Demokrasi

Samsudin Berlian*, KOMPAS, 25 Jul 2014

BAHWA demokrasi berarti pemerintahan rakyat tentu semua sudah tahu. Juga bahwa istilah itu sudah beredar sejak zaman Yunani, gabungan dari demos ’rakyat’ dan kratos ’kekuasaan’ atau ’pemerintahan’. Yang mungkin belum banyak diketahui adalah bahwa itu sistem pemerintahan yang buruk. Para bijak sudah lama mengetahuinya. Bahkan, Plato dan Aristoteles, yang dalam banyak hal berpendirian bertolak belakang seperti kondisi Venus dan Mars, sama-sama memandang rendah demokrasi.

Hanya saja, setelah bereksperimen dengan segala macam pemerintahan, akhirnya sebagian besar masyarakat manusia sampai pada kesimpulan bahwa seburuk-buruk demokrasi, ialah yang terbaik, lebih unggul daripada segala sistem nirdemokratis. Setelah naik daun turun colok selama lebih dari 2.000 tahun, versi modern demokrasi mulai mengakar dengan penetapan Bill of Rights yang memperkuat parlemen Inggris pada abad ke-17; mulai meluas dengan kemerdekaan Amerika Serikat dan Revolusi Perancis pada abad ke-18; dan akhirnya menjamur pada abad ke-20 menyusul Perang Dunia I dan II.

Sistem demokrasi jauh dari sempurna, sangat tidak efisien, penuh risiko dan jebakan. Pengambilan keputusan penting bisa berlarut-larut, bahkan tidak selesai. Kebijakan atau pemimpin berpotensi bagus bisa gagal, yang buruk malah gol. Rakyat mayoritas bisa beraksi sebagai tiran mengerikan—menindas, menyengsarakan, bahkan membasmi kelompok minoritas dan individu yang tak disukainya. Pula tiran (Yunani tyrannos ’penguasa absolut tanpa batas’) dan demagog (Yunani demos ’rakyat’ dan agogos ’pemimpin’) bisa pura-pura merakyat. Konotasi buruk demagog adalah politikus sonder prinsip yang mengungkit prasangka rakyat hingga buta mata, naik darah, dan pecah belah, demi mendapatkan kekuasaan.

Ada fanatik agama yang menolak demokrasi karena kitab suci mereka tak bicara tentang pemimpin pilihan rakyat, tetapi pemimpin pilihan Tuhan. Ungkapan Vox populi, vox Dei ’suara rakyat, suara Tuhan’ biasa dipakai untuk mempertemukan yang sekular dan yang sakral. Kalau anda anggap Tuhan menentukan segala sesuatu, percayalah, Dia menentukan pemimpin anda melalui suara rakyat. Kalau anda hanya mau suara rakyat, baguslah, suara rakyat itu memang kuat seperti kuasa Tuhan. Namun, tentu saja, selalu ada fanatik agama yang hakulyakin semua suara adalah suara setan, hanya suara merdu mereka sendirilah suara Tuhan.

Orang berhikmat selama berabad-abad berusaha mengurangi kelemahan demokrasi dan memperkukuh kekuatannya.

Lewat usaha mereka lahirlah sistem-sistem demokrasi kontemporer yang diterapkan di sejumlah negara sekarang. Republik adalah sebentuk demokrasi yang sangat populer. Hari ini 135 negara berdaulat di dunia memakai kata republik pada nama resmi mereka. Sayangnya, sebagian hanya republik dalam nama. Republik Indonesia, misalnya, sudah berlaku sejak 1945, tetapi dari 1955 sampai 1997 tidak sungguh-sungguh demokratis. Sebaliknya, tentu ada pula demokrasi yang tidak pakai nama republik.

Republik modern mengambil namanya dari sistem pemerintahan Romawi kuno republica yang berpangku pada hukum. Res berarti urusan atau hal dan publicus berarti umum. Prinsipnya, urusan umum harus diurus umum atau rakyat, dan rakyat mengurusnya melalui hukum dan pelaksanaan hukum. Sudah sejak Aristoteles, republik (Yunani politeia) berkonotasi pemerintahan yang bertujuan kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris disebut juga commonwealth ’kesejahteraan umum’. Republik dikontraskan dengan kerajaan absolut yang mengejar kepentingan penguasa. Pemimpin republik tidak mewarisi jabatannya, tidak ditunjuk, dan tidak menerima mandat ilahi. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan pewakil atau pejabat yang rakyat pilih menurut undang-undang. Sebagai ganti raja, ada presiden, perdana menteri, kanselir, dan sebagainya, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Rakyat mengontrol pemimpin dan bisa menggantikan mereka secara berkala tanpa tumpah darah.

Di dalam republik, selain pemilihan umum, harus ada hukum yang berfungsi.

Keberadaan undang-undang dasar yang baik bisa mencegah tiran berkuasa sesuka hati selamanya; misalnya, dengan pembatasan wewenang dan masa jabatan. Hukum juga bisa mencegah mayoritas berlaku ganas; misalnya, dengan mengakui hak asasi manusia kelompok minoritas dan orang per orang.

Undang-undang dibuat oleh legislator, yang berhimpun di dalam legislatur, yang punya banyak nama—dewan, majelis, kongres, house, kamar, parlemen, senat, diet, dan lain-lain. Legislator berasal dari Latin legis, dari lex ’hukum’ dan lator ’pembawa’ atau ’pengusul’. Hukum hanya bisa jadi kalau ada perdebatan. Itulah arti harfiah parlemen, berakar Perancis parler ’berbicara’. Jadi jangan marah kalau pewakil anda di DPR cuma kerja dengan mulut. Memang itu mandatnya.

Manusia cenderung melebih-lebihkan untuk menutupi penipuan. Karena itu, apabila anda baca pergandaan republik demokratik atau republik rakyat, hampir dapat dipastikan di situ tiada republik tiada demokrasi dan rakyat tiada kuasa tiada suara. Syukurlah di Nusantara suara rakyat berkuasa dalam demokrasi yang sedang tumbuh mekar.

*) Penulis Ajak Rayakan 15 September, Hari Internasional Demokrasi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s