Politik Dagang Ikan

Majalah Tempo 25 Mei 2009. Qaris Tajudin. Wartawan.

MENJELANG pemilih presiden, sejumlah partai politik menggalang koalisi. Maklum, suara yang mereka peroleh dalam pemilihan legislatif tidak cukup untuk mengajukan calon presiden sendiri. Kalaupun cukup, seperti halnya Partai Demokrat, tanpa koalisi mereka akan menjadi minoritas di parlemen. Ujung-ujungnya, kerja pemerintah akan selalu diganjal oleh oposisi.

Koalisi sah-sah saja, tapi para pengamat dan pemerhati politik menyayangkan proses pembentukan koalisi. Mereka menganggap kesepakatan yang diambil oleh partai-partai itu sebagai politik dagang sapi.

Kenapa proses politik itu diibaratkan seperti dagang sapi? Kalau ingin menggambarkan terjadinya tawar-menawar oportunistis dalam proses koalisi itu, kenapa tidak memakai istilah ”dagang kambing”, yang juga memakai tawar-menawar?

Di sejumlah daerah, cara jual-beli sapi memang agak berbeda dengan dagang ternak lainnya. Para pembeli dan penjual sapi melakukan transaksi tanpa kata-kata. Mereka bersalaman, lalu kedua tangan ditutup oleh kain putih. Di dalam kain putih—biasanya adalah sapu tangan—itulah transaksi terjadi. Sentuhan jari tangan dipakai sebagai isyarat tawar-menawar.

Tak ada yang tahu proses tawar-menawar itu kecuali penjual dan pembelinya. Tertutup, dirahasiakan. Itulah mengapa kesepakatan politik yang dilakukan dengan cara yang tidak transparan disebut sebagai politik dagang sapi.

Politik dagang sapi adalah idiom yang kerap dipakai, bahkan begitu seringnya hingga kita jadi bosan mendengarnya. Ini karena idiom di atas panggung politik Indonesia tidak berkembang. Terlalu sedikit untuk bisa menampung perkembangan demokratisasi belakangan ini. Dan—seperti biasanya—kita bisa menunjuk Orde Baru sebagai biang keladi. Mau menyalahkan siapa lagi, selain Soeharto yang selama lebih dari tiga dasawarsa membuat kita buta politik.

Tapi sepuluh tahun sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk memunculkan istilah baru, jika kita memang mau kreatif dan tidak membebek dengan istilah yang sudah ada. Alih-alih istilah baru, panggung politik bahkan penuh sesak oleh akronim dan singkatan: caleg, capres, cawapres, pilgub, pilkada, pilpres, balon (bakal calon). Bahkan nama para kandidat disingkat menjadi JK-Win, Karsa.

Tidak berkembangnya bahasa politik juga terlihat dari artikulasi para politikus. Pada saat mengkampanyekan dirinya, mereka memakai kata dan kalimat yang itu-itu saja. Itu kalau bisa berpidato, yang gagap di atas panggung cukup mengirim penyanyi dangdut montok.

Padahal, kalau mau kreatif, ada banyak idiom yang bisa tercipta di atas panggung politik. Misalnya, sementara tawar-menawar tertutup ada ”politik dagang sapi”, untuk proses politik yang terbuka dan transparan kita mengambil perumpamaan transaksi dari pasar hewan juga: politik dagang ikan. Ini karena, di pasar ikan—lebih dikenal dengan singkatan TPI (tempat pelelangan ikan)—yang terjadi bukan tawar-menawar secara rahasia, tapi lelang terbuka. Semua bisa melihat proses terbuka itu. Yang menang, tentu saja, yang menawar lebih tinggi.

Selain politik adu domba yang sejak saya duduk di sekolah dasar dipakai untuk menerjemahkan divide et impera, kita mengenal politik belah bambu. Yang satu diangkat, yang lain diinjak. Tapi bagaimana dengan mengadu dua kelompok untuk melihat mana yang lebih kuat? Mungkin kita bisa memunculkan istilah baru: politik pecah telur. Untuk memecahkan dua telur, kita kerap mengadu keduanya, dan ajaibnya, hanya satu yang pecah.

Tapi, tampaknya, ini bukan soal sepuluh tahun atau lebih. Sejak sebelum Soeharto kita memang miskin kata di panggung politik. Hampir semua kata yang dipakai adalah serapan dari bahasa asing. Partai, politik, parlemen, legislatif, eksekutif, yudikatif, demokrasi. Maklum, politik memang barang asing bagi kita.

Selain dari bahasa Inggris, ada juga serapan dari bahasa Arab, misalnya dewan per-wakil-an rakyat, majelis per-musyawarat-an rakyat. Meski dari bahasa Arab, ada ”kreativitas” yang dilakukan orang Indonesia untuk pemakaian kata rakyat. Dalam bahasa Arab, rakyat sebenarnya diwakili oleh kata sya’b.

Sedangkan ra’yat aslinya berarti gembalaan. Kata ini diambil dari sebuah perkataan Rasul Muhammad: ”Kullukum ra’ wa kullukum masul an ra’yatihi.” Kamu semua adalah gembala (pemimpin) dan akan dimintai pertanggungjawaban akan ra’yat-nya (gembalaannya).”

About these ads

One thought on “Politik Dagang Ikan

  1. Tambahan istilah umum yang merangkul kata “politik”, yang dinukilkan dari KBBI:
    – politik buka keran = kebijaksanaan untuk menyediakan segala kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya
    – politik burung unta = hal tindakan dng sengaja dng menutup mata thd bahaya atau masalah yg mungkin ada
    – politik pintu terbuka = politik yg membolehkan penanaman modal asing di dl negeri
    – politik kancil = main cerdik dng segala macam tipu daya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s