Abrogasi

Kasijanto Sastrodinomo*, Majalah Tempo, 17 Agu 2015

Ilustrasi: GoLearnTo

Mbah Bardi, juru kunci makam tua di Desa Ngarengan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sempat berkisah banyak kepada saya saat nyadran menjelang bulan puasa yang lalu. Di pesaréan itu, tuturnya, terbaring jasad Pak Sep, Pak Hop, dan Pak Siner, yang meninggal dunia sekian tahun lampau. Simbah, kini 83 tahun, mengenang ketiga almarhum sebagai priyayi alus yang terpandang di desanya. Ia mengaku kenal pribadi dengan mereka. Saya sendiri, lantaran beda generasi, tak pernah tahu siapa yang dikisahkan itu. Cuma, sepengetahuan saya, nama-nama itu terkait dengan sebutan jabatan amtenar tempo dulu.

“Sep” adalah perubahan bunyi dari chef, kata Prancis yang diserap Belanda lalu dilempar ke tanah jajahan; lengkapnya stationschef ‘kepala stasiun’. Sedangkan “hop” merupakan pribumisasi hoofd; lengkapnya hoofdonderwijzer atau hoofdschool ‘kepala sekolah’. Dan “siner” dipotong dari opziener ‘pengawas’. Jelas, sistem kolonial menebar kata-kata asing itu hingga ke pelosok desa. Istilah “sep” merujuk pada kepala stasiun di desa-desa yang terhubung dengan kawasan perkebunan atau kehutanan sejak abad ke-19. Pada abad berikutnya, tatkala beberapa sekolah rakyat (dasar) mulai dibuka di pedesaan, muncul sebutan “Pak Hop” dan “Pak Siner” tadi.

Syahdan, ketika Indonesia merdeka pada 1945, istilah atau sebutan itu pun resmi dihapus seiring dengan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Entah kapan tepatnya penggantian istilah atau sebutan warisan kolonial itu. Namun, seperti telah dikutip, sep atau stationschef berubah menjadi “kepala stasiun” (pernah disebut PPKA, pimpinan perjalanan kereta api); hop atau hoofdschool menjadi “kepala sekolah”; sedangkan siner atau opziener bersulih jadi “penilik sekolah”—populer dipanggil “Pak PS.” Maka, dari sisi bahasa, masa awal kemerdekaan bisa dilihat sebagai titik mula proses abrogasi—meski bibit-kawit-nya mungkin telah berlangsung sebelumnya.

Semula, abrogasi didapuk sebagai istilah hukum yang berarti pencabutan atau penghapusan suatu produk hukum (lihat Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, 2008). Berhubung hukum formal Indonesia diwariskan dari zaman penjajahan Belanda, istilah itu jelas diserap dari bahasa Belanda, abrogatie, yang bersumber dari Latin, abrogatio. Bahasa Inggris juga menyerap kata itu menjadi abrogation; atau abrogate ‘mencabut’, ‘membatalkan’, sebagai kata kerja. Webster’s American English Thesaurus (2002) memperjelas sekaligus mencontohkan pemakaian abrogate sebagai “a law that would abrogate certain diplomatic privileges”.

Contoh konkret praktik abrogasi di Indonesia bisa dilihat pada pencabutan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perkara serupa. Beberapa pasal undang-undang yang terakhir ini lalu diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga pasal-pasal yang direvisi itu pun dinyatakan gugur. Abrogasi terhadap suatu produk hukum, semisal undang-undang, bertujuan memperbaiki atau memperbarui pasal supaya menjadi lebih relevan demi menjamin kepastian hukum.

Beredar bersama waktu, abrogasi rupanya dimanfaatkan pengkaji budaya untuk menilik gejala kebahasaan. Menurut Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin dalam The Empire Writes Back (Edisi Kedua, 2002), bahasa dalam sastra pascakolonial, terutama di India dan Afrika, menampakkan semangat abrogasi. Dalam kajian itu, abrogasi bermakna sebagai “denial of the privilege of ‘English’ involves rejection of the metropolitan power over the means of communication“. Artinya, di sini abrogasi sebagai penyangkalan terhadap hak istimewa “bahasa Inggris” (sengaja dengan tanda petik), termasuk kekuasaan “pusat”, lewat berbagai sarana komunikasinya.

Maka abrogasi bahasa bisa dibaca sebagai gugatan budaya (bekas) negeri terjajah terhadap hegemoni penjajahnya, khususnya Inggris.

Mereka, misalnya, tulis Ashcroft dan kawan-kawan, melawan bahasa Inggris versi “standar” sebagai patokan norma resmi yang meminggirkan semua “varian” sebagai impurities alias “kotoran”. Namun abrogasi bahasa tak selalu bisa menggusur habis kedudukan bahasa kolonial yang, bagaimanapun, telah menancap kuat berpuluh bahkan beratus tahun. Itu sebabnya, dalam sastra pascakolonial, proses abrogasi lazimnya berupa apropriasi atau penyerapan melalui proses linguistik, seperti peminjaman kosakata, penciptaan kosakata baru, pijinisasi, dan alih kode.

Boleh jadi Indonesia lebih berhasil mengabrogasi bahasa kolonial bila dibanding negeri lain yang pernah mengalami hal serupa. Namun, ironis, di antara kita kini, mungkin merasa bebas-merdeka, justru “mengabrogasi” balik bahasa sendiri. Lihat misalnya kebiasaan sementara orang berbicara Inggris tanpa juntrungan yang jelas, atau mengganti kosakata bahasa Indonesia, yang sejatinya sudah tepat makna dan tepat guna, menjadi bahasa bule. Lha, kepriyé?

* Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s