Saat menghadiri upacara pelantikan kabinet hasil pembancuhan—padanan reshuffle tawaran Salomo Simanungkalit—di Istana Negara baru-baru ini, Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM yang termasuk diganti, ditanyai oleh seorang reporter televisi. ”Apa yang menyebabkan Bapak dicopot sebagai menteri?” demikian kira-kira pertanyaannya. Sang mantan menteri, meski terkesan tidak marah atau tersinggung, tampak kurang nyaman dengan kata turunan dicopot itu. Ia lebih sreg dengan ungkapan pilihannya sendiri: ”mengakhiri tugas.”

Tampaknya ada persoalan etiket dan estetika terkait kepantasan memilih kosakata yang elok untuk mengistilahkan pejabat yang diberhentikan di tengah jalan. Kata copot secara umum berarti ’terlepas’, ’tanggal’, ’keluar’ (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa) terasa ikut menghukum pejabat yang diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir. Padahal, pejabat itu belum tentu bersalah. Patrialis Akbar mengutip keterangan menteri/sekretaris negara yang memberitahukan perihal pemberhentiannya dinilai bebas dari cacat selama bertugas.

Istilah resmi tentang penggantian pejabat (atau pegawai) dalam birokrasi adalah berhenti beserta turunannya. Saat terdesak oleh gerakan Reformasi 1998, Presiden Soeharto menyatakan diri ”berhenti” dari jabatan presiden. Bagi pegawai yang dihentikan langkahnya, tinggallah dilihat predikatnya: ”dengan hormat” atau ”tidak dengan hormat.” Dinyatakan ”diberhentikan dengan hormat” bila pegawai itu memang telah usai masa tugasnya atau karena permintaan sendiri tanpa alpa. Sebaliknya, ”diberhentikan tidak dengan hormat” adalah bahasa halus ”dipecat” karena kerani yang bersangkutan dinilai bersalah.

Namun, suatu wacana tentu tak mungkin bergantung terus-menerus pada ragam resmi sehingga muncul versi ungkapan yang lain. Naga-naganya, kata kunci populer untuk mewadahi definisi pemberhentian jabatan itu berwatak keras. Selain pencopotan, yang tergolong ringan tekanannya, KBBI juga mengentri mendepak dan menendang, yang lebih telak memukul, untuk maksud serupa. Kalangan media biasa menambahkan gusur, digusur sebagai sinonim pemecatan. Yang halus adalah lengser dan makzul yang lazim digunakan di dunia keprabon.

Pilihan atas kata-kata tersebut jadi semacam ”verbalisasi” terhadap praktik politik yang kerap mempertontonkan kekerasan dalam berebut kuasa.

Jadi, sadar ataupun tidak, ketika memilih kata-kata copot, depak, tendang, dan gusur, benak publik membayangkan adegan sikut-menyikut dan sejenisnya dalam proses penggantian pejabat di tengah jalan. Atau, pilihan atas koleksi kata itu merupakan cermin direktori moral yang halai-balai dari sebagian elite. Lain halnya terhadap pemberhentian pejabat atau pegawai yang terjadi secara alamiah, ungkapannya pun terasa santun: ”memasuki masa pensiun” atau ”purnatugas” dan ”purnabakti” yang terkesan eksotik.

Apa boleh buat, bahasa khalayak ada kala bisa menambah derita batin bagi mereka yang terkena masalah. Namun, tak bisa serta-merta melarang ekspresi yang mungkin terasa kejam itu.

Bukankah reproduksi suatu kata sangat bergantung pada rangsangan situasi yang melahirkannya?

ENTAH terasuk apa, dewasa ini, sebagian orang begitu ramai berbicara banggar. Tidak hanya para pejabat yang disibukkan oleh banggar, tetapi hampir semua orang membicarakannya di banyak tempat.

Ada sebuah cerita tentang sesosok lugu yang sok tahu. Entah karena gerah atau ingin tampil wah, dia buka suara dengan yakinnya bak pengulas acara televisi berujar, “Banggar itu tempat bermain para pejabat dan asal tahu aja, itu hanya permainan!” Lalu satu dari yang lain juga nimbrung bertanya, “Emang, banggar itu apa?” Ia pun hanya geleng kepala.

Tentu tidak sedikit dari kita yang tahu, apa itu banggar? Acungan jempol layak diberikan kepada pencetus kata itu bila dilihat sebagai bentuk kreativitas dalam memperkaya (kosakata) bahasa Indonesia, tetapi di sisi yang lain perlu juga diberikan pengetahuan tentang penyingkatan kata. Sebab, banggar menjadi “benda” asing yang baru datang dan jadi pembicaraan. Tentu sebuah kontras bagi sebagian orang yang melihat kata itu sebagai akronim dari badan anggaran.

Lalu salahkah akronim banggar itu? Tentu tidak, karena setidaknya dua hal telah dipenuhi olehnya. Pertama,  suku katanya tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim dalam bahasa Indonesia; kedua kata itu bereufonik, yaitu keserasian dari kombinasi vokal dan konsonan sesuai sehingga mudah diingat dan diucapkan. Selain itu juga kata itu agak terdengar unik dan baru serta tidak berdampak atau bermakna negatif.

Budaya masyarakat yang serbainstan dan praktis (gampang) juga berandil dalam kemunculan akronim. Bolehlah saja berakronim Balam untuk Bandar Lampung dan Kometsela untuk Kota Metro Selatan. Persoalannya, apakah masyarakat paham dan tahu dengan akronim itu?

Betul adanya bahwa akronim dibuat dengan alasan, di antaranya untuk keringkasan, keefektivitasan, atau karena keterbatasan ruang. Namun, akronim tidak dapat semau-maunya kita ciptakan. Bila itu terjadi, tentu banyak masyarakat akan suka bermain “remi” (rebutan komisi) dan menjajakan “ganja” (bentuk singkat dari anggaran belanja) dalam anggaran negara karena tidak ada larangan atau sanksi.

Kaitan dengan akronim, menurut beberapa ahli bahasa, yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pembakuan pola penyingkatan yang berterima (sesuai dengan pola yang lazim, seperti penyingkatan huruf pertama tiap kata dengan jumlah sama, penyingkatan huruf pertama tiap kata dengan jumlah tidak sama, penyingkatan suku kata pertama tiap kata, penyingkatan suku kata pertama kata pertama dan suku kata terakhir kata).

Kedua, pembentukan cara penyosialisasian akronim agar dapat disepakati bersama dan dipakai secara umum. Akankah kita terjebak dalam akronim yang main-main. Itulah perlu kiranya dibincangkan lebih dalam demi perkembangan bahasa Indonesia.

Foto: Wikimedia Commons

Mohammad Hatta, seorang intelektual tenar, menyuguhkan esai bertajuk “Soal Bahasa Indonesia” di majalah Pemandangan (Nomor 239/240, 26-27 Oktober 1941). Pada 1930-an dan 1940-an, bahasa Indonesia adalah soal darurat dalam dunia jurnalistik dan politik. Bahasa Indonesia memang mulai hidup, tapi riuh dengan persoalan-persoalan pelik tentang linguistik, etik, estetik, dan politik. Keributan pemakaian istilah di pelbagai surat kabar memunculkan kecaman, apologi, dan perdebatan. Para ahli bahasa menamai bahasa Indonesia di sekian surat kabar kala itu sebagai bahasa sarap alias kotoran.

Celaan itu bisa kita acukan ke Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 1938. Kongres dipicu usul Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan di harian Soeara Oemoem, Surabaya. Sosok ini rajin membuat istilah baru dalam bahasa Indonesia untuk menandingi pemakaian bahasa di pelbagai surat kabar kalangan Cina. Kongres dilangsungkan dengan sokongan para jurnalis, sastrawan, dan guru.

Djamaloeddin (Adi Negoro) dalam kongres itu memberi seruan bahwa bahasa Indonesia bergantung pada kecerdasan dan keloeasan pikiran di kalangan jurnalistik. Pesan dari peristiwa bahasa di Solo: “Soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa didalam persoeratkabaran.” Situasi bahasa itu memicu Hatta turut memperkarakan bahasa Indonesia. Hatta menganggap soal bahasa adalah soal identitas dalam alur (sejarah) politik Indonesia.

Hatta mengajukan kritik soal istilah bumiputera. Istilah ini digunakan sejak 1910-an sebagai hasil pungutan dari bahasa Sanskerta. Masyarakat saat itu terus menulis dan mengucap bumiputera kendati susunan sesuai dengan prosedur kebahasaan adalah putera bumi. Kesalahan ini jadi lazim. Hatta menganjurkan kehendak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu mesti berpegang pada pokok aturan bahasa.

Urusan istilah bumiputera merembet ke sejarah nama Indonesia dan sebutan bagi orang Indonesia. Pemerintah kolonial kala itu telah memperkenankan pemakaian istilah Indonesier atau inheemsche sebagai pengganti inlander. Kalangan intelektual, jurnalis, dan masyarakat umum tergoda menggunakan istilah-istilah itu. Mereka seolah-olah tak merasa salah saat menggunakan istilah orang Indonesier, academici Indonesier, dan nona Indonesier. Semua ini menimbulkan sakit sejarah dan luka identitas.

Segala terminologi dari bahasa Belanda itu merusak kehalusan bahasa dan harga diri. Hatta marah dan kesal. Situasi politik memang pelik. Pemerintah kolonial melarang orang mengucapkan nama Indonesia melalui radio, tulisan, dan acara di ruang publik. Hatta menganjurkan mereka menggunakan istilah bumiputera jika takut menulis atau mengucap istilah orang Indonesia.

Kita bisa mundur ke sejarah Indische Vereeniging (1908) untuk memahami maksud Hatta. Indische Vereeniging memiliki tujuan: memajukan kepentingan bersama-sama dari Indiers di Negeri Belanda. Penggunaan sebutan Indiers mencakup penduduk pribumi di Hindia Belanda. Para penggerak Indische Vereeniging melakukan perombakan bahasa demi harga diri, identitas, dan kerja politik. Mereka melawan sebutan inlanders (kaum pribumi atau penduduk di negeri jajahan) dan inheemschee. Nama organisasi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah pun berganti nama: Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Sebutan inlander diganti bumiputera. Pilihan bahasa ini mengandung utopia meski menanggung risiko politik.

Bahasa adalah napas hidup politik.

Hatta adalah sosok penggerak di Perhimpunan Indonesia. Hatta memahami relasi bahasa, politik, dan identitas. Sejarah telah mengajari Hatta bahwa harga diri bahasa adalah harga diri bangsa. Esai kecil Hatta itu mendapat tanggapan sengit dari Siti Hawa di majalah Istri Indonesia (Oktober 1941). Sanggahan Siti Hawa: “Sungguh Siti kurang mufakat kalau orang menjebutkan perkataan bumiputera untuk bangsa kita, sebab perkataan itu terlalu sangat mengingatkan Siti kepada perkataan inboorling, jang umumnja dipakai untuk bangsa jang masih biadab! Siti Hawa lebih memihak penggunaan istilah orang Indonesier ketimbang bumiputera.”

Hatta (Pemandangan, Nomor 13, 16 Januari 1942) menjawab serangan itu dengan argumentasi bahwa Siti Hawa terpengaruh bahasa Belanda dan mengidap kompleks kolonial. Hatta menganggap sebutan bumiputera tidak hina, tapi mengandung arti kemuliaan.

Jejak sejarah itu mengingatkan pemaknaan orang Indonesia dan Indonesia untuk masa kini. Kita perlahan hilang diri dalam istilah orang Indonesia karena kerap menanggung malu, minder, dan inferior oleh segala keburukan serta apes dalam aspek politik, ekonomi, teknologi, hukum, dan pendidikan. Istilah Indonesia juga rentan mengandung pengertian politik-negatif: korupsi, diskriminasi, kekerasan, dan konflik. Kita memang sekadar bernostalgia atas makna bumiputera kendati susah mengartikan diri dalam istilah orang Indonesia.

Sumber foto: Wikimedia Commons

”Kayak cewek saja. Kamu itu cowok atau cewek, sih?” Ungkapan itu atau yang mirip dengannya kerap terdengar dalam pergaulan remaja. Biasanya kalimat seperti itu dituturkan oleh lelaki kepada temannya. Tidak tertutup kemungkinan ucapan itu dilontarkan pula oleh perempuan kepada teman laki-lakinya.

”Kayak cewek saja” ditujukan kepada lelaki yang tidak mampu mencapai maksudnya, niatnya. Ketidakmampuan itu diterjemahkan sebagai kelemahan sehingga sang lelaki disamakan serupa perempuan. Di satu sisi ucapan demikian memang merendahkan diri si lelaki. Namun, di sisi lain bermakna bias, terutama telah mendiskreditkan perempuan yang diasumsikan sebagai sinonim lemah.

Pada kalimat itu tersirat bahwa perempuan makhluk tidak berdaya. Lelaki yang tidak mampu berbuat sesuatu, oleh karena itu, akan disamakan seperti perempuan: lemah dan tak berdaya. Tindakan menyamakan laki-laki dan perempuan dalam pola pikir bahwa lelaki yang tidak kuat sama dengan perempuan tentu saja perilaku subordinasi terhadap kaum perempuan. Inilah bias gender dalam bahasa bertutur yang mudah sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, perempuan yang memiliki kesanggupan dari sisi tenaga—lebih daripada perempuan pada umumnya—akan dikonotasikan sebagai lelaki. Kerap kepada perempuan tersebut dilontarkan ungkapan seperti ”Kayak cowok” atau ”Kasar”. Secara teks kalimat ini mencoba memosisikan perempuan sebagai makhluk yang kuat. Akan tetapi, dari sisi semantis, kalimat ini mencoba menegaskan bahwa perempuan itu sejatinya tidak boleh memiliki tenaga menyerupai lelaki. Tidak boleh memiliki kemampuan setara dengan lelaki. Tegasnya, ada disposisi bahwa perempuan hanya boleh tercipta sebagai makhluk lemah yang dalam pemahaman umum berperilaku kemayu atau feminim. Lagi-lagi yang menjadi imbas bahasa tutur adalah perempuan.

Banyak sekali sebenarnya ucapan dalam kehidupan sehari-hari manusia yang mendiskreditkan posisi perempuan. Kadang-kadang ucapan itu disadari, kadangkala tidak. Hal ini tentu menarik ditelaah di tengah gencarnya perjuangan gender dalam masyarakat kita. Sejatinya bias gender yang paling mudah terjadi itu melalui bahasa tutur. Barangkali idiom ”lidah tak bertulang” sangat tepat menggambarkan betapa mudah kesalahan itu terjadi pada ucapan. Oleh karena itu, peribahasa menganjurkan agar setiap orang menjaga lidahnya. Bahkan, diasumsikan bahwa mulut itu ibarat harimau atau ”mulutmu harimaumu”.

Kesadaran berbahasa, terutama menyangkut relasi gender atau relasi dalam jenis kelamin, mesti dimiliki setiap orang. Sangat banyak terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan dalam ungkapan berbahasa. Bahkan, bagi mereka yang mengaku sebagai aktivis gender sekalipun, dimungkinkan muncul kalimat atau bahasa bias gender.

Untuk apa di satu sisi memperjuangkan relasi gender, tetapi di sisi lain bahasa yang digunakan malah mendiskreditkan gender itu sendiri? Dalam peribahasa orang Aceh disebutkan saweueb bahah bulee basah, saweueb lidah badan binasa ’bersebab mulutlah bulu basah, bersebab lidah badan binasa’.

Lupa, oleh banyak orang diyakini dapat dijadikan senjata ampuh untuk memaksa orang lain memaklumi segala tindakan salahnya. Bahkan, dalam tata peradilan, orang yang mengidap penyakit lupa dapat terhindar dari jerat hukum. Hal seperti itu, misalnya, diperlihatkan oleh Nunun Nurbaeti Daradjatun dalam kasus suap yang terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Konon, pengusaha yang dikabarkan menjadi cukong pada kasus itu mengalami kombinasi sakit lupa berat, migrain, dan vertigo. Begitu pula yang dilakukan oleh Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Andi Malarangeng. Di depan penegak hukum, mereka juga sering mengaku lupa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:850), lupa memiliki empat makna: (1) lepas dari ingatan; tidak dalam pikiran, (2) tidak teringat, (3) tidak sadar, dan (4) lalai; tidak acuh. Dalam ilmu kedokteran, lupa digolongkan sebagai penyakit penurunan daya ingat. Lupa dalam bahasa kerennya disebut demensia dan pikun dalam bahasa sehari-harinya. Biasanya, kepikunan akan dialami orang yang sudah berusia lanjut (60-an).

Sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan jika akhir-akhir ini para pemimpin negeri ini (terutama yang terjerat kasus/isu korupsi) tiba-tiba mengidap penyakit lupa saat diminta memberi keterangan di pengadilan. Disadari ataupun tidak disadari, penyakit itu telah berendemi di hampir seluruh pelosok negeri dan menjangkiti banyak orang dengan berbagai bentuk perwujudannya, mulai dari yang setengah lupa, pura-pura lupa, hingga lupa beneran.

Mungkin karena sudah merasa tua (66 tahun merdeka), bangsa Indonesia pun sudah mulai pikun. Entah berpura-pura lupa, sengaja melupakan, atau lupa beneran, bangsa ini tidak lagi acuh pada sumpah/kesepakatan yang pernah dibuatnya. Terhadap Pancasila, misalnya, bangsa ini bahkan mulai meninggalkannya. Padahal, menurut Frans Magnis Suseno, Pancasila bukan sekadar etika hidup bangsa, melainkan juga pemecah masalah serius yang timbul pada saat itu: konflik dalam BPUPKI. RI yang akan diproklamasikan waktu itu berdasar semangat nasionalisme atau agama tertentu, mendorong Soekarno mencetuskan Pancasila (Kompas, 13 Oktober 2011). Mengabaikan nilai-nilai Pancasila, kata dia, sama dengan mengantar bangsa ini ke kehidupan chaos, yang kini tengah dialami.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sumpah Pemuda, terutama butir ketiganya: Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lihatlah penggunaan bahasa di media luar ruang kita (seperti papan nama, petunjuk, iklan, dan kain rentang), misalnya, hampir seluruhnya didominasi kosakata asing (Inggris). Begitu pun dalam pergaulan sehari-hari, kosakata asing (seperti break,coach, laundry, master of ceremonies (MC), dan make up) digunakan secara membabi buta, untuk menggusur kosakata Indonesia yang telah lama ada (seperti istirahat/rehat, pelatih, binatu/dobi, pembawa acara/pewara, dan (me)rias). Jangan-jangan hal inilah yang memunculkan anekdot bahasa bahwa sekarang ini banyak orang Indonesia yang sakit kelelahan karena sudah tidak bisa beristirahat lagi.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dan Sumpah Pemuda seharusnya sudah mendarah daging. Di samping sudah menjadi doktrin (ajaran), sebelum ini nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Sumpah Pemuda juga sudah teramalkan dalam kehidupan sehari-sehari. Meskipun pernah berada di tengah-tengah suatu masa yang dibangun dalam sebuah tatanan yang sangat monolitik, pada akhirnya (1998) bangsa Indonesia toh dapat keluar dan berhasil membangun dirinya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya yang pluralistik. Adanya pemahaman dan kesadaran bahwa individu dan kelompok sosial sejatinya hidup dalam berbagai perbedaan (baik perbedaan ideologi, agama, suku bangsa, maupun budaya), sebagaimana yang direngkuh dalam falsafah bhineka tunggal ika. Bangsa Indonesia mampu menempatkan perbedaan budaya dalam kerangka kesetaraan derajat: bukan dalam kategori kelompok mayoritas yang mendominasi kelompok minoritas.

Lalu, mengapa tiba-tiba bangsa Indonesia menjadi bangsa pelupa? Entahlah. Yang pasti, bangsa Indonesia boleh meniru grup band Kuburan: “meskipun lupa syairnya, mereka masih ingat kuncinya.” Artinya, bangsa Indonesia (kalau terpaksa) boleh lupa pada bunyi sila-sila Pancasila dan butir-butir Sumpah Pemuda, tetapi jangan lupa pada substansinya: mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga jika pada 28 Oktober ini lupa akan hari Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia jangan sampai lupa berbahasa Indonesia.

Sumber: Wikipedia

Dua hari menjelang Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Muhammad Yamin merampungkan sajaknya bertajuk Indonesia Tumpah Darahku di Tanah Pasundan. Ditulis dengan napas panjang, hingga mencapai 88 bait, sajak itu menggambarkan pergeseran pandangan Yamin mengenai “tanah air” yang semula di sekitar Andalas, pulau kelahirannya, menjadi Indonesia nan luas (lihat telaah Deliar Noer, “Yamin and Hamka: Two Routes to an Indonesian Identity”, dalam Perceptions of the Past in Southeast Asia, suntingan Anthony Reid dan David Marr).

Bait pembuka sajak itu hanya mengesankan tentang lukisan pemandangan yang dilamunkan oleh seseorang yang kesengsem pada keelokan alam: “Duduk di pantai tanah yang permai/ Tempat gelombang pecah berderai/ Berbuih putih di pasir terderai/ Tampaklah pulau di lautan hijau/ Gunung-gunung bagus rupanya/ Dilingkari air mulia tampaknya/ Tumpah darahku Indonesia namanya” (kutipan dalam Ejaan yang Disempurnakan). Di bait inilah tergambar ruang yang lebih luas melampaui “Andalas” yang terasa terbatas. Bait itu diulang empat kali sepanjang sajak untuk memperlihatkan betapa terpikatnya penulis lirik pada keelokan “tanah permai” yang disebut Indonesia.

Boleh jadi Indonesia Tumpah Darahku merupakan tipe sajak Mooi Indië atau Hindia Molek–meminjam ungkapan pelukis S. Sudjojono untuk menyindir sesama pelukis Indonesia yang berkutat pada tema pemandangan alam yang membuai sebagai ekspresi romantisisme terhadap Tanah Air. Tema yang kemudian mengundang kritik bahwa lukisan seperti itu ingin melupakan persoalan konkret anak negeri kolonial yang hidup berkesusahan. Seperti diketahui, kecenderungan estetika ini terlihat sejak sekitar seperempat hingga separuh pertama abad ke-20, sejalan dengan waktu Yamin bergiat dalam pergerakan nasional dan menulis “sajak kebangsaan” itu.

Ditilik lebih jauh, Indonesia Tumpah Darahku tampaknya memang memantulkan pernyataan “pro-patria”: renungan tentang riwayat tanah air yang patut dicinta, dijunjung, dan dibela. Imaji itu tersembul dalam bait: “Tumpah darah Nusa-India/ Dalam hatiku selalu mulia/ Dijunjung tinggi atas kepala/ Semenjak diri lahir ke bumi/ Sampai bercerai badan dan nyawa/ Karena kita sedarah-sebangsa/ Bertanah air di Indonesia.” Pada bait-bait selanjutnya, sajak itu melukiskan mozaik lanskap yang sangat berwarna: bentangan luas wilayah geografi, keragaman identitas budaya, kejayaan negeri bahari, tinggalan artefak kuno, ketokohan para patriot, dan seterusnya.

Yamin tampak meyakini bahwa tanah air dan bangsa Indonesia telah “terberikan” secara alamiah. Sejauh sumber yang bisa ditelusuri, dia melihat ada dua “sumpah” terjadi sebelum Sumpah Pemuda. Sumpah pertama di kaki Bukit Siguntang, Palembang, pada 683 Masehi, yang mengukuhkan Kedatuan Sriwijaya sebagai “negara nasional” sampai sekitar seribu tahun kemudian. Disusul sumpah kedua pada abad ke-14, ketika di paseban Keraton Majapahit, Mahapatih Gajah Mada bertekad meluaskan kekuasaan keprabuan itu melampaui kawasan Gunung Penanggungan, pusatnya bertegak di Jawa Timur. Terakhir, Sumpah Pemuda adalah simpul persatuan bangsa Indonesia yang terasakan sampai sekarang.

Menguatkan argumennya tentang genealogi kebangsaan itu, Yamin juga berkeyakinan bahwa bahasa Melayu merupakan warisan tua bangsa Indonesia. Katanya, bahasa Melayu diketahui telah digunakan setidaknya sejak abad ke-6 Masehi dan menjadi “bahasa kerajaan” Majapahit. Bahkan kemudian bahasa itu meluas sebagai lingua franca di kawasan Asia. Maka tak ada alasan untuk tidak merawat dan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa identitas bersama. Pada titik inilah Sumpah Pemuda mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang, dalam kata-kata Yamin, sebagai satu “benda ruhani”, di samping bendera pusaka dan lagu kebangsaan, melambangkan kedaulatan bangsa.

Barangkali Yamin berada dalam alam pikiran “perenialistik”–meminjam konsep Anthony D. Smith dalam Nationalism: Theory, Ideology, History (2001). Dalam arti umum khazanah Inggris, perennial adalah “tumbuh-tumbuhan yang tetap hijau” atau “abadi”. Perenialisme, menurut Smith, didorong oleh gagasan tentang evolusi sosial yang menekankan gradualisme, tahapan perkembangan dan kumulasi sosial-budaya. Maka suatu bangsa yang terbentuk dari proses itu sering dibayangkan sebagai komunitas alamiah yang terjalin oleh perjalanan sejarah yang panjang. Kedengarannya romantis, tapi bahaya perenialisme adalah jika menjelma jadi “berhala” yang menafikan sekadar keliyanan kalaupun bukan perubahan masyarakat itu sendiri.

Mungkin juga Yamin telah “mendahului” Benedict Anderson. Jauh hari sebelum Ben berteori bahwa suatu bangsa merupakan “komunitas yang terbayangkan” dalam risalahnya, Imagined Communities, yang terbit pertama kali pada 1983, Yamin lewat sajaknya itu telah merasakan, “Bangsa Indonesia bagiku mulia/ Terjunjung tinggi pagi dan senja/ Sejak syamsiar di langit nirmala/ Sampaikan malam di hari kelam….”

Sumber foto: Wikipedia

Partisipasi adalah satu kata kunci dalam pembangunan, politik, dan media. Berasal dari gabungan dua kata Latin: pars ’bagian’ dan capere ’mengambil’. Kita mengambil bagian dalam jamuan makan, politik, pembangunan, komunikasi, atau olahraga.

Dari arti asal ini tampak bahwa kata partisipasi juga berfungsi sebagai ukuran dan interaksi antardua kelompok berbeda. Seberapa banyak Anda mengambil bagian? Anda boleh mengambil bagian dalam proyek penghijauan di kelurahan, tapi peran Anda sebatas penanam pohon. Jenis pohon apa yang ditanam diputuskan tanpa melibatkan suara Anda dan warga lainnya. Sebaliknya, Anda dan warga terlibat dalam penghijauan lingkungan mulai dari pengambilan keputusan hingga ke proses penanaman dan pemeliharaannya. Tanam Paksa pada masa penjajahan Belanda juga melibatkan partisipasi rakyat. Namun, pengertian partisipasi di sini lebih merupakan partisisapi dalam arti partisi sapi. Tanam Paksa menjadi ruang partisi antara penjajah dengan rakyat terjajah yang diperlakukan sebagai sapi perah. Dalam kasus ini partisipasi malah menjadi eksploitasi.

Perbedaan-perbedaan penafsiran tersebut membuat partisipasi sebagai kata benda dianggap tak cukup untuk menggambarkan ukuran dari tindakan mengambil bagian. Istilah-istilah ”partisipasi aktif”, ”partisipasi penuh”, ”partisipasi seutuhnya”, dan ”partisipasi sejati” dipakai untuk menghindari pengertian ”partisisapi” ini. Tesaurus Bahasa Indonesia Eko Endarmoko memadankan partisipasi terutama sebagai kesertaan, keikutsertaan, keterlibatan, peran serta, dan kontribusi. KBBI Pusat Bahasa Edisi IV juga sama: perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Keduanya mengabaikan padanan partisipasi sebagai mengambil bagian.

Namun, coba simak pemakaian padanan-padanan kata tersebut dalam berbagai wacana. Ternyata ia dipakai sebatas kata benda atau kata kerja saja. Dengan mudah ditemukan frasa-frasa seperti ”peran serta dalam pembangunan”, ”terlibat dalam pengambilan keputusan”, atau ”ikut serta dalam perdamaian”. Namun, bagaimana untuk kata sifat? Sejauh pengamatan saya, padanan-padanan kata itu tak pernah dipakai untuk kata sifat. Tak tersua ”pembangunan yang berperan serta”, ”politik yang ikut serta”, atau ”komunikasi yang terlibat”. Kata terlibat dalam wacana sastra tahun 1970-an tidak berarti ’sastra partisipatoris’, melainkan sastra yang peka terhadap konteks masyarakatnya. Kata terlibat juga bisa berkonotasi buruk, misalnya ”terlibat korupsi”, sedangkan partisipasi bermakna baik.

Pembangunan, politik, atau komunikasi yang melibatkan masyarakat kerap disebut ”pembangunan yang partisipatif”, ”politik yang partisipatif”, atau ”komunikasi partisipatif”. Kata partisipatif sudah jamak digunakan sebagai kata sifat partisipasi. Dalam bahasa Inggris, participatory adalah kata sifat untuk participation dan diindonesiakan menjadi partisipatoris.

Karena itu, yang benar bukan partisipatif, melainkan partisipatoris, misalnya ”komunikasi partisipatoris” atau ”metode partisipatoris”. Dalam KBBI juga hanya tersua lema partisipatoris.

Selain karena alasan praktis, padanan-padanan kata itu kurang mencerminkan tindakan mengambil bagian. Keikutsertaan, kesertaan dan peran serta cenderung menempatkan subyek sebagai ”peserta” atau ”penyerta”, yakni yang disertakan dan bukan yang mengambil bagian atau partisipan.

ADA sebuah kata dalam lagu yang dinyanyikan oleh Once, vokalis dari band Dewa 19 berjudul Aku Mau yang terdengar janggal di telinga, tapi dinikmati oleh masyarakat. Kata tersebut adalah merubah yang terletak di larik pertama lagu tersebut.

Lirik lengkapnya adalah Kau boleh acuhkan diriku/dan anggapku tak ada/tapi takkan merubah perasaanku/kepadamu. Lalu, adakah yang salah dari kata tersebut?

Bila kita cermat memperhatikan masyarakat saat menggunakan bahasa Indonesia, bukanlah hal yang aneh jika sebagian besar masyarakat terbiasa menggunakan kata merubah. Bahkan, kalau kita mengetik kata merubah di Google, ternyata banyak sekali hasil pencarian yang memunculkan kata tersebut.

Hal ini mengindikasikan kata merubah sudah menjadi bagian yang dianggap benar saat digunakan. Kata itu seolah-olah sudah menjadi kata yang umum, biasa, dan benar. Tidak perlu lagi diperdebatkan atau diotak-atik lagi karena dirasa tidak ada yang salah.

Bagi mereka yang berkecimpung atau memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa, pasti akan merasa geli dan risi saat mendengar kata merubah. Sebuah kata yang sebenarnya salah tapi sering diucapkan dan dianggap benar oleh mayoritas masyarakat saat ini.

Bahasa Indonesia termasuk salah satu jenis bahasa aglutinatif, yaitu bahasa yang mengandalkan afiks atau imbuhan (awalan, akhiran, sisipan, konfiks) untuk membentuk kata turunan.

Banyak masyarakat kita yang menganggap remeh proses afiksasi pembentukan kata dasar menjadi kata turunan ini sehingga mereka tidak lagi memperhatikan mana kata dasar dan mana afiks, sehingga penggunaan bahasa Indonesia tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi tetap dianggap benar oleh penggunanya.

Jika kita urai, kata merubah untuk memisahkan kata tersebut menjadi kata dasar dan afiks, akan terlihat jelas di mana letak kesalahannya.

Saat penguraian kata merubah pada lagu tadi akan terjadi sedikit kesulitan untuk menentukan mana kata dasarnya dan mana bagian afiksnya. Apakah kata merubah tersebut berasal dari awalan mer- + ubah atau dari awalan me- + rubah.

Bila kata dasarnya adalah ubah, jelas ada kesalahan pada saat pembubuhan awalan karena di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal awalan mer- melainkan meng- (me-, men-, mem-, meny-, menge-).  Sehingga bisa dipastikan penulisan atau penggunaan kata merubah dalam syair lagu Aku Mau di atas adalah salah. Kata tersebut seharusnya ditulis mengubah yang terbentuk dari awalan meng- + ubah sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia. Jadi, penulisan atau pengucapan kata merubah adalah salah sedangkan yang benar adalah mengubah.

Kesalahan serupa juga terjadi dalam proses pembentukan kata yang melibatkan proses afiksasi lainnya, seperti yang terjadi pada kata dirubah.

Penulisan kata dirubah jelas merupakan kesalahan, karena seharusnya ditulis diubah. Sebab, dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tidak mengenal awalan dir-tetapi awalan di-.

Sikap peduli dan cermat dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan mutlak dikuasai bagi masyarakat pengguna bahasa itu sendiri agar bahasa yang menjadi ciri khas bangsa selalu lestari dan dinamis.

“Di Malaysia, rumah sakit bersalin adalah rumah sakit korban lelaki,” ujar sebuah pesan di telepon seluler yang tersebar ke mana-mana. Tentu saja dengan nada ejekan. Dalam pesan itu—yang dimaksudkan jenaka tapi kental dengan semangat rasisme—banyak lagi istilah yang di negeri jiran sesungguhnya tidak pernah terdengar. Biasanya, orang Malaysia akan ganti menjawab, ”Daripada kalian, di Kuala Lumpur, cari jalan sehala.”

Ilustrasi di atas adalah tanda bahwa, dalam pandangan pemakai bahasa Indonesia, bahasa Malaysia/bahasa Melayu, yang memiliki kosakata yang sama, tetap saja terasa lucu dan aneh sekaligus berjarak. Yang jelas, rumah sakit bersalin di Malaysia disebut hospital bersalin. Dan hala dalam jalan sehala yang artinya jalan satu arah tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga, dari Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka (2001), yang berarti sama persis dengan arah.

Dalam rubrik ini, 2 Februari 2010, dalam tulisan Manipulasi Makna, saya pernah menyinggung soal lema bahasa Malaysia seperti budak (anak-anak), butuh (penis), dan seronok (bergembira, meriah), yang artinya, menurut KBBI, sama persis. Mungkin karena bahasa Melayu tersebar di banyak tempat dan pernah menjadi lingua franca, hingga banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata tidak sedikit kosakata bahasa Melayu yang dalam pikiran orang Indonesia (yang terlalu Jakarta-sentris?) terasa aneh, tapi ternyata salah satu maknanya sama persis dengan apa yang diterapkan Malaysia. Tentu saja ini, seharusnya, tidak begitu mengejutkan, karena dua negara ini serumpun.

Berawal dari percakapan seorang rekan di kampus, “Sudah isi borang?” Saya awalnya terkejut. Bukankah borang yang artinya formulir adalah lema bahasa tetangga? Ternyata saya selidiki di KBBI, artinya sama persis! Tapi berapa banyak dari kita yang memakai istilah borang daripada formulir?

Kata lain yang maknanya serupa: kasut (alas kaki, seperti sepatu dan selop), lawa (menarik hati, indah), dadah (bahan narkotik yang membius), had (batas), bual (mengobrol), mara (tampil ke hadapan, maju), bimbit (jinjing, membawa dengan ujung jari) dalam telepon bimbit (telepon genggam), tadbir (mengurus, mengatur, memerintah, mengelolakan), cuti (libur, vakansi), bila (kapan), jemputan (undangan, ajakan), jimat (hemat), berpusing (keliling), cadangan (rancangan, rencana), bilik (ruangan kecil yang tersekat), naib (wakil, pengganti), dan tandas (jamban, kakus, tempat mandi). Bahkan makanan pengat pun mirip padanan katanya, yaitu “masakan yang tidak berkuah, dari buah dengan santan, ada pula dari ikan”.

Tentu saja ada kata yang artinya berbeda, atau tidak persis sama, atau bahkan tidak ada padanannya. Misalnya membeli-belah (berbelanja), kira-kira uang negara (audit), sukan (olahraga), jom (ayo; dalam bahasa Melayu ada kata “ayuh”, tapi kurang populer), dan comel (berarti imut, cantik, sementara comel dalam bahasa Indonesia adalah “perkataan yang dikeluarkan terus-menerus yang tidak keruan maksudnya”), kat (di, kependekan dari “dekat”), berbeza (berbeda), dan selari (sejalan). Cuma-cuma di Malaysia adalah “percuma”, yang diabadikan dalam lirik lagu anak-anak Kereta Api: “…bolehlah naik dengan percuma”.

Dan tentu ada penyempitan dan perluasan makna, dan mengikuti konteks. Misalnya ada kasus lagu Pejantan Tangguh dari Sheila on 7 diprotes keras di Malaysia. Khusus untuk Malaysia, judul lagu itu diganti dengan Pria Terhebat, karena judul asli lagu tersebut akan berkonotasi negatif–di KBBI, “berjantan” bermakna “bersetubuh (bagi orang perempuan)”, dan “pejantan” berarti “binatang jantan yang menjadi bibit”. Atau refrain Seberapa Pantas yang mengandung kata celakanya yang ternyata di Malaysia dianggap kurang sopan karena dianggap mengumpat. Jalan keluarnya adalah menggantinya dengan oh sayangnya.

Apakah kita terlalu malas membuka kamus dan mengeksplorasi entri yang jarang digunakan?

Atau kita terlalu berpikir Jakarta-sentris sehingga lupa bahwa Melayu berikut bahasanya adalah juga bagian dari Indonesia? Atau memang ini semacam sindrom sibling-rivalry dua negara serumpun?

Kasus terakhir: tentu banyak dari kita yang menonton, atau membaca, Laskar Pelangi, dan mungkin masih ingat ketika Pak Harfan berkisah tentang umat Nabi Nuh yang musnah dilamun ombak? Atau saat anak-anak Laskar Pelangi bertualang ke Pulau Lanun yang angker tempat Tuk Bayan Tul? “Dilamun” adalah digenangi atau diliputi, sedangkan “lanun” adalah bajak laut, dan keduanya adalah kosakata bahasa Melayu. Apakah ini berarti, jika kita mengejek-ejek bahasa negeri tetangga itu, tanpa sadar kita juga mengolok-olok warisan budaya kita sendiri: Melayu?

Daripada pusing, lebih baik pusing-pusing ke medan selera. Jom!

Foto: Kazvorpal, Wikimedia Commons (by-sa)

Judul di atas tak mengacu kepada penyakit radang, juga tidak kepada kegiatan dermawan. Béri-béri di sini merujuk kepada benda kecil yang belum masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum dianugerahi lema sendiri. Beri adalah bagian akhir dari stroberi, sebuah kata yang sudah dapat entri tersendiri dalam KBBI. Nah, sebelum KBBI mencantumkan kata seperti bluberi dan blakberi, mari sejenak membahas jenis makanan lezat dan bergizi ini.

Dalam bahasa Inggris berry adalah kata yang menggambarkan buah empuk yang dihasilkan dari satu indung telur. Dalam bahasa Indonesia saya sarankan kita memakai kata beri, seperti dalam stroberi tadi. Secara botanis tomat adalah sebuah beri. Begitu pula anggur dan pisang. Kata stroberi sudah sangat mengindonesia, Bahkan, kata stroberi bisa kita anggap bagian dari bahasa Indonesia yang baik dan betul.

Bagaimana dengan beri-beri lain? Yang cukup populer di Indonesia, setidaknya dalam bentuk ponsel, adalah blakberi, blackberry. Beri ini sangat gelap warnanya, maka tak begitu mengherankan diberi nama ini. Lalu, mengapa dalam bahasa Indonesia mesti tetap disebut blackberry atau blakberi? Lebih baik, menurut pandangan sederhana saya, kita menyebutnya beri hitam. Sama halnya dengan sebuah beri lain, yang kini sering muncul dalam macam-macam resep makanan dan juga makanan siap saji (seperti es krim) di Indonesia. Beri ini adalah yang disebut blueberry atau bahasa Indonesianya: bluberi. Beri ini memiliki nama blueberry dalam bahasa Inggris karena buahnya memang sangat biru. Kalau begitu halnya, mengapa tak kita sebut beri biru saja?

Beri kecil lain yang terdapat baik dalam warna hitam, putih, maupun merah adalah yang dalam bahasa Inggris disebut currant. Daripada diindonesiakan sebagai kurant, mari kita tengok bahasa Swedia sejenak, yang kebetulan juga bahasa ibu saya. Dalam bahasa kecil ini buah ini disebut beri anggur. Nama ini pun cocok di Indonesia meski berinya sendiri mungkin belum pernah muncul di pasar Indonesia. Dengan arus globalisasi yang kian deras, beri kecil ini pasti akan tiba di Indonesia suatu saat dan alangkah baik kalau sudah bernama. Beri ini akan merasa lebih hangat penyambutannya jika dipanggil dengan nama yang tepat: beri anggur hitam, beri anggur merah, dan beri anggur putih.

Sebuah beri lain yang belum—atau setidaknya sangat jarang—masuk di wilayah Indonesia adalah yang dalam bahasa Inggris disebut lingonberry. Kebetulan kata lingon ini memang dari bahasa Swedia karena beri merah ini tumbuh sangat subur di sebagian Swedia. Barangkali kata ini berasal dan berhubungan dengan kata ljung yang adalah tumbuhan (Calluna vulgaris) dan sering didapat di dekat lingon ini. Selai lingon adalah bagian yang tak terpisahkan dari bakso goreng, yang merupakan sajian khas Swedia. Alangkah enak kalau pada suatu saat selai lingon ini bisa didapat di Indonesia.

Nah, inti tulisan ini: mari mencanangkan kata beri untuk menggambarkan buah-buah kecil yang belum dapat nama dalam bahasa Indonesia, dan mari menghindari bentuk seperti blakberi dan bluberi dan menguar-uarkan bentuk seperti beri hitam dan beri biru sebagai penggantinya.

Foto: Kazvorpal, Wikimedia Commons (by-sa)