Deparpolisasi?

Samsudin Berlian*, KOMPAS, 26 Mar 2016

Deparpolisasi bukan departemen polis asuransi yang kerjanya mengirim pasukan jurujual yang ditakuti semua orang di acara temu alumni, melainkan proses partai politik mengalami de-, awalan Latin yang menidakkan atau memutarbalikkan makna kata yang ditempelinya. Jadi, deparpolisasi bisa berarti pengurangan, penurunan, peremehan, pengikisan, penghancuran partai politik dan/atau penolakan, penyangkalan, pengabaian, pelecehan terhadap fungsi partai politik.

Dari sini saja terasa bahwa dalam konteks percalonan mendatang petahana Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama melalui jalur independenyakni tanpa melalui partai politik tertentuistilah ini sangat berlebih-lebihan. Jelas sekali dalam kasus normal dan legal itu tidak ada penggerusan dalam bentuk apa pun terhadap sistem kepartaian di dalam dunia politik Ibukota, apalagi Indonesia.

Lantas, mengapa dilantangkan oleh petinggi suatu partai, dan dihebohkan, untuk sesaat, oleh rakyat melek politik, atau paling tidak oleh rakyat cinta gosip politik? Mungkin karena ia, walaupun over-reaktif, toh menyentuh kebenaran tertentu yang mendasar sebab nyata terlihat bahwa memang ada paling tidak satu (mungkin sekali lebih) partai politik yang (merasa) terancam atau tersingkirkanbukan keberadaannya, melainkan pengaruh atau kontrolnya atas percaturan politik, dengan kata lain, kekuasaannya.

Tiada yang lebih buruk daripada penyusutan kekuasaan bagi partai dan pekiprah politik. Setiap kejadian, tindakan, kebijakan, pilihan, dan kecenderungan yang terjadi dan berlangsung di dalam masyarakat dinilai baik buruknya oleh partai politik kerap kali bukan berdasarkan dampaknya terhadap maju mundurnya kehidupan dan penghidupan rakyat negeri, melainkan terhadap kembang susutnya kekuasaan yang sedang berada di dalam tangan mereka.

Seperti halnya ketika pilihan sang presiden negeri untuk menjadi pelayan rakyat dicoba-lawan dengan slogan “petugas partai”, begitulah sekarang pilihan sang gubernur atas jalur independenbukan hanya dalam arti legal, melainkan juga substansialdiserang dengan seruan “deparpolisasi”. Tersirat dan tersurat di dalam serangan-serangan verbal balasan itu adalah tuduhan bahwa si dia adalah pengkhianat, tidak loyal, tak tahu terima kasih, tak tahu diri, tak bisa dipercaya, dan semacamnya.

Di balik genderang perang itu terbacalah suatu sikap antidemokratis yang mendarah daging. Walaupun jelas keberhasilan siapa pun menjadi presiden atau gubernur sejak Reformasi memiliki dasar legal dan populerhukum negara dan mandat rakyatada saja partai yang tampaknya berpandangan bahwa merekalahketua dan pejabat serta pengurus dan anggota partaipenentu keberhasilan itu. Kekeliruan pandangan ini tentu saja mudah dibuktikan dengan fakta bahwa banyak kandidat mereka yang gagal mendapatkan jabatan. Suara rakyat, bukan partai politik, terutama menentukan. Namun, para pemimpin itu rupanya tidak sadar bahwa partai politik sekarang walaupun adalah salah satu instrumen penting demokrasi, bukan lagi pemain penentu seperti di zaman Orde Baru. Satu partai menentang jalur independen, partai lain menyokongnya. Jangankan cuma diabaikan, satu partai surut dan mati pun tidak akan membunuh demokrasi.

Teriakan deparpolisasi, dengan demikian, sejatinya adalah seruan perlawanan terhadap partisipasi langsung rakyat banyak di dalam sistem demokrasi perwakilan yang sehat. Itulah penyakit otoritarianisme yang akut dan kronis sebab yang mereka perangi sebenarnya bukanlah si Ahok atau si Jokowi, melainkan dukungan masif rakyat yang memungkinkan independensi keduanya. Pilihan independen penduduk Jakarta dan rakyat Indonesia mengusik jiwa kediktatoran penguasa lama. Maka, tersinggunglah mereka dan meluncurlah dari mulut mereka kata-kata penolakan dan kemarahan.

Jadi, dalam pemilihan gubernur, tidak ada dan tidak perlu ada deparpolisasi. Namun, ada satu tempat yang sangat membutuhkannya: DPR(D). Pada saat ini dewan adalah ajang permainan dan pertarungan para wakil partai, bukan wakil rakyat. Di situlah berlaku telanjang bahwa mereka yang dipilih rakyat dalam kenyataan adalah “petugas partai”. Garis partai, bukan kepentingan rakyat, telah menjadi aturan main di dalam gelanggang demokrasi. Petugas partai hanya menjadi pasukan jurujual yang rajin mencekokkan slogan partai nirmanfaat kepada rakyat. Legislator perlu diindependenkan supaya bisa dan berani, apabila perlu ketika mengikuti hati nurani dan suara rakyat, menentang dan menantang kekuasaan parpol.

* Penggelut Makna Kata

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s