Sengkarut Undang -Undang Bahasa

Eko Endarmoko*, Majalah Tempo, 26 Mar 2007

Ilustrasi: Oxy Watchdog

Bahasa Indonesia sedang sakit parah. Ia kian tak dimengerti dengan baik, dan kian dijauhi oleh sebagian besar penuturnya, termasuk kaum terpelajar, kalangan pendidik, insan pers, bahkan para petinggi negara. Penyebabnya jelas, namun menjadi tampak ruwet dalam bulan-bulan terakhir ketika Rancangan Undang-Undang Bahasa sedang dimatangkan oleh Pusat Bahasa.

Apakah demi penyembuhannya kita memerlukan sebuah undang-undang? Tidakkah soalnya terletak pada bahasa dan bagaimana cara kita memandangnya, bukan pada perilaku berbahasa? Bukankah menggagas, merancang, serta berupaya meyakinkan khalayak adalah laku politik yang tidak menempatkan bahasa sebagai pokok soal?

Para penggagas Undang-Undang Bahasa mestinya maklum bahwa sakit bahasa Indonesia erat bertalian dengan memudarnya secara perlahan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Hal ini bersamaan dengan semakin mendalamnya pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, juga antara satu suku dan suku lain, yang dimudahkan oleh teknologi komunikasi. Dan kaidah bahasa Indonesia itu tentu akan terus memudar selama kebijakan kebahasaan keluaran Pusat Bahasa lebih banyak menimbulkan kebingungan.

Harimurti Kridalaksana menulis, “telah terjadi kegoncangan dalam tata nilai para penutur, yakni penutur telah kehilangan kemampuan menentukan mana yang betul mana yang salah dalam berbahasa” (lihat “Tata Nilai Bahasa Penutur Sedang Goncang?”, Tempo, 4 Februari 2007). Namun, kita tidak bisa tergesa-gesa menyalahkan penutur, sebab, menurut Harimurti, beberapa kali Pusat Bahasa membuktikan dirinya “menjadi sumber ketidakstabilan bahasa, dalam arti penutur akan terus-menerus ragu-ragu dan bertanya-tanya mana yang betul dan mana yang salah”.

Maka yang kita lihat di sana, tata kaidah bahasa Indonesialah, bukan tata nilai pengguna, yang kini sedang guncang.

Mari kita bayangkan apa yang terjadi bila undang-undang itu diberlakukan. Pertama-tama, ia bisa jadi akan membidik pengguna bahasa Indonesia, siapa pun orang atau lembaganya, yang tidak sedang menyeleweng, melainkan tengah dibuat bingung justru oleh badan yang berperan besar melahirkannya. Lembaga mana gerangan (Pusat Bahasakah? Ah, baru saja kita melihat lembaga itu semakin sukar dipercaya.) yang berwenang menetapkan bahwa sesiapa telah melakukan kesalahan? Dan kesalahan itu, karena yang dilanggar adalah peraturan setingkat undang-undang, mestilah dibawa ke meja hijau–satu proses yang sulit kita bayangkan.

Juga pelik adalah soal pemberlakuannya kelak mengingat sebagai karya hukum undang-undang ini niscaya tidak mengenal perkecualian dan mensyaratkan adanya sanksi hukum. Sekadar catatan, pencantuman pasal mengenai tata perizinan membuat undang-undang ini mudah beralih rupa menjadi alat bagi penguasa, selain rawan dari segala bentuk kesalahan prosedur, yaitu sebuah kosakata baru dengan makna lebih lembut untuk penyelewengan. Semua ini tentu membawa iklim tak sehat yang tidak, atau kurang, menyisakan ruang bagi publik untuk melakukan tawar-menawar atau bereksperimen dan bermain-main dengan bahasa.

Undang-undang itu sangat tidak masuk akal, tak lain karena mengandung cacat bawaan berupa pengingkaran terhadap hakikat bahasa yang terus berubah dan berwatak manasuka.

Ia tempat bersembunyi ancaman berupa pemaksaan negara terhadap individu atau sebuah komunitas yang dapat berakibat sekaligus membekukan bahasa dan menepikan keragaman berbahasa. Tengoklah, masih bersandar pada Politik Bahasa Indonesia tahun 1975 dan tahun 2000, undang-undang ini menyodorkan tiga wadah untuk bahasa Indonesia, bahasa daerah (tidakkah sebaiknya, sebagaimana diusulkan Ajip Rosidi, kita gunakan istilah bahasa ibu?), dan bahasa asing. Mengejutkan adalah penggunaan kata intervensi di sana untuk mengingatkan kita betapa berbahaya percampuran di antara ketiga ragam bahasa itu. Cara pandang demikian mengundang tanda tanya, di mana batas-batasnya? Haruskah intervensi dicegah?

Tetapi itulah salah satu bentuk nyata pengingkaran terhadap hakikat bahasa yang sedikit banyak terpengaruh oleh paham nasionalisme sempit.

Lagi pula, gampang saja para perancang undang-undang itu menyatakan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi di tingkat nasional sambil pada saat yang sama mewajibkan pemerintah memelihara bahasa ibu demi pelestariannya “sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan bahasa Indonesia”.

Dilupakan di situ, berbeda dari alam Sumpah Pemuda–yang jelas masih menjadi model di dalam penyusunan Undang-Undang Bahasa–kini soalnya bukan lagi mengatasi kecemasan akan datangnya penjajah, atau bangsa akan terbelah-belah, dengan mengidamkan sebuah bahasa persatuan.

Bukankah kini, 35 tahun setelah ejaan baru diperkenalkan, istilah “baku” sudah merebakkan aroma tak sedap, mendekat pada sifat seragam, tertutup, jumud, konservatif?

Juga tampaknya dilupakan, berdampingan dengan semakin banyak orang yang kini lebih terbiasa berpikir dalam bahasa asing, ada jutaan rakyat Indonesia di pelosok-pelosok yang masih buta bahasa Indonesia. Dan bagi kedua golongan pengguna ini, bahasa Indonesia sama asingnya dengan bahasa asing dan bahasa ibu di mata para penggagas Undang-Undang Bahasa.

Apakah Undang-Undang Bahasa di tengah sengkarut bahasa Indonesia seperti itu? Sulit menepis pendapat bahwa biang penyakit yang kini diidap bahasa Indonesia terletak pada, atau bersumber dari, para penentu kebijakan kebahasaan di kantor Pusat Bahasa yang seolah sudah kehilangan pedoman dan, karena itu, juga pamor atau wibawa. Lalu sekarang, bukannya memeriksa dan menyembuhkan sakit bahasa Indonesia, diam-diam mereka malah memperlihatkan hasrat berkuasa atas nama hukum lewat Undang-Undang Bahasa. Inilah yang kita lihat kemudian: bergerak persis di tengah tegangan yang niscaya antara bahasa dan politik, Pusat Bahasa, sebuah kantor pemerintah yang terbiasa bertugas mencatat dan meneliti, gagal merumuskan inti persoalan.

Yang sudah dapat kita bayangkan sedari sekarang, segala jerih payah merumuskan aturan hukum di bidang kebahasaan sampai entah jadinya nanti–dengan anggaran yang sungguh tidak sedikit–akan menjadi kerja dan berkas yang percuma. Saya teringat pada Sutan Takdir Alisjahbana yang pernah mendesak agar Pusat Bahasa dibubarkan saja. Sutan Takdir barangkali berlebihan, sebab betapapun bahasa dan sastra se-Nusantara perlu diurus oleh sebuah kantor. Tetapi, memberi kewenangan hukum pada Pusat Bahasa, atau badan lain, mengenai soal kebahasaan sama berlebihan, sebab alangkah musykil menangani sengkarut bahasa dengan sebuah undang-undang, dengan kekuasaan.

Bagi saya, jauh lebih penting adalah mereka-reka kembali rupa bahasa Indonesia–mungkin saja perlu semacam operasi plastik di sana-sini terhadap tata bahasa baku bahasa Indonesia–setelah sekian lama berbenturan, yang sering sangat keras, dengan bahasa asing dan dengan bahasa ibu.

Seperti sudah kita lihat, yang kini sedang guncang bukan hanya tata kaidahnya melainkan juga batas-batas pengertian kita mengenai bahasa Indonesia. Hari ini tantangan bagi para empu bahasa Indonesia–ke mana mereka di tengah perbalahan mengenai Undang-Undang Bahasa?–termasuk yang bekerja di kantor Pusat Bahasa, adalah keberanian mempertimbangkan kembali asumsi-asumsi yang mungkin sudah lapuk.

Undang-Undang Bahasa, singkat kata, hanya menunjukkan betapa Pusat Bahasa ingin menyelesaikan sangat banyak pekerjaan rumah dengan cara mudah.

Sayangnya harus kita katakan, bukan undang-undang kebahasaan yang kita perlukan, melainkan cara dan adab yang lebih elok di dalam memelihara dan menyuburkan baik bahasa Indonesia maupun bahasa ibu.

* Penyunting, sekretaris redaksi jurnal kebudayaan Kalam, penyusun Tesaurus Bahasa Indonesia

One thought on “Sengkarut Undang -Undang Bahasa

  1. Ping-balik: Aturan Asyik | Rubrik Bahasa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s