“Walk Out” dan “All Out”

Rainy M.P. Hutabarat*, KOMPAS, 8 Nov 2014

Bayangkan, nasib demokrasi di Tanah Air diobok-obok oleh dua ungkapan ini: walk out dan all out. Partai Demokrat yang diharapkan ikut mempertahankan pemilihan kepada daerah (pilkada) langsung ternyata walk out. Esok harinya beredar berita bahwa Susilo Bambang Yudoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, justru menginstruksikan sebaliknya: all out. Publik gempar, marah, dan menuduh SBY sendiri pemain utama di balik permainan kata ini. SBY memang sudah menyatakan secara publik, dan dapat disaksikan di Youtube, secara pribadi ia mendukung pilkada langsung. Namun, bagi publik itu tak lebih dari pencitraan. Sampai sekarang tak ada penjelasan resmi dari fraksi bersangkutan, hanya komentar beberapa pengurusnya yang kebetulan diwawancarai media daring.

Walk out berarti ’hengkang, sebagai tanda protes atau ketidaksetujuan’. All out berarti ’berjuang habis-habisan dengan menggunakan segenap kemampuan’. Seorang teman berkomentar, ”Kalau galau antara walk out dan all out, hasilnya mungkin wall out.” Wall out berarti ’to go crazy or to lose control’’.

Di era Orde Baru tak mungkin terjadi kasus salah dengar atau salah tafsir atas instruksi presiden kepada para pembantunya. Formula ”menurut petunjuk Bapak Presiden”, yang selalu diulang-ulang Harmoko, Menteri Penerangan Orba, telah menutup celah-celah kemungkinan kesalahan itu. ”Menurut petunjuk Bapak Presiden” ibarat memutar ulang ucapan presiden secara hurufiah. Para pembantu Soeharto sangat berhati-hati dalam komunikasi publik.

Era reformasi yang ditopang internet, situs berita daring, dan media sosial tak hanya memperkuat hegemoni bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tetapi juga mempertontonkan omongan kosong dan vulgar politikus. Kampanye Pilpres 2014 yang penuh kampanye hitam adalah contoh terang di samping vickyisme. Buruknya komunikasi publik para politisi dan pemimpin semakin lengkap oleh bahasa gado-gado Indonesia-Inggris. Bahasa Inggris berperan terutama sebagai pendongkrak citra. Padahal, menurut Undang-Undang No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, pemakaian bahasa Indonesia mutlak dilakukan pejabat negara, kecuali dalam pertemuan pejabat antarnegara.

Vickyisme, gejala berbahasa yang mengacu kepada nama Vicky Prasetyo, adalah pemakaian bahasa Inggris atau serapan secara keliru atau asal-asalan. Tujuannya mengangkat citra terpelajar dan elite. Vickyisme menjangkiti para pesohor, politisi, atau pemimpin yang mestinya menjadi teladan bagi rakyat.

SBY adalah presiden yang paling getol menyelipkan bahasa Inggris dalam komunikasi publik, termasuk pidato kenegaraan. Dalam ingatan publik, Soeharto, kendati berlogat Jawa kental dan sering jadi pelesetan publik hingga sekarang, adalah presiden yang teguh berbahasa Indonesia.

Saya membayangkan seorang ketua partai merangkap presiden, yang gemar menyelipkan bahasa Inggris dalam komunikasi publik, menginstruksikan work out kepada semua lapisan anggota partainya dan para pembantunya, tetapi yang ditangkap justru walk out! Bukankah bunyi work out justru lebih dekat dengan walk out ketimbang all out?

* Cerpenis dan Pekerja Media

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s