Dana Aspirasi

Pikiran Rakyat, 11 Jul 2010. Jejen Jaelani, mahasiswa S-2 Ilmu Sastra Unpad.

Beberapa minggu belakangan ramai wacana dana aspirasi pada dunia politik Indonesia. Wacana yang diusulkan salah satu fraksi di DPR RI dan DPD ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang pro, ada juga yang kontra.

Frasa dana aspirasi yang dimunculkan sebagai usul ini adalah frasa baru yang dibentuk elite politik kita beberapa minggu ini. Jika dilihat secara saksama, frasa ini sarat dengan ideologi.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Depdiknas (2008), dana berarti 1) uang yang disediakan untuk suatu keperluan; 2) pemberian; hadiah; derma; 3) dermawan; pemurah hati; 4) aset lain yang dapat diuangkan dengan segera dan siap dipakai.

Pasangan kata biasanya adalah dana asuransi diri yang berarti penyisihan dana secara teratur, baik oleh perseorangan maupun perusahaan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi; dana asuransi jiwa yang berarti dana yang terbentuk dari hasil akumulasi premi asuransi jiwa; dana bantuan yang berarti dana (persediaan uang) untuk membantu suatu usaha; dana benaman yang berarti dana yang terakumulasi oleh investasi periodik untuk keperluan khusus, seperti penggantian peralatan penarikan kembali obligasi; dana cadangan yang berarti sejumlah uang yang dipersiapkan untuk pengeluaran takterduga atau untuk meraih peluang, seperti membeli saat barang sedang murah.

Sementara itu, aspirasi berarti harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang; beraspirasi berarti bercita-cita; berkeinginan; berhasrat. Jadi, jika digabungkan, dana aspirasi (paling tidak) berarti uang yang disediakan untuk memenuhi harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Secara tata bahasa, hampir tidak ada yang salah dengan bentukan frasa ini. Akan tetapi jika kita telaah, ada sesuatu yang salah dengan logika pengusulan dana ini. Dana aspirasi seharusnya datang dari rakyat sebab aspirasi biasanya disampaikan oleh rakyat kepada wakil rakyat atau pemerintah. Akan tetapi, dana aspirasi yang muncul berasal dari inisiatif para elite politik di pusar kekuasaan. Namun karena memiliki kekuasaan, elite politik dapat dengan mudah melegitimasi bahwa hal itu berasal dari rakyat.

Fairclough dalam Analysing Discourse (2003: 89) menyatakan bahwa salah satu isu yang berkembang dalam kapitalisme baru adalah legitimasi, bagaimana sesuatu yang baru dijelaskan atau dijustifikasi.

Politik kontemporer selalu mendorong orang untuk berpikir sederhana. Masyarakat diberi suguhan bentuk kebahasaan baru. Mereka dipaksa menerima bentukan bahasa ini dan menggunakannya dengan prinsip take for granted. Jika kita telisik, sesungguhnya perubahan bahasa (dengan pembentukan kata-kata baru) bagaimanapun akan berpengaruh secara berkelanjutan hingga masa yang akan datang.

Pembentukan unsur bahasa baru untuk kepentingan elite politik seperti dana aspirasi ini dilakukan melalui legitimasi kebahasaan. Mekanisme ini meliputi tiga mekanisme kebahasaan yaitu authorization atau pengesahan dan rasionalisasi sebagaimana diungkapkan Leuween (2008).

Pengesahan berarti legitimasi dengan menggunakan referensi kekuasaan tradisi, budaya, hukum, dan orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan di institusi yang berkaitan. Rasionalisasi berarti legitimasi dengan menggunakan referensi tindakan kewenangan yang terinstitusi, dan kepada pengetahuan masyarakat yang telah dikonstruksi untuk membuatnya menerap dalam pengetahuan mereka.

Bentukan bahasa dana aspirasi ini disuguhkan dengan prinsip rasionalitas “instrumental” atau rasionalitas “akhir-makna” sebagaimana diungkapkan Habermas. Habermas menjelaskan bahwa modernisasi merupakan suatu proses dengan sistem yang dikhususkan berdasarkan rasionalitas “instrumental” atau “akhir-makna” yang memisahkan mereka dari kehidupan sosial. Bentukan bahasa ini disuguhkan sebagai sesuatu yang tidak perlu didialogkan. Ia merupakan makna akhir yang siap pakai dan harus dikonsumsi masyarakat.

Fairclough (2003: 100) menyatakan bahwa rasionalitas instrumental mengasumsikan sebuah persetujuan final–aksi atau prosedur legitimasi, atau bentuk kemampuan mereka dalam menegaskan persetujuan akhir ini. Hal ini bermakna bahwa sebab dan akibat diberikan kepada prosedur untuk dianggap sebagai sistem nilai yang diambil begitu saja dan mengonstitusi motif “yang digeneralisasi” yang menurut Habermas (Legitimation Crisis,1976) digunakan secara luas untuk “menggiring kesetiaan massal”.

Bentukan bahasa ini dianjurkan, jika tidak dipaksa: … sebab seluruh bentuk “dominasi simbolik” mensyaratkan sejenis keterlibatan, baik berupa ketundukan pasif dari paksaan internal maupun kebebasan mengadopsi nilai-nilai dominan (Thompson, Analisis Ideologi, 2007).

Oleh karena itu, apakah kita harus mendukung usul dana aspirasi ini? Jika ya, berarti kita telah menerima dan mengukuhkan legitimasi akal-akalan elite politik untuk mencapai harapan dan tujuan demi keberhasilan mereka saja!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s