Memaknai Buruh

Inda Suhendra*, Media Indonesia, 3 Mei 2015

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau kerap disebut May Day. Peringatan Hari Buruh selalu dirayakan besar-besaran di seluruh dunia melalui beragam cara. Di Indonesia (melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013), 1 Mei dinyatakan sebagai hari libur. Peringatan Hari Buruh tak semata seremoni tahunan. Hari Buruh sering dijadikan momentum untuk mengekspresikan aspirasi atas kondisi perburuhan yang kerap dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Hal itu dapat dimaklumi karena buruh kerap menjadi korban dalam sebuah hubungan industrial. Lebih jauh lagi, bahkan dalam mandala linguistik pun, buruh ternyata mengalami diskriminasi bahasa.

Istilah buruh acap disandar­kan pada ‘pekerja kasar’ atau ‘kerah biru’ (blue collar). Saat kita membaca atau mendengar kata buruh, pikiran kita akan melayang ke kawasan industri atau pabrik. Buruh diidentikkan dengan labour dalam bahasa Inggris, yakni ‘person who does unskilled work‘. Contohnya buruh pabrik, buruh tani, buruh cuci, buruh bangunan, dan buruh perkebunan. Sebaliknya, kita akan menghindari kata itu untuk menyebut pekerja kantoran. Nyaris tak pernah ada yang menggunakan–katakanlah–buruh bank dan buruh pemerintah.

Padahal, dalam sebuah hubungan industrial (hubungan antara pekerja dan pemberi kerja), istilah buruh (atau pegawai, karyawan, pekerja) merupakan antitesis dari majikan (pemberi kerja).

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: ‘Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain’. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memaknai lema buruh sebagai ‘orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah’. Bahkan Eko Endarmoko dalam Tesaurus Bahasa Indonesia berani mengunggah entri buruh bersinonim dengan orang upahan.

Dengan melihat batasan hukum, kamus, dan tesaurus itu, seharusnya sebutan buruh bukan milik puak pinggiran saja. Siapa pun–apa pun jabatannya, berapa pun upahnya–selama masih ‘menerima upah atas suatu pekerjaan’, termasuk kategori buruh.

Hal lain tentang kesalahpahaman istilah buruh ialah terjemahan ILO (International Labour Organization)–salah satu organisasi resmi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ILO kerap diterjemahkan sebagai organisasi buruh internasional. Kamus Inggris-Indonesia susunan John M Echols dan Hassan Shadily juga menerjemahkan demikian.

Setakat ini sejatinya tak ada yang salah dengan terjemahan harfiah tersebut. Namun, dari situ justru muncul prasangka awam, ILO ialah organisasi buruh. Faktanya ILO bukanlah organisasi buruh. Pemangku kepentingan dan kepengurusannya ditopang tiga anasir (tripartit), yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah. Tampaknya International Labour Organization akan lebih tepat jika dipadankan menjadi organisasi perburuhan internasional atau organisasi ketenagakerjaan internasional.

Dalam nomenklatur Kabinet Kerja yang diumumkan 26 Oktober 2014 juga ada perubahan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan. Menterinya pun menteri ketenagakerjaan.

Pemilihan kata ketenagakerjaan sangat tepat karena pemangku kepentingan kementerian itu–sebagaimana pemangku kepentingan ILO–tenaga kerja (buruh), pengusaha, dan pemerintah.

* Wakil Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s