Rubrik Bahasa

Kumpulan artikel rubrik bahasa Indonesia dari berbagai media massa

Bahasa Hukum, Bahasa Tak Pasti

with 2 comments

Majalah Tempo, 4 Apr 2011. Veven Sp. Wardhana: Pemerhati budaya massa.

PAHAMKAH kita dengan bahasa hukum di Indonesia? Pasal dan ayat dalam undang-undang, juga peraturan, atau surat keputusan seharusnya memberikan kepastian sebagaimana kepastian hukum. Namun justru bahasa (tepatnya: ragam bahasa) hukum itu sendiri yang menelikung kemungkinan kepastian itu.

Contoh nyata bahasa hukum yang memunculkan jamak-tafsir antara lain Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tak sedikit yang memisahkan dua ayat di atas, tapi ada juga (entah berapa banyak) yang menganggap dua ayat ini ada dalam satu tarikan napas. Bagi yang memisahkan dua ayat, perkawinan berdasarkan agama (mana pun) sudah dianggap sah, termasuk kawin siri’, tanpa perlu mencatatkannya ke negara melalui kantor catatan sipil (bagi nonmuslim) atau Kantor Urusan Agama (bagi pemeluk Islam). Padahal, jika terjadi perselisihan, misalnya untuk urusan harta gono-gini, warisan, akta kelahiran anak, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, dan terkait relasi suami-istri, akta perkawinan atau buku nikah itu menjadi titik pijak penting dokumen yang berkekuatan hukum. Terutama bagi yang memilah dan memisah dua ayat tadi-biasanya memilih ayat 1 belaka-buku nikah atau akta perkawinan tak dibutuhkan; dan justru di sini bakal terjadi persoalan yang merugikan perempuan dan anak.

Bahasa hukum yang tak menunjukkan kepastian juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, terutama terkait dengan pelbagai kewenangan dari penentuan lembaga penyiaran publik, batas kepemilikan, sistem jaringan, dan lain-lain hingga pemberian sanksi administratif, yang selalu menyertakan kalimat: “… disusun Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah.” Apakah makna kata bersama dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut? Adakah Komisi Penyiaran Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam posisi sejajar-setara? Atau pemerintah sama-sama memiliki kewenangan berkoordinasi? Apakah Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan menyusun draf penentuan-sanksi, sementara pemerintah menjadi yang mengesahkan?

Yang jelas, penggunaan bahasa dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tadi sempat memunculkan “perebutan kekuasaan” antara pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia, hingga kemudian kasus ini dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi melalui proses uji materi alias judicial review dan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai “juru tafsir” atas ketidakpastian penggunaan bahasa hukum.

Georgia Wimhöfer, kolega saya asal Jerman yang melakukan penelitian perihal Indonesia dan terhitung fasih berbahasa Indonesia, pernah merasa tak yakin dengan pemahamannya dalam bahasa Indonesia saat membaca kalimat dan kata dalam undang-undang produk Indonesia.

“Bahasa undang-undang itu mengawang-awang dan tidak konkret menunjuk apa,” demikian katanya.

Sampai terjadinya ketidakpastian bahasa dalam Undang-Undang Perkawinan tadi, mungkin bisa mengacu pada beberapa saat sebelum undang-undang ini ditandatangani Presiden Soeharto, 2 Januari 1974. Seorang kiai mengilustrasikan kepada saya: kala itu, sekelompok tokoh agama melobi agar Soeharto tak buru-buru teken draf undang-undang yang dinilai sekuler dan “mengabaikan” religiositas itu. Pencatatan perkawinan hanya oleh negara-terutama berupa akta perkawinan-dinilai sebagai representasi sekuler dan “meninggalkan agama”. Agaknya, pemerintah Soeharto mengakomodasi tuntutan agar tokoh agama tetap memiliki peran dalam keabsahan perkawinan, terselipkanlah Pasal 2 (1) tadi.

Terjemahannya: lantaran pengakomodasian atas “kontribusi” kelompok tertentu, lahirlah ragam bahasa hukum yang tak memberikan kepastian itu.

Pasal dan ayat dalam Undang-Undang Penyiaran yang digodok pada masa reformasi ini tampaknya menjawab kekhawatiran bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika tak bakal menjadi penjelmaan Departemen Penerangan. Departemen inilah yang di masa Orde Baru menjadi penentu hidup-matinya media. Karena itu, para penyusun rancangan undang-undang memberikan kewenangan pemberian izin dan penjatuhan sanksi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia.

Pada saat ini begitu mudah kita menemukan bahasa hukum yang makin menunjukkan ketidakpastian, antara lain dalam surat keputusan, peraturan daerah, dan umumnya aturan hukum lainnya. Karena itu, ada baiknya kita telusuri kontribusi dari mana saja yang coba hendak diakomodasi. Bisa jadi, itulah keniscayaan era demokratisasi, pemekaran wilayah, bejibunnya fraksi partai, dan otonomi daerah.

Tentu, saya tak anti pada riuhnya demokratisasi. Hanya, kenapa mesti terjadi pengakomodasian terhadap yang semata dianggap mayoritas, padahal yang mayoritas tak senantiasa benar-dan itu berimbas pada ketidakpastian berbahasa.

Sumber gambar: Wikimedia Commons

About these ads

Written by Rubrik Bahasa

4 April 2011 at 19.54

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Wow! Saya suka tulisan ini. Artikel Veven semakin menegaskan bahwa Indonesia butuh sebuah badan Linguistik Forensik yang punya wewenang dan peran dalam memeriksa setiap penerapan kata-dan-makna dalam bahasa hukum (dan juga undang-undang) di Indonesia.

    Wahyu Ginting

    19 Mei 2011 at 21.50

    • Setuju, Mas. Tapi, apa mungkin orang hukum mau bekerja sama dengan orang bahasa?

      Orang bilang, “Kita hidup di bumi yang sama, tapi kita punya dunia masing-masing.”

      Nah, bisakah dunia hukum-politis bersatu padu dengan dunia bahasa-pragmatis? Agak sulit sepertinya.

      Abu Usamah as-Sulaimani

      3 Mei 2013 at 15.04


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.565 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: