Ketidakjujuran

Pikiran Rakyat, 27 Jun 2010. Deni A. Hendarsyah, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Cimahi.

Kehidupan berbahasa kini banyak melahirkan fenomena. Fenomena ini terlahir karena manusia membutuhkan berbagai ragam berbahasa untuk tujuan komunikasi. Ada yang menginginkan agar komunikasi berlangsung lebih efektif. Ada yang menginginkan komunikasi berlangsung mulus dan halus. Mengapa lahir fenomena seperti ini? Kelahiran fenomena berbahasa ini hanya ditujukan pada pencapaian efek yang diinginkan.

Dari sekian fenomena itu kita mengenal dengan apa yang dinamakan eufimisme. Apakah eufimisme itu? Banyak orang mencoba memberikan defenisi padanya. Pembaca pun pasti sudah tahu, apa itu eufimisme. Namun, tidak ada salahnya bila di sini dicantumkan lagi definisi eufimisme. Eufimisme itu adalah ungkapan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan (KBBI 2008). Atau dengan kata yang lebih singkat, eufimisme itu adalah ungkapan “pelembut”. Penulis sengaja meletakkan kata pelembut itu dalam tanda kutip agar pengertian itu menantang kita.

Sekarang kita melihat eufimisme terus digali, dieksploitasi untuk berbagai kepentingan. Dari pengeksploitasian inilah timbul suatu kekhawatiran. Eufimisme benar-benar dimanfaatkan untuk melahirkan berbagai ungkapan, pengganti ungkapan, atau kata yang dianggap merugikan. Kata merugikan ini tentunya bermuara pada orang yang melahirkan eufimisme itu. Makanya penulis meletakkan kata pelembut di atas dalam tanda kutip. Karena, sekarang ini dalam eufimisme sepertinya terkesan tersimpan berbagai pretensi. Tentunya tidak pada semua eufimisme.

Untuk orang buta, idiot, cacat tubuh, tuli, cacat fisik sekaligus cacat mental, kita lebih senang menggantikannya dengan ungkapan tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, tunaganda. Memang itu lebih enak, lebih halus, lebih berperikemanusiaan rasanya.

Kemudian untuk orang yang menganggur, gelandangan, tidak berakhlak baik, kita lebih senang menggantikannya dengan tunakarya, tunawisma, tunasusila. Ini pun memang terasa lebih enak, lebih halus, dan lebih berperikemanusiaan rasanya. Namun, adakah sesuatu di balik unsur pengganti itu?

Ada lagi, kenaikan harga barang-barang kebutuhan diganti dengan penyesuaian harga. Kewajiban membayar iuran sekian ribu diganti dengan sumbangan ala kadarnya sekian ribu. Iuran wajib pendidikan diganti dengan sumbangan pembinaan pendidikan. Contoh-contoh ini lebih menampakkan bahwa dalam ungkapan pengganti itu terdapat sesuatu selain sekadar menghaluskan kata.

Lalu ada kesan apa yang terdapat dalam kata pengganti atau ungkapan eufimisme tersebut? Tidak terlalu sulit. Di sana terlihat suatu kondisi bahwa orang semakin “enggan” mengatakan sesuatu apa adanya. Sehingga dicari-carilah eufismismenya. Atau dengan kata lain, orang sudah merasa kesulitan untuk mengatakan sesuatu dengan sejujurnya.

Sepertinya kurang berperikemanusiaan atau kurang sopan kalau mengatakan orang yang tidak mempunyai kemampuan melihat dengan kata orang itu buta. Rasanya lebih berperikemanusiaan kalau dengan kata orang itu tunanetra. Padahal keduanya berpengertian sama. Lantas apakah bila kita ingin mengatakan orang itu buntung, tetapi kita tidak ingin mengatakan orang itu buntung kemudian digunakanlah kata tunalengan atau tunatangan selain ada juga tunadaksa. Ini sepertinya bertele-tele, takut merasa menyinggung dan tidak berusaha untuk langsung berkata “jujur” orang itu buntung, misalnya.

Contoh lain, orang sepertinya lebih enak mengatakan kenaikan harga barang-barang kebutuhan atau kenaikan ongkos kendaraan dengan kata penyesuaian harga dan penyesuaian tarif. Di sini ada kesan orang tidak mau “jujur” mengatakan bahwa itu bukan kenaikan tetapi penyesuaian. Sama halnya penggantian kata kewajiban membayar iuran sekolah dengan sumbangan pembinaan pendidikan. Padahal keduanya, walaupun dikatakan sebagai sumbangan, mempunyai arti yang sama yaitu keharusan atau wajib membayar iuran. Kalau tidak membayar ada sanksinya.

Dari keadaan demikian, maka dapat dikatakan bahwa eufimisme menyeret orang pada “ketidakjujuran”. Tentu tidak pada semua kondisi atau tidak pada semua eufimisme. Pembaca boleh setuju atau tidak setuju dengan hal ini. Hanya di sini penulis melihat eufimisme yang bermunculan sekarang ini mempunyai kecenderungan ke arah itu.

Marilah sekarang kita lihat kasus-kasus yang bermunculan di kalangan pejabat negara. Kasus-kasus yang berkaitan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme sering dikatakan dengan kesalahan prosedur. Frase kesalahan prosedur, apakah ini merupakan eufimisme? Kita tidak tahu. Masih dalam pertanyaan besar. Hanya, jika memang frase ini merupakan eufimisme, maka semakin jelaslah bahwa eufimisme menyeret orang pada “ketidakjujuran”. Orang berusaha menghindar dari kesalahan dengan menghaluskan bahasa walaupun sudah ketahuan jelas salahnya.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s