Fonotaktik dalam Akronim

Pikiran Rakyat, 23 Des 2012. Setyadi Setyapranata, dosen Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.

Sumber gambar: Gillian Adonis

Meskipun masalah fonotaktik dalam akronim ini sudah sering dibicarakan, baik secara “ilmiah” maupun secara populer, masih saja banyak muncul akronim yang sebenarnya menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik.  Sayangnya, di Indonesia pembentukan akronim dilakukan hampir tanpa aturan, meskipun ada pedoman yang mengaturnya, dan juga sudah banyak sekali keluhan dan kritik tentang membanjirnya akronim jelek di masyarakat. Lebih disayangkan lagi, akronim semacam itu justru banyak dicipta oleh instansi resmi, misalnya militer, bahkan Kementerian Pendidikan Nasional yang sebenarnya paling berwenang dalam urusan bahasa nasional.

”Fonotaktik”, istilah teknis di bidang linguistik ini, sebenarnya secara awam tidak sukar dipahami dengan contoh. Misalnya, kata bahasa asing “kiosk” sukar dilafalkan oleh lidah Indonesia. Oleh karena itu, oleh orang Indonesia ejaannya diubah menjadi “kios” supaya gampang dilafalkan. Secara sederhana dapat dikatakan “kios” mudah diucapkan oleh orang Indonesia karena susunan ejaan hurufnya (fonem) sudah sesuai dengan “kaidah fonotaktik” bahasa Indonesia, sedangkan kata aslinya “kiosk” sulit dilafalkan dengan benar oleh orang Indonesia karena susunan hurufnya tidak sesuai dengan kaidah tersebut; dalam kaidah fonotaktik Indonesia tidak ada rangkaian huruf “s” dan “k” pada akhir suku kata.

Beberapa contoh penyimpangan kaidah fonotaktik lain terjadi pada Unej, Unibraw, dan Unand. Tiga akronim tersebut dianggap menyimpang karena di dalam kaidah fonotaktik tidak ada huruf “j” ataupun “w”, dan konsonan rangkap di akhir suku kata. Contoh penyimpangan tipe lain ada pada akronim “Puskesmas”. Di dalam fonotaktik Indonesia tidak ada dua suku kata berturutan, apa lagi tiga, yang semuanya berakhir dengan huruf  “s”, sehingga menteri Harmoko dulu sering keseleo lidah melafalkannya “pukesmas”. Pelafalan huruf akhir pada dua suku kata berturutan tersebut, bagi orang Indonesia sama susahnya dengan pelafalan akronim “Penjaskes” dan ”Kopaskhas”; demikian juga pada ”Depdikbud” dan ”Kopkamtib”.

Masalah pelafalan tidak hanya ada pada akhir suku kata, melainkan juga pada huruf di tengah suku kata. Misalnya pada akronim KOWAL. Huruf “W” pada akronim itu untuk kata “Wanita”. Huruf itu diapit oleh vokal “O” dan “A” (o+w+a). Kenyataannya di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tidak terdapat satu pun lema kata yang mengandung huruf “w” diapit oleh “o” dan “a” (o+w+a), dan juga (u+w+a). Kalaupun ada, lema itu tentu berasal dari bahasa lain, atau merupakan bentuk “tidak baku”. Misalnya ada lema “sowang” yang merupakan bentuk non baku dari “soang”, dan lema “kuwalat” adalah bentuk non baku dari “kualat”. Hal ini mungkin karena lafal dalam artikulasi bahasa Indonesia konsonan “w” digolongkan sebagai “semi-vokal”, atau “mirip vokal”,  bukan konsonan murni. Akibatnya akronim KOWAL dilafalkan hampir identik dengan lafal “koal”. Konsekuensinya huruf “W” pada KOWAL hampir tidak dilafalkan oleh kebanyakan orang Indonesia (kecuali kalau dilafalkan dengan lafal non baku).

Yang paling parah adalah akronim “Taifib” di TNI Angkatan Laut untuk “inTAI  amFIBi” (Pasukan Intai Amfibi). Penggalan “Tai”, yang dijadikan suku pertama dalam ”Taifib”, juga melawan kaidah fonotaktik. Pencipta akronim ini tidak peduli bahwa ”a+i” akan dilafalkan sebagai diftong hanya apabila ada di suku kedua, seperti pada ”intai” dan ”santai”. Bila ada pada suku pertama, otomatis akan diucapkan sebagai dua bunyi /a/ + /i/ bukan sebagai diftong  /ai/. Akibatnya, mau tidak mau, suku kata itu akan dan harus dibaca sebagai dua vokal seperti pada kata “kain” atau ”Tai-wan” bukan diftong seperti pada “in-tai” dan ”san-tai”. Nah lho, bagaimana? Apakah akan dibiarkan ada “tai” (maaf) di pasukan TNI AL?

Pemahaman kaidah fonotaktik akan dapat menghindarkan salah lafal seperti pada kasus Taifib dan KOWAL; terciptanya lafal yang kurang bercita rasa bahasa, atau antipati pada pihak tertentu, bisa disebabkan karena terabaikannya kaidah fonotaktik. ”Tilang” dan ”Rudal” merupakan contoh akronim yang cukup bagus, dan mudah diakrabi telinga Indonesia sehingga ada penyiar teve yang mengira dan melafalkannya laiknya kosa kata bahasa Inggris /ru:dəl/. Mungkin inilah contoh akronim yang enak di telinga, di mata, di lidah, dan … di hati.

Iklan

5 thoughts on “Fonotaktik dalam Akronim

  1. Catatan: Jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. (1) Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. (2) Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim.

    • Terima kasih atas tanggapan Anda..
      Tentang Syarat (1): Benar, memang makna kata “akronim” adalah “diperkecil”, jadi memang seharusnya sebuah akronim lebih pendek dari aslinya.
      Tentang Syarat (2): Benar juga, apa yang Anda sampaikan itulah salah satu point hakekat dari “kaidah fonotaktik”.

      Salam,

      Sty.

    • Khusus dalam konteks ini, “ilmiah” dimaksudkan sebagai antonim “awam”.
      Kira-kira sama dengan pemaparan para bahasawan, terutama para ahli bahas.
      Terima kasih,

      Sty.

    • Sepertinya penulis ingin menyindir orang-orang yang membuat akronim bergaya ilmiah, atau dengan kata lain sok ilmiah. Mungkin saja, tak ada yang tahu pikiran orang, bukan?
      Kemungkinan sederhananya, typo-error atau salah tik; atau kesalahan dalam publikasi, baik oleh surat kabar yang menerbitkan artikel ini atau pemilik blog ini. Ya, segalanya mungkin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s