Suap dan Sogok

KOMPAS, 27 Mei 2011. Kasijanto Sastrodinomo, Pengajar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Rumusan teks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap terkesan tidak bertenggang rasa terhadap makna suap yang sebenarnya. Sebelum undang-undang itu terbit dan skandal suap belum liar seperti belakangan ini, nomina suap lebih dipahami sebagai jumputan (nasi) yang akan dimasukkan ke dalam mulut untuk dimakan. Sehari-hari, suap, atau menyuap sebagai verba, sangat akrab dengan ibu dan anak balita. Kalimat ”Ibu sedang menyuapi anaknya” berarti ibu sedang memberi maem dengan cara memasukkan makanan ke dalam mulut anak. Lebih dari sekadar kata kerja, menyuap mengandung naluri sekaligus wujud kasih sayang ibu kepada buah hatinya.

Kata suap dan turunannya juga untuk melukiskan empati antarmanusia, seperti menyuapi orang sakit yang perlu dibantu. Namun, gambaran relasi manusiawi itu buyar dalam undang-undang tindak pidana suap. Pada bagian ”Menimbang” tertulis bahwa perbuatan suap pada hakikatnya ”bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan masyarakat dan bangsa”. Kemudian, pada bagian penjelasan umum undang-undang itu dinyatakan ”perbuatan suap telah terjadi dalam pelbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan karena itu harus diberantas”.

Jika dibaca secara ”telanjang”, jangan-jangan teks undang-undang itu bisa membuat ibu-ibu gamang menyuapi anaknya. Apalagi pada bagian akhir penjelasan undang-undang itu ditegaskan, ”Dalam rangka pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat berdasarkan Pancasila, maka perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang.” Frase ”pelbagai bentuk dan sifatnya” seakan-akan memasukkan kegiatan ibu yang menyuapi anaknya juga tergolong terlarang. Artinya, rumusan itu terkesan merampatkan semua arti suap.

Bahwa sebuah kata berpotensi memiliki arti ganda yang berbeda atau berlawanan tentulah jamak adanya. Maka, perlu penjelasan semantik sehingga tidak mencederai makna lain dari kata yang sama. Repotnya, teks undang-undang itu tidak menjelaskan (mungkin tidak lazim) bahwa istilah suap yang dimaksud di dalamnya berbeda dari suap yang berarti pemberian makan kepada bocah. Tak terlacak isyarat yang membedakan arti suap yang bersifat netral dan arti kiasan yang berwatak kriminal.

Usul mengganti istilah tindak pidana suap dengan sogok (?) sehingga menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Sogok (?) mungkin tidak mangkus karena harus mengubah undang-undang secara keseluruhan meski bukan hal mustahil asalkan mau. Dalam Kamus Istilah Aneka Hukum (2010) susunan CST Kansil, sogok bersinonim suap sehingga cukup sahih sebagai pertimbangan. Sebaliknya, istilah suap terkesan tak diterima bulat di kalangan hukum setidaknya karena rumpang dalam entri Glosarium Undang-Undang (2008) suntingan Widodo, dan Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete (2009) garapan M Marwan dan Jimmy P.

Kata sogok dipandang lebih bernas sebagai istilah tindak kejahatan itu. Alasannya, sogok atau menyogok tepat untuk memerikan upaya membobol sesuatu yang mampet semisal got yang tersumbat sampah. Tindak kriminal suap tak ubahnya dengan upaya menyodok kemacetan semacam itu. Jelas, suap jenis ini tak bertalian babar blas dengan ekspresi cinta ibu kepada anak.

Iklan

One thought on “Suap dan Sogok

  1. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar cenderung sulit diterapkan karena bangsa Indonesia merasa baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia tanpa kebijaksanaan dalam berbahasa. Hanya segelintir orang yang mau bertindak bijaksana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s