Bagaimana Mengukur Makna?

Yanwardi*, KOMPAS, 20 Jun 2015

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun demikian: dilaporkan. Entah berapa banyak lagi yang melaporkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan ucapan atau perkataan. Kata-kata sebagai musabab pelaporan tentu bukan sebagai fisik lambang (penanda) saja, melainkan sebagai tanda yang mencakup pula konsep atau makna yang diembannya (petanda). Bahkan, makna bisa hadir ”di luar” persepsi yang biasa direkam dalam kamus.

Persoalan makna sering bersifat relatif karena kata (-kata) sudah menjadi kodrat memiliki lebih dari satu makna, khususnya jika telah menjadi tuturan. Hal ini kian rumit manakala berkaitan dengan tuturan yang peka konteks. Artinya, makna bergantung pada konteks (dalam arti luas) terjadinya ujaran tersebut. Belum lagi faktor budaya dan sosial yang dimiliki masyarakat penuturnya. Kata anjing atau babi, misalnya, bisa jadi bermakna negatif di daerah atau benak penutur tertentu, tetapi belum tentu di penutur lainnya. Faktor pengalaman individu sering juga memengaruhi seseorang dalam menafsirkan suatu kata (-kata). Persoalan menjadi lebih kompleks ketika unsur suprasegmental, seperti nada dan tekanan, disertakan; juga mimik wajah yang merupakan faktor di luar bahasa.

Karena berbagai faktor yang serbarelatif dan subjektif itu, mengukur makna menjadi sulit.

Makna dalam ranah sosial bisa bersifat demokratis. Setiap orang atau kelompok orang bebas memberi makna pada suatu kata sepanjang diatur dalam konvensinya. Untuk konteks resmi, apalagi bidang hukum, makna ”resmi” (oligarkis) sejatinya yang berlaku, yakni makna-makna, beserta penandanya, yang telah dikodifikasi sebagai tanda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), contohnya. Ujaran-ujaran dirujuk dan merujuk pada tanda yang telah direkam di kamus. Makna dalam konteks ini bisa disebut pula makna leksikal. Jika penafsiran makna berdasarkan masing-masing, maka kacaulah komunikasi.

Pembicaraan makna di atas lebih kepada makna yang ada di bentuk bahasanya, dalam hal ini kata-kata. Yang jauh lebih rumit, makna bahasa yang muncul dalam pemakaian bahasa atau makna pragmatik. Disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna ini, yakni linguistik pragmatik, memang muncul belakangan. Sebelumnya, kajian makna selalu secara struktural dan leksikal.

Konteks, situasi, hubungan kedekatan peserta percakapan, ideologi, kepentingan, dan lain-lain turut berperan dalam pembentukan makna di pemakaian bahasa.

Ukurannya, yang dalam konteks makna struktural bahasa, masih memungkinkan, misalnya kamus tadi, di sini tidak ada. Makna bersifat sangat kontekstual, bergantung pada konteksnya. Sebab itu, tak bisa dikodifikasikan. Bagaimana mengukur makna seseorang yang mengucapkan kata bagus ketika dia melihat nilai ujian anaknya buruk? Atau kata keras ketika seorang guru melihat para siswanya berbicara terus di kelas, si guru malah berujar, ”Bisa lebih keras lagi ngobrolnya?” Kontekslah yang bisa menjawab, sementara kamus tidak.

Pada akhirnya ukuran makna bahasa dalam pemakaian bahasa lebih pada akal sehat dan nurani, apalagi ketika kita menilai tuturan yang menyangkut masalah moral dan etika.

Terpulang pada penuturnya masing-masing, apakah seseorang bertujuan negatif atau positif ketika dia mengujarkan suatu kata (-kata) kepada mitra bicaranya. Kata-kata adalah raganya, hanya sekadar baju. Rohnya ada pada akal sehat dan hati si penutur.

* Editor Yayasan Obor

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s