Istri Kabinet

KOMPAS, 21 Mei 2010. Salomo Simanungkalit.

Ini kejadian dua bulan lalu. Sebuah mobil jenis jip melintas di bilangan Menteng, Jakarta. Pada bagian belakangnya tertulis maklumat bahwa mobil itu merupakan hibah dari ”Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu”.

Peduli apa hibah dari siapa? Hari gini berhibah bilang-bilang? Saya hanya hirau dengan istri kabinet.

Yang saya tahu, kabinet itu bukan orang per orang. Menurut kamus, kabinet adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas menteri. Bagaimana bisa entitas yang berupa kumpulan orang dikatakan mempunyai istri? Lagi pula, entah dalam jilid I entah dalam jilid II, Kabinet Indonesia Bersatu terdiri atas menteri yang tak melulu lelaki. Pada Kabinet Indonesia Bersatu II terdapat Sri Mulyani Indrawati, Maria Elka Pangestu, Armida Alisjahbana, Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Linda Amalia Sari. Meski perkasa, masing-masing dari kelima perempuan ini bersuami. Tidak beristri! Di tingkat ini saja gugurlah sudah ungkapan istri kabinet.

Mari melirik Kabinett versi bahasa Jerman yang bermakna sama dengan kabinet dalam kamus-kamus ekabahasa kita. New College German Dictionary keluaran Langenscheidt memarkahi lema untuk kata benda itu dengan n alias neuter yang berarti netral: tidak feminin tidak maskulin, tidak betina tidak jantan. Artikel penandanya tentulah das. Orang Jerman menyebut kabinet sebagai das Kabinett yang netral, bukan der Kabinett yang jantan. Dengan argumen buatan seperti ini pun, ungkapan istri kabinet sama sekali tidak menemukan landasan nalarnya.

Ketimpangan jender pada ranah bahasa tampaknya merupakan penyakit tak tersembuhkan dalam Pemerintah Indonesia dari zaman ke zaman. Pada masa Orde Baru kita mengenal Ria Pembangunan: berjerait dengan istri pembesar. Di balik nama itu bercokol konsep di kepala bahwa menteri atau jenderal adalah jabatan atau pangkat yang pengembannya (mesti) kaum lelaki.

Pernahkah Pusat Bahasa yang berada di dalam Kementerian Pendidikan Nasional diajak memberi masukan menamai lembaga atau organisasi yang berkelindan dengan pemerintah atau negara? Badan Narkotika Nasional (BNN), misalnya, mengurus peredaran dan penyalahgunaan narkotikakah atau memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika? Kita tahu bahwa Badan Pertanahan Nasional punya misi mewujudkan tanah dan pertanahan demi kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia. Analogi dengan itu, Badan Narkotika Nasional mestinya bermakna positif bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Begitukah yang kita mau dari BNN itu?

Bila Departemen Pendidikan Nasional boleh diubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Narkotika Nasional mestinya dapat diganti menjadi Badan Pemberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Toh kita sudah punya Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya bertugas memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

K pertama dalam KPK baik juga diubah, dari komisi menjadi komite. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, komisi dan komite bersinonim belaka. Saya khawatir saja bila K pertama dalam KPK dipertahankan sebagai komisi, lama-lama komisi dibolehkan dalam usaha memberantas korupsi. Ini namanya komisi makan komisi, jeruk makan jeruk.

Foto: presidensby.info.

Iklan

One thought on “Istri Kabinet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s