Jalan Tol

Beni Setia*, KOMPAS, 21 Sep 2013

Terkadang orang menyinonimkan kata majemuk jalan tol dengan jalan bebas hambatan meski lema tol itu tidak berarti ’bebas hambatan’. Memang jalan itu sangat tidak menoleransi hambatan bagi pemakainya sehingga jejalurnya diisolasi dengan pagar pengaman (dengan merujuk kepada kecepatan minimal kendaraan pemakai jalur), tetapi ketika kita memasuki jalan itu dan akan menggunakannya secara sewa pakai, kita harus melewati pintu tol.

Tidak heran apabila antrean mengular di pintu masuk dan pintu keluar (jalan) tol di mana kita memperoleh tanda sah untuk secara legal memakai jalan dan, usai memakai jasa jalan ketika sampai di ujung dan mau keluar dari jalan itu, kita pun harus membayar pemakaian jalan khusus itu. Alhasil, meski jejalurnya eksklusif diisolasi, alih-alih bebas hambatan, pemakaian sengaja jalan tol itu dimulai dan diakhiri dengan hambatan: izin masuk dan izin keluar. Cocok dengan fakta, term tol itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, toll. Kamus Oxford (1995) merumuskannya sebagai money paid for us for example a road or bridge. Di titik ini jalan tol itu lebih condong pada pengertian jalan berbayar, sebanding dengan televisi berbayar.

Seirama dengan Kamus Inggris-Indonesia susunan John M Echols dan Hassan Shadily (1996) yang mengartikannya sebagai ’bea (cukai)’ dengan contoh pragmatika kalimat toll charge on a bridge, ‘’bea untuk melalui jembatan’. Pada versi yang lebih tua, 1973, selain diartikan sebagai ’bea’, ’cukai’, pun merujuk pada ’memungut atau membayar tol’. Situasi itu mengisyaratkan ada pihak yang menarik bayaran, yang membayar, serta sarana khusus berbayar yang tak bebas digunakan setiap orang yang tak membayar terlebih dulu. Jadi, jalan tol itu jalan khusus yang meminimalkan hambatan—searah, dan dipagari—di mana yang memanfaatkannya harus bayar tol lebih dulu. Masalahnya, mengapa harus membayar?

Jawabannya, karena pembiayaan pembuatan jalur khusus itu tidak dianggarkan oleh negara, cq APBN. Proyek jalan tol itu tak dibiayai uang rakyat dan, karena itu, tak bisa diresmikan sebagai sarana jalan yang gratis dipakai oleh rakyat. Jalan tol itu sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh swasta, yang mencari untung dengan investasi di proyek pembuatan jalan tol—jalan yang mengharuskan ada tol bagi pemakaiannya. Meski begitu, ia tetap ditata Pancasilais, tak mutlak Liberalistik mengeruk laba karena keikutsertaan uang rakyat membuat kenaikan biaya pakai jalan tol harus seizin DPR. Namun, naik terkendali atau naik sesuai dengan mekanisme pasar bebas, investor jalan tol hanya kepincut prospektus tol di jalan khusus di tempat tertentu itu cuma memikirkan: setelah BEP diraih sampai berapa tahun, laba dikeruk.

Tidak heran bahwa jalan tol dibangun silang-menyilang supaya orang bisa leluasa berpindah jalur sambil tetap sukacita membayar tol. Amat dimanjakan—meski seperti peribahasa, ”ada uang abang disayang”. Dan setelah kenyang dapat laba sekian tahun, jalan tol itu jadi jalan bebas hambatan—bebas tol, gratis. Dan orang terus digoda jalan tol di tempat lain, di mana laba tol dari jalan bebas berbayar di sini dibuat bikin jalan tol di sana. Pas siklus lingkaran setan manusia yang cuma pintar mengonsumsi.

*) Pengarang

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s