DPR

Pikiran Rakyat 4 Okt 2009. Reza Ageung S., Mahasiswa Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma’had Al-Imarat, Bandung.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kita contreng pada pemilu lima bulan lalu, baru saja dilantik Kamis (1/10). Kita melihat wajah-wajah baru para wakil rakyat yang kelak akan banyak mengisi surat-surat kabar dan televisi. Semoga borok-borok para politisi di periode yang lalu tidak terulang, karena hal itu hanya akan menjatuhkan nama baik lembaga itu. Apalagi nama DPR bukan sekadar nama, karena dalam tinjauan bahasa, ada beban nilai dari arti setiap kata—yang kesemuanya adalah serapan dari bahasa Arab.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah satu dari banyak nama lembaga negara di Indonesia yang menggunakan istilah Arab. Lembaga wakil rakyat ini semua kepanjangannya adalah kata serapan dari bahasa Arab. Menurut Kamus Arab-Indonesia yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, dewan atau diiwan, berarti kantor. Sedangkan wakil berakar dari kata wakala-yuukilu yang berarti menyerahkan urusan pada seseorang. Maka ada kata tawakkal yang berarti menyerahkan urusan, wakaalah berarti perwakilan. Sedang wakiil adalah orang yang diserahi urusan.

Rakyat atau ra’yah berakar kata ri’aayah yang berarti menggembala hewan ternak. Arti ini meluas menjadi memelihara, mengurus, mengatur urusan. Jadi, ra’yah adalah pihak yang diurus. Kaitannya dengan wakiil, ra’yah adalah pihak yang menyerahkan urusannya, tawakkal, kepada para wakiil, atau wukalaa—bentuk jamak dari wakiil.

Masih banyak contoh lain penggunaan kata serapan dari bahasa Arab dalam nama lembaga-lembaga negara. MPR, misalnya, mengandung kata majelis yang berarti tempat duduk, dan permusyawaratan dari kata musyawarah, artinya meminta pendapat nasehat.

Penggunaan istilah-istilah Arab dalam ketatanegaraan Indonesia dapat dipahami, mengingat interaksi bangsa Indonesia dengan bahasa Arab sudah terjadi sejak masuknya agama Islam ke tanah air pada abad ke-13, yang ditunjukkan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.

Penyebaran Islam ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pengajaran kitab suci Alquran oleh para jurudakwah pada saat itu, yang membawa serta penggunaan istilah-istilah Arab. Belakangan ini bukan hanya dipakai dalam praktik ibadah, melainkan juga dalam keseharian, setidaknya dalam area formal seperti negara. Inilah yang mengawali penggunaan istilah Arab dan tatanegara.

Menurut Mudjianto, sering ditemukan dalam babad istilah-istilah Islam dengan gaya Jawa seperti kata sarak (syara’ = hukum), syarengat (syariat = hukum/aturan Allah), pekih (fikih), kadis (hadits = perkataan/perbuatan Nabi Muhammad Saw), dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh bahasa Arab ternyata sedemikian jauh dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Ini terlihat dalam dalam falsafah negara, Pancasila, yang banyak menggunakan istilah Arab. Pada sila ke-2, ada kata adil dari ’adil, yang berarti lurus. Di sila ke-4 ada kerakyatan, dari kata ra’yah; hikmah dari kata hikmah, yang dapat berarti kebenaran; permusyawaratan dari kata musyawarah, dan perwakilan dari kata wakiil.

Konsekuensi

Setiap kata dalam bahasa Arab mengandung bukan hanya arti dari kata (lafadz), melainkan juga makna. Maka, penggunaan istilah Arab dalam kehidupan bernegara juga tidak dapat dilepaskan dari makna dan nilai yang dikandungnya. Dalam nama DPR, misalnya, kata-kata Arab yang dikandungnya membawa makna yang luhur.

Dalam wakalah (perwakilan), ada beberapa komponen: urusan, orang yang menyerahkan urusan, orang yang diserahi urusan, dan ada akad (kesepakatan) antardua pihak. Tentu setiap kesepakatan mengandung komitmen. Pelanggaran terhadap komitmen tentu saja membatalkan wakalah, yang berarti pelanggaran.

Kata rakyat (ra’yah) terdapat pada hadis Nabi Muhammad saw. tentang kewajiban setiap pemimpin (raa’in) untuk bertanggung jawab pada yang dipimpinnya (ra’yah). Oleh karenanya, istilah wakil rakyat lekat dengan pertanggungjawaban sang pemimpin terhadap rakyat yang memilihnya, bukan wewenang besar yang diperoleh karena jabatan, apalagi seabreg fasilitas.

DPR membawa beban nilai dari nama yang dikandungnya, sebagaimana seorang anak menyimpan harapan orang tuanya pada namanya. Maka, fungsi dan kinerja DPR harus mengimplementasikan seluruh nilai itu. Ia harus menjadi wakil, orang yang dipilih untuk membawa tugas dari rakyat, pihak yang berhak untuk diurus dan dilayani. Lebih dari itu, ia juga harus membawa nilai-nilai dalam Pancasila: adil, yang erat kaitannya dengan takwa menurut Alquran; hikmah, yang berarti kebenaran Ilahiah; serta beradab, yang meniscayakan aturan Tuhan berlaku dalam mengatur perilaku warga negara dan pejabat negara.

Jika setiap wakil rakyat menyadari hal itu, kita boleh mengharapkan hadirnya lembaga yang amanah, peduli terhadap rakyat, bertanggung jawab, dan takut untuk melakukan penyimpangan karena dimensi dunia akhirat yang dikandung oleh nama lembaganya.

Demikian pula, rakyat yang sadar akan makna wakil rakyat semestinya terus mengawasi kinerja mereka agar sesuai dengan misi utamanya menjaga keadilan dalam pemenuhan hak-hak rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s