Rontoknya Kemuliaan Kami

KOMPAS, 24 Jun 2011. Kasijanto Sastrodinomo, Pengajar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Judul kolom ini—yang mengingatkan pada novel Robohnya Surau Kami karangan AA Navis—dikemas dari gundah seorang kerani pengadilan yang tak mau disebut namanya. Mengaku selalu berupaya menjunjung sumpah jabatan dan etika profesional, ia sangat terpukul oleh ulah hakim yang menerima sogok sehingga dicokok petugas Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini. Soalnya pula, perbuatan tercela itu telah sering terjadi, tetapi berulang lagi. Dalam kegalauannya, beringin rindang simbol pengayoman yang terpampang di bangunan kantornya serasa rontok berantakan.

”Rontok pula kemuliaan yang kami citrakan selama ini,” katanya. Di sini kemuliaan bukanlah rumusan etika filosofis yang abstrak, tetapi tuntutan empirik dalam tradisi pengadilan. Selama ini kepada terdakwa yang diadili di ruang sidang selalu diminta bertingkah-laku sopan demi menghormati mimbar hukum dan saban kali berbicara kepada hakim harus menyertakan sapaan Yang Mulia, semisal ”Majelis Hakim Yang Mulia”, ”Saya lupa, Yang Mulia,” dan seterusnya. Maknanya, para pengadil itu dipandang sebagai pribadi yang layak dimuliakan.

Sapaan atau gelar Yang Mulia bagi majelis hakim memang dilembagakan dan diwarisi dari sistem peradilan kolonial. Versi terakhir Keputusan Kerajaan atau Koninklijk Besluit di Negeri Belanda, yang terbit pada 26 Februari 1960, mengatur titulatuur, yaitu gelar atau sebutan yang melekat pada pangkat atau jabatan di lingkungan kekuasaan kehakiman. Antara lain disebutkan bahwa ketua, wakil ketua, anggota, panitera (pengganti), dan pengacara di Hoge Raad (Mahkamah Agung) dan gerechtshof (pengadilan tinggi) berhak atas sebutan Edelhoogachtbare Heer atau Vrouwe untuk perempuan. Sebutan inilah yang di Indonesia disulih jadi Yang Mulia.

Patut dicatat, tidak banyak jenis pekerjaan atau jabatan bersandangan mulia seperti kehakiman. Rasanya tidak terdengar sapaan ”Yang Mulia Bapak Presiden” dalam sidang kabinet, kecuali dalam upacara yang sangat resmi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun cukup disapa ”Yang Terhormat”.

Boleh jadi pesaing hakim dalam soal sebutan anggun itu hanya Presiden Soekarno yang bersandang Paduka Yang Mulia pada masa lalu. Namun, sebutan ini politis adanya dan tidak diikuti oleh presiden-presiden berikutnya. Di lingkungan akademis pernah dibudayakan sapaan Yang Amat Terpelajar bagi guru besar dan doktor sebatas dalam ujian promosi. Rupanya sebutan ini juga terinspirasi warisan kolonial: Zeergeleerde atau Weledelzeergeleerde Heer (perempuan: Mevrouw atau Mejuffrouw jika lajang). Sebutan itu kini menghilang—setidaknya di Universitas Indonesia.

Tesaurus Bahasa Indonesia (2006) karya Eko Endarmoko mendaftar 26 kata padanan mulia. Bisa dibaca: banyak orang mencari pengucapan kemuliaan.

Maka, terasa aneh jika kemuliaan itu sendiri telah digapai lalu dirontokkan oleh tindak pidana ulah sendiri.

Terhadap perkara ini, ada ungkapan Jawa yang terasa getir, ”ora kuwat drajat”, alias tak mampu menyunggi martabat.

Sumber gambar: Wikimedia Commons

 

Iklan

One thought on “Rontoknya Kemuliaan Kami

  1. Saya suka baca rubrik-rubrik Bahasa di Kompas, Majalah Tempo, dan yang lainnya. Setelah membaca tulisan Pak Kasijanto, saya langsung menyimpulkan bahwa tulisan beliau ini sama dengan tulisan-tulisan lainnya yang dimuat di Majalah Tempo. Apakah Kompas sudah berubah gaya tulisannya? Biasanya sih bukan yang seperti ini. Jangan latah, ah! Tetap pertahankan gaya yang dulu, yaitu mengkritik kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia.seraya memberi jalan keluarnya!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s