“Perempuan” dan “Wanita”

Pikiran Rakyat, 26 Sep 2009. Ajip Rosidi, Penulis dan budayawan.

Pada masa pasca-Orde Baru, kata “perempuan” tampil lagi. Tadinya kata tersebut hampir dilupakan karena ada kata “wanita” yang menggantikannya. Pada waktu itu, ada anggapan bahwa kata “perempuan” itu kasar, sedangkan sekarang orang menganggap justru kata “perempuan” yang lebih menghargai kaum yang sering dianggap lemah itu karena berasal dari kata “empu”. Perempuan berarti yang menjadi empu, atau tempat berempu. Sementara itu, kata “wanita” dianggap hanya memandang mereka sebagai objek syahwat laki-laki sejalan dengan ungkapan “tahta, harta, dan wanita” sebagai tujuan hidup dan keberhasilan laki-laki dalam hidup hedonis.

Memang, dalam masa Orde Baru, bahasa Indonesia mengalami proses feodalisme yang intensif, mungkin karena Presiden Soeharto hendak memaksakan kebudayaan Jawa Mataram yang feodal menjadi anutan seluruh bangsa Indonesia. Dalam kebudayaan Jawa, kepala negara adalah raja dan kehendak raja tak bisa dibantah, para pejabat negara diangkat untuk melaksanakan apa yang dikehendaki sang raja. Sebagai penguasa militer tertinggi, tak sukar baginya untuk memaksakan hal itu. Apalagi pada tahun-tahun awal kepresidenannya beliau dibantu oleh Kolonel Ali Moertopo yang tahu segala macam resep untuk melumpuhkan orang-orang yang beroposisi terhadap sang raja. Berbagai rekayasa dibuat untuk membuat orang-orang yang menentangnya terkencing-kencing di celana.

Dalam bidang bahasa, pengaruh unggah-ungguhing basa dari basa Jawa sedikit demi sedikit namun pasti kian mendalam. Dalam lingkungan kepresidenan, tumbuh bahasa dengan unggah-ungguhing basa, dan karena dalam bahasa Melayu tidak ada kata-kata yang bisa disebut kromo atau kromo inggil, kata-kata dari bahasa Jawa dipinjam sehingga di lingkungan kepresidenan waktu itu orang akan berkata, “Maaf, Bapak belum rawuh“; atau “Bapak ndalemnya di mana?” atau “Putra Bapak berapa orang?” Tentu saja ucapan itu disertai dengan gerak tubuh yang sesuai dengan ketentuan unggah-ungguhing basa Jawa. Dan yang mengikuti gerak-gerik tubuh demikian bukan hanya orang Jawa. Orang-orang luar Jawa, termasuk orang Batak, orang Minang, orang NTT, dan lain-lain yang kebudayaannya berlainan sekali pun dengan sukarela mengikutinya.

Demikianlah kata “perempuan” dianggap kasar. Kata “anak” juga dianggap kasar, diganti dengan “putra” atau “putri”.

Setelah reformasi, kata-kata yang feodalistis demikian cenderung dihindarkan. Kata “perempuan” dipopulerkan lagi, tetapi kata “putra” dan “putri” tampaknya tetap banyak digunakan. Mungkin karena dianggap tidak ada hubungannya dengan persoalan gender.

Tetapi berbahasa feodalistis, terutama di kalangan birokrat, terlanjur sudah melembaga sehingga sampai sekarang juga masih sering terdengar. Ada kawan yang berpendapat bahwa hal itu disebabkan karena memang jiwa bangsa kita masih bersifat feodalistis. Yang menduduki jabatan di atas merasa wajar kalau dia diperlakukan sebagai raja atau orang besar; sebaliknya orang yang di bawah merasa harus melayani atasannya sebagai mana melayani penguasa yang dianggap menentukan mati hidupnya. Terjadilah tragedi yang seharusnya tidak boleh ada di negara demokrasi: ke atas menjilat, ke bawah menginjak. Meskipun hidup di negara yang katanya demokratis (walaupun Pancasila), orang tidak mempunyai rasa egaliter terhadap sesamanya. Orang menghadapi orang lain tergantung kepada kedudukannya dalam birokrasi atau masyarakat. Orang yang duduk di jenjang kepangkatan yang tinggi dianggap sebagai manusia yang lebih tinggi tingkatnya dari orang yang kedudukannya lebih rendah. Priyayiisme memang masih melekat pada bangsa kita. Itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang egaliter, cenderung menjadi bahasa yang mengenal tingkat-tingkat bahasa.

Memang, dalam setiap bahasa juga ada kata-kata yang khusus menyatakan penghormatan, tetapi jumlahnya hanya beberapa dan biasanya diperuntukkan bagi raja atau orang tinggi-tinggi. Dalam bahasa Melayu kita mempunyai kata “beradu” (tidur), “gering” (sakit), “bersantap” (makan), “bertitah” (berkata), dan beberapa kata lainnya. Kata-kata itu hanya dipakai kalau yang melakukannya adalah raja. Dalam bahasa Inggris ada kata “thou“, “Your Majesty“, “Her/His Majesty“, dan lain-lain yang hanya dipakai terhadap raja atau orang yang berpangkat tinggi.

Akan tetapi, sistem tingkat bahasa (unggah-ungguhing basa) lebih rumit dari sekadar mempunyai beberapa kata yang khusus untuk raja. Dalam bahasa Jawa dan Sunda, tingkat bahasa itu sudah menjadi sistem yang dipertalikan dengan kedudukan sosial orang yang bicara, orang yang diajak bicara, dan yang dibicarakan. Apakah sama tingkat, apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah. Untuk masing-masing ada seperangkat kata-kata yang sama sekali tak boleh dipertukarkan. Kalau dalam berbicara kita melakukan kesalahan dengan mempertukarkan kata-kata untuk bahasa kasar dengan kata-kata untuk bahasa halus atau sebaliknya, kita akan dianggap kampungan, bukan sekolahan, tak beradab, tidak tahu sopan santun, dan lain-lain. Kita diejek dan ditertawakan. Kita mendapat hukuman sosial yang menyebabkan kita merasa malu.

Dalam masyarakat demokrasi, tentu saja sistem berbahasa seperti itu bertentangan dengan keegaliteran sesama manusia. Islam yang menganggap setiap manusia sama di hadirat Allah SWT kecuali ketakwaannya, niscaya tidak dapat menerima pandangan yang membeda-bedakan manusia berdasarkan darah dan kedudukan sosialnya.

Lihat pula tulisan “Perempuan dan Wanita” dari Qaris Tajudin di Majalah Tempo.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s