Undang-Undang Bahasa

Pikiran Rakyat, 16 Apr 2010. Imam Jahrudin Priyanto, Redaktur Bahasa Pikiran Rakyat.

ADA banyak masukan yang diperoleh pada diskusi Forum Bahasa Media Massa (FBMM) bertema Menyikapi Undang-Undang Bahasa di Jakarta, 27 Maret 2010 lalu. Masukan itu dikemukakan narasumber Dendy Sugono (mantan Kepala Pusat Bahasa), Eko Endarmoko (penulis Tesaurus Bahasa Indonesia), Hinca Panjaitan (pengamat hukum pers), dan T.D. Asmadi (Ketua Umum FBMM), dengan pemandu Rita Sri Hastuti.

Undang-Undang (UU) Bahasa tercakup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dendy Sugono menekankan, dengan adanya UU Bahasa ini diharapkan masyarakat lebih mengutamakan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa nasional (sejak Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (UUD 1945). Dengan demikian, posisi bahasa Indonesia tergolong istimewa. Sebagai perbandingan, di Filipina posisi bahasa nasional dan bahasa negara diisi dua bahasa. Bahasa nasional adalah Tagalog, sedangkan bahasa negara adalah bahasa Inggris. Dendy menegaskan, UU Bahasa ini dibuat untuk melindungi bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Sementara Hinca Panjaitan mengemukakan kritik terkait dengan dua hal, yakni ketiadaan sanksi bagi pelanggar dan mengapa UU Bahasa ini digabungkan dengan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam pandangannya, bahasa itu dinamis dan terus berkembang, berbeda dengan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang sudah permanen. Bahasa tak cocok disatukan dalam UU ini. Dia juga mengkritik tidak dicantumkannya definisi bahasa secara spesifik dalam UU Bahasa ini.

Dalam pengamatan Hinca, dari sembilan belas pasal khusus tentang bahasa, tak ada sanksi untuk pelanggar UU Bahasa ini. Orang yang membakar bendera kebangsaan bisa ditangkap, sedangkan pelanggar bahasa tak akan bisa ditangkap. Menurut dia, salah menempatkan bahasa dalam UU tanpa kekuatan paksa untuk melindungi bahasa ini. Seharusnya ada kekuatan imperatif (memaksa, memerintah) dalam UU ini. Dendy menjelaskan, dalam konsepnya, UU Bahasa ini terpisah dari undang-undang lainnya dan mencantumkan sanksi bagi pelanggarnya, tetapi setelah melalui proses di DPR, sanksi itu menjadi tidak ada.

Hinca berpandangan, bahasa itu sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau diatur dalam UU, berarti mendegradasi bahasa. Kalau bendera, cocok diatur dalam UU, misalnya menyangkut warna, ukuran, dan tata cara pemasangannya.

T.D. Asmadi mengibaratkan UU Bahasa ini baru sebagai koma, belum titik. Menurut dia, meskipun pada pasal-pasal itu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam banyak hal, tetap saja perlu ada peraturan lain untuk menguatkan atau menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam forum nasional dan internasional di Indonesia (Pasal 32). Tepatkah penamaan ”National Summit” di Jakarta pada 29 Oktober 2009 (sehari setelah peringatan Sumpah Pemuda) padahal pesertanya hampir semua warga Indonesia? Untung saja, media berpengaruh tetap menyebut pertemuan itu sebagai Rembuk Nasional. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Presiden terkait dengan UU Bahasa ini sangat ditunggu agar penegakan aturan soal bahasa Indonesia bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun demikian, kehadiran UU Bahasa ini sudah cukup pantas untuk dihargai.

Iklan

4 thoughts on “Undang-Undang Bahasa

    • Dinamis bukan menjadi soal, karena bagaimanapun bahasa itu berkembang, prinsip dasarnya tetap dapat ditemukan. Lagi pula, fokus peraturan di sini sebatas waktu dan cara penggunaannya secara lisan secara ranah inilah yang paling berpengaruh terhadap hidup kembangnya bahasa kita. Andai ahli-ahli bahasa dikumpulkan untuk membuat undang-undang ini, saya rasa akan tercipta peraturan sekaligus sanksi yang memadai untuk diteladani bersama.

  1. Akhirnya akan ada juga undang-undang bahasa. Dari hari ke hari bahasa indonesia semakin meninggalkan negeri ini.
    Penggerogotan secara tertulis adalah penulisan banner (bahasa indonesianya apa?) dalam seminar-seminar menggunakan bahasa inggris padahal pesertanya semua orang indonesia dan yang dibahas masalah dalam negeri sendiri, nama-nama perumahan saat orde baru yang berbau asing diindonesiakan sekarang muncul perumahan kembali menggunakan nama asing.
    Contoh nyata penggerogotan secara lisan adalah penggunaan bahasa logat jakarta loe-gue yang setiap detik ditayangkan televisi secara evolusi dan tanpa disadari merubah pola bicara atau bahasa tutur secara nasional. Akankan bahasa indonesia sama dengan bahasa logat Jakarta?
    Saya bangga dengan Presiden RI ke-2 yang selalu berbicara dalam bahasa indonesia dalam pidato kenegaraan dimanapun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s