Bahasa Pemerintah

KOMPAS, 15 Jul 2011. Kurnia JR, Cerpenis

Lagi-lagi, soal klise ini: kasus kuminggris, yakni pemakaian anasir Inggris yang tidak perlu atau tak pada tempatnya dalam wacana berbahasa Indonesia. Akhir-akhir ini pemerintah memberi contoh tak mendidik dengan memakai anasir Inggris dalam program-programnya. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia membuka lembaga pelayanan bagi masalah TKI. Namanya Crisis Center BNP2TKI. Bagian pelayanan pengaduannya Call Center TKI. Padahal, pelayanan ini bukan untuk orang asing.

Disusul oleh PT Kereta Api Indonesia yang menerapkan sistem baru di rute Jakarta-Bogor dengan nama KRL Commuter Line. Di jalan raya, warga Jakarta telah terbiasa dengan istilah busway: jalur khusus bus Transjakarta. Frasa jalur busway pun telah merasuki benak kita.

Lucunya, kantor-kantor pemerintah kikuk berbahasa Inggris. Operator Transjakarta pernah membujuk pemakai kendaraan pribadi agar tidak menyerobot jalurnya dengan kalimat ”Busway, Take the Bus, No It’s Way”. Salah sasaran, tata bahasa pun keliru. Masalah serupa dialami Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan slogan bagi Tahun Kunjungan Pariwisata Indonesia 2008 yang berbunyi ”Celebrating 100 years of nation’s awakening.” Setelah dikritik, diperbaiki menjadi ”Celebrating 100 years of national awakening.”

Perilaku ini mungkin akibat kebiasaan Presiden berkomunikasi dengan bahasa gado-gado.

Menu Indonesianya dibubuhi garam Inggris. Anehnya, ketika berpidato dalam bahasa Inggris dia disiplin, tidak merusak konstruksi sintaksisnya dengan kosakata Indonesia. Sisa budaya feodal membuat bawahannya tanpa merasa berdosa ikut-ikutan merobohkan kedaulatan bahasa nasional di kantor masing-masing. Padahal, bahasa Indonesia adalah amanat para pendiri bangsa.

Kalau lembaga pemerintah yang berfungsi melayani warga negara Indonesia memakai nama asing, akankah berwibawa seandainya hendak menertibkan pihak swasta dalam hal berbahasa nasional?

Melihat rendahnya kepedulian pemerintah, boleh jadi dalam waktu dekat tak ada program semacam itu. Bahkan, kita patut meragukan kompetensi bahasa Indonesia pejabat tinggi sampai lurah.

Di lidah Bung Karno Bahasa Indonesia terdengar bermartabat. Selain menghias pidato dengan ungkapan daerah, dia kreatif menciptakan istilah baru, di antaranya berdikari, yang aslinya singkatan dari ”berdiri di atas kaki sendiri”. Pada 1987 Tjokorda Raka Sukawati menciptakan konstruksi yang bisa memutar bahu lengan beton jalan layang 90 derajat. Presiden Soeharto memberi nama landasan putar bebas hambatan itu Teknologi Sosrobahu, yang diambil dari nama tokoh wayang.

Susilo Bambang Yudhoyono pernah terpilih sebagai pejabat yang berbahasa Indonesia paling tertib. Kini ibarat rujak cingur. Sayuran berbumbu petis campur buah segar dan moncong sapi itu bisa mengejutkan orang Sunda, tapi toh enak. Pak Presiden tak puas. Dia tambahkan keju. Menterinya membebek memasukkan ham, parsley, dan lain-lain.

Iklan

3 thoughts on “Bahasa Pemerintah

  1. Memang banyak pemimpin bangsa yang sudah keterlaluan dalam berbahasa. Padahal, sudah ada landasan hukum yang berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

  2. Belakangan, imbauan dalam gambar di atas sudah diindonesiakan menjadi:
    Busway; naik busnya, bukan ambil jalurnya!
    Masalah berbahasa bagi para pejabat, semestinya orang yang diserahi tugas sebagai juru bicara mesti–setidaknya–dekat dengan para pakar bahasa. Dengan begitu, penyebaran bahasa gado-gado bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s