Neokolonialisme

Agus Sri Danardana, Riau Pos, 31 Agu 2014

Apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya hanyalah pengulangan kejadian di masa lalu dalam bentuk lain. Jika dulu ada modernisasi, sekarang ada globalisasi. Keduanya tak pelak merupakan gerakan negara-negara maju (terutama Eropa dan Amerika) yang dilakukan bersama-sama secara masif untuk mengampanyekan paham imperialisme dan kolonialisme yang dianutnya. Rasanya masih segar di ingatan bahwa pada dekade 60-an dulu, bangsa Indonesia pernah dan telah terhegemoni oleh proyek besar yang bernama modernisasi. Proyek besar yang konon mengedepankan paradigama pembangunan sebagai perspektif yang tunggal arah (unilinear) itu, dalam praktiknya, ternyata berkembang dalam bentuk westernisasi.

Sebagai negara berkembang yang sedang bermimpi menjadi negara modern ketika itu, disadari atau tidak disadari, Indonesia telah mengikuti dan menerapkan sepenuhnya model pembangunan dari Barat itu. Sialnya, ketika upaya “meniru” dan “menjadi” Barat itu belum selesai dilakukan Indonesia, proyek modernisasi itu telah menggurita menjadi globalisasi.

Dampak positif modernisasi di Indonesia tentu tidak dapat dinafikan. Faktanya, pembangunan (terutama fisik) di Indonesia terjadi di hampir seluruh sektor dan wilayah. Namun, di balik kesuksesan pembangunan itu, terdapat pula dampak negatif yang justru sangat mengkhawatirkan: bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan jati diri. Tidak hanya itu, sejak badai krisis moneter menerjang dan bergulirnya isu globalisasi belasan tahun lalu, Indonesia bahkan benar-benar luluh lantak, kehilangan orientasi. Tanpa disadari, tiba-tiba bangsa Indonesia banyak yang mengidap penyakit fobia (rasa takut yang berlebihan) untuk sekadar mengakui, apalagi membanggakan, barang miliknya sendiri.

Globalisasi—yang menawarkan isu perdagangan bebas itu—ternyata juga tidak hanya telah membuat masyarakat menjadi semakin seragam (homogen), melalui sistem standardisasi dalam teknologi informasi dan hal-hal komersial lain yang ditimbulkannya, tetapi telah juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia (terhadap identitas, citra diri, hingga nilai-nilai hidup) berubah. Sekarang ini ukuran ideal menurut nilai-nilai budaya bangsa—atas segala hal di hampir semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara—telah terpinggirkan oleh pencitraan yang dilakukan secara masif oleh negara-negara maju, pengusung arus globalisasi itu. Sebagai akibatnya, diam-diam politik budaya bangsa Indonesia pun bergeser: mengarah ke kapitalisme dan feodalisme global, menjauhi gerakan demokratisasi yang semula diperjuangkannya.

Dengan paradigma yang menitikberatkan pada rasionalisme dan universalisme, globalisasi telah menggusur kebudayaan (asli) Indonesia dan menggantinya dengan bentuk-bentuk peradaban modern. Rasionalisme dan universalisme itu pada akhirnya mereduksi dan menafikan fakta-fakta partikular sehingga kebudayaan tidak lagi bersifat plural dan multikultural, tetapi singular dan monokultural. Semua nilai, pola pikir, dan gaya hidup distandarkan. Seluruh lapisan masyarakat, dengan fakta konkretnya yang berbeda itu pun, oleh nalar kapitalisme global, telah diseragamkan, dihomogenisasi, dan disingularisasikan ke dalam satu bentuk nilai dan budaya (baru). Pola semacam ini akhirnya menggilas dan menenggelamkan budaya-budaya lokal yang justru merupakan basis eksistensi bangsa Indonesia. Konsekuensinya, ketika masyarakat dipaksa keluar dari tatanan budayanya yang lokal dan khas tersebut, adalah terjadinya keterasingan.

Contoh menarik dalam hal ini terjadi di bidang bahasa. Di Indonesia, dengan dalih untuk memenangi persaingan di era global, penguasaan bahasa Inggris sempat ditanamkan sebagai sebuah keharusan. Itulah sebabnya sekolah-sekolah prapendidikan dasar (TK/PAUD) pun sudah menyelenggarakan pengajaran bahasa Inggris. Bahkan, meskipun bertentangan dengan undang-undang (UU tentang Sisdiknas dan UU tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan), banyak sekolah berlomba-lomba menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan agar (dianggap/diakui) berpredikat bertaraf internasional.

Ketergila-gilaan pada bahasa Inggris tidak hanya terjadi di dunia pendidikan, tetapi juga di hampir semua bidang kehidupan.

Lihatlah, betapa riuhnya kata-kata bahasa Inggris telah menghiasi semua bentuk komunikasi bangsa ini.

Kata-kata asing itu tidak mewakili konsep-konsep baru, tetapi justru menggusur kata-kata (Indonesia) yang sudah ada. Kata pertemuan, istirahat, dan kudapan, misalnya, saat ini semakin jarang disebut orang karena telah digusur oleh meeting, break, dan snack. Begitu pun es teh, jeruk, dan bon/nota. Ketiganya telah menjadi ice tea, orange, dan bill. Sementara itu, di media luar ruang terpampang beraneka nama (aroma) asing, seperti Parama Panam Hotel, Mona Plaza Hotel, Ardath Centre Park, Bona Vista Residence, dan The Sudirman Residence.

Begitulah, masyarakat ber-Inggris ria. Tak peduli salah, yang penting sudah berperilaku seperti kebanyakan orang.

Padahal, dalam kenyataannya, penguasaan bahasa Inggris bukanlah hal yang teramat penting.

Dalam persaingan global sekarang ini justru terlihat bahwa pusat-pusat ekonomi baru dunia berada di tempat yang tak mengandalkan bahasa Inggris sebagai salah satu kekuatannya.

Contohnya Cina, Brasil, dan Korea Selatan. Ketiganya merupakan negara berkekuatan ekonomi baru (yang kuat) tanpa harus dipusingkan oleh bahasa Inggris.

Lalu, mengapa Indonesia tidak mengikuti langkah ketiga negara itu dan lebih senang “memaksa dan menyiksa” rakyatnya untuk menguasai bahasa Inggris? Bukankah komunikasi internasional (dengan bahasa Inggris) dapat dilakukan melalui penerjemah? Mungkinkah bangsa Indonesia telah benar-benar termakan oleh pengetahuan kaum orientalis bangsa Barat yang penuh misi politis-ideologis itu? Wallahualam bissawab.

Yang pasti, sebagaimana diungkapkan Michael Foucault (dalam The Archeology of Knowledge [1972] dan Discipline and Punish: The Birth of the Prison [1977]), konon kaum orientalis bangsa Barat getol melakukan studi ilmiah mengenai bangsa Timur tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pengetahuan, tetapi juga oleh kepentingan kolonialisme. Bangsa Timur dikontruksikan sebagai bangsa yang identik dengan irasionalitas, berakhlak bejat, dan kekanak-kanakan, berbeda dengan bangsa Barat yang rasional, bijaksana, dewasa, dan “normal”.

Sementara itu, Charley Sullivan (dosen University of Michigan) mengungkapkan fakta bahwa pada umumnya rakyat Amerika tidak mau menggunakan bahasa lain (selain bahasa Inggris) karena takut dianggap tidak nasionalis. “Bahkan bisa dianggap bukan warga negara Amerika,” katanya di sela seminar internasional “Strategi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal dalam Bingkai Global” di Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Kamis, 11 Oktober 2012). Anehnya, ketika Sullivan menyampaikan pujian satirnya bahwa bangsa Indonesia lebih maju daripada bangsa Amerika dalam penguasaan bahasa (karena bangsa Indonesia umumnya tidak hanya menguasai bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah dan bahasa asing), tepuk tangan pun bergemuruh meriuhkan ruang seminar.

Nah, waspadalah! Neokolonialisme bersimaharajalela di Indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s