Minang Mart dan Undang-Undang Bahasa

Holy Adib* (Haluan, 19 Juli 2016)

Sejak diluncurkan pada Mei lalu, Minang Mart menuai polemik dari sisi ekonomi dan bisnis. Pro dan kontra pun bermunculan melalui sejumlah tulisan di media massa, baik berita maupun artikel. Belakangan ini, polemik tersebut sudah dingin. Barangkali orang sudah mulai lupa dengan Minang Mart. Dalam tulisan ini, saya ingin menghangatkan kembali pembahasan soal Minang Mart melalui sudut pandang bahasa.

Saat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud berupaya untuk memartabatkan bahasa Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) malah melakukan hal yang kontra dengan upaya itu, yakni meluncurkan program bernama Minang Mart. Penamaan yang memakai satu kata bahasa Inggris tersebut juga tak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berikut hasil analisis saya:

Pertama, pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan: Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian, pada ayat 7 disampaikan: Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Berdasarkan dua ayat tersebut, satu kata dari nama Minang Mart bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris.

Kedua, pada Pasal 2 dituliskan: Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan NKRI dilaksanakan berdasarkan asas: kedaulatan, kehormatan, dan ketertiban. Pada pasal ini, saya hanya mengambil tiga poin, yakni poin b, c, dan f. Penamaan Minang Mart bertentangan dengan tiga poin tersebut. Penjelasan pasal ini tertera pada penjelasan pasal demi pasal poin b, c, dan f dalam UU ini.

Ketiga, pada Pasal 3 dinyatakan: Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk: menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan NKRI; dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu adalah isi dari poin b dan c.

Pasal 3 poin b dan c itu menjelaskan poin b, c, dan f pada Pasal 2. Dari sana dapat kita lihat bahwa penamaan Minang Mart tidak menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negara, serta tidak menciptakan ketertiban dan standardisasi penggunaan bahasa Indonesia.

Keempat, pada Pasal 25 ayat 2 diutarakan: Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Dari penjelasan pasal ini, penamaan Minang Mart tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan tak memiliki kebanggaan nasional.

Lalu, dalam Pasal 25 ayat 3 dikatakan: Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Saya garis bawahi transkasi dan dokumentasi niaga dalam pasal ini untuk menyatakan bahwa Pemprov Sumbar tak menggunakan bahasa resmi kenegaraan dengan penamaan Minang Mart, sebagaimana dua poin yang digarisbawahi tersebut.

Kelima, dalam Pasal 36 ayat 3 disampaikan: Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Inilah pasal yang benar-benar dilanggar oleh penamaan Minang Mart. Dalam pasal ini sangat jelas bahwa pemberian nama merek dagang wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Keenam, dalam Pasal 42 ayat 1 diperikan: Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Ketujuh, dalam Pasal 65 dikatakan: Warga negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan UU ini.

Melalui penamaan Minang Mart, Pemprov Sumbar bersikap kontra terhadap Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 65. Bagaimana masyarakat Sumbar akan menaati dua pasal tersebut kalau pejabat Pemprov Sumbar sendiri yang melanggarnya?

Sanksi hukum

Meski penamaan Minang Mart bertentangan dengan banyak pasal pada UU ini, kasus ini tak bisa dilaporkan ke polisi karena UU tersebut tak mencantumkan sanksi terhadap pelanggar pasal tentang bahasa. Sementara itu, pelanggar pasal tentang bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan diancam dengan pidana penjara bertahun-tahun dan denda ratusan juta rupiah.

Mengganti Minang Mart

Kalau nama Minang Mart bertentangan dengan UU, lalu apa nama yang pantas untuk menggantinya? Jawaban atas pertanyaan ini tergantung jenis toko tersebut. Hingga saat ini, belum ada informasi yang bisa menjawab pertanyaan, “Apakah Minang Mart berjenis toko swalayan atau konvensional?”

Informasi yang beredar di media massa, program Minang Mart bukanlah mendirikan bangunan baru, melainkan bekerja sama dengan pedagang yang memiliki toko untuk diberi nama Minang Mart. Target Pemprov Sumbar, ada 1.000 toko yang diajak bekerja sama. Toko-toko tersebut akan dikelompokkan menjadi 4 tipe, yakni kelas A untuk toko yang memiliki bangunan besar dan buka selama 24 jam. Kemudian, kelas B untuk toko yang kapasitasnya di bawah kelas B. Sementara kelas C untuk warung, dan kelas D untuk pedagang gerobak.

Sepertinya, toko kelas A dan B itu toko swalayan semacam supermarket atau minimarket di kota-kota besar yang buka selama 24 jam. Untuk dua kelas toko ini, nama yang bisa dipakai adalah “Toko Swalayan Minang”. Kalau namanya hanya “Swalayan Minang” tidak tepat karena “swalayan” bukan toko. Menurut KBBI, swalayan adalah pelayanan sendiri oleh pembeli karena perusahaan tidak menyediakan pramuniaga. Pada setiap dagangan yang dijual di toko swalayan terdapat harga. Jadi, pembeli tak perlu menanyakan harganya kepada kasir.

Sementara itu, toko kelas C dan D berbentuk warung biasa, seperti warung yang banyak terdapat di provinsi ini alias bukan berbentuk toko swalayan. Penamaan yang cocok untuk kedua kelas tersebut adalah toko atau warung tanpa nama belakang “swalayan” karena tampaknya tak berjenis toko swalayan.

Karena tiap-tiap kelas memiliki perbedaan jenis yang membedakan pula penamaannya, sementara Minang Mart adalah satu konsep atau program, lebih baik diambil saja jalan tengah untuk penamaannya, misalnya Warung Minang. Asosiasi pengertian warung saat ini sudah modern karena ada warung telepon (wartel) dan warung internet (warnet).

Sementara itu, kalau Minang Mart diganti dengan Pasar Minang, terjemahan dari Minang Mart, penamaan itu tidak tepat karena pasar adalah sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat sejumlah pedagang. Oleh karena mart berarti pasar, penamaan Minang Mart sudah rancu kalaupun menggunakan bahasa Inggris tersebut karena yang dibentuk oleh Pemprov Sumbar itu bukanlah pasar tradisional atau pasar modern, melainkan toko atau warung.

Sampai di sini, ada masalah dalam penggantian nama Minang Mart karena ketidaksamaan penamaan untuk tiap-tiap kelas toko. Pemprov Sumbar bisa memusyawarahkan penamaan tersebut dengan Balai Bahasa Sumbar agar pemberian nama tersebut tepat. Seharusnya, koordinasi tersebut dilakukan oleh Pemprov Sumbar sebelum program tersebut diluncurkan. Kalau sekarang, koordinasi itu sudah terlambat karena Pemprov Sumbar sudah menamai program itu. Namun demikian, tak ada kata terlambat untuk mencapai sesuatu yang baik.

Mengkritik penamaan berbahasa Inggris

Kritikan terhadap penamaan sesuatu oleh pemerintah daerah dengan memakai bahasa asing sudah dilakukan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Balai Bahasa Jawa Barat (Jabar), yang mengkritik penamaan Geopark Ciletuh oleh Pemprov Jabar. Balai Bahasa Jabar melayangkan surat imbauan kepada Gubernur Jabar soal penggunaan istilah geopark yang dilekatkan pada Ciletuh sebagai nama kawasan wisata taman alam batuan tua di Kabupaten Sukabumi (Pikiran Rakyat, 1 Juni 2016).

Dalam berita itu disebutkan pula bahwa selain mengingatkan gubernur, Balai Bahasa Jabar memberikan sejumlah alternatif nama dalam bahasa Indonesia untuk digunakan, seperti Taman Geologi Ciletuh, Taman Bumi Ciletuh, atau Taman Kebumian Ciletuh.

Sehubungan dengan kritikan dan saran penggantian nama  Minang Mart yang saya usulkan ini, akan lebih baik jika kritikan ini terlebih dahulu dilakukan oleh Balai Bahasa Sumbar, seperti kritikan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jabar terhadap penamaan Geopark Ciletuh. Pakar bahasa di perguruan tinggi juga memiliki kewajiban moral untuk mengkritik penamaan yang keinggris-inggrisan itu. Akan tetapi, setelah saya tunggu beberapa lama, tak kunjung ada satu pun pihak di provinsi ini yang mengkritik penamaan Minang Mart. Apa boleh buat, saya mesti turun tangan meski saya tak memiliki latar belakang pendidikan sastra dan bahasa Indonesia.

* Wartawan Haluan, tinggal di Padang

Iklan

2 thoughts on “Minang Mart dan Undang-Undang Bahasa

  1. Terima kasih emailnya. Di DKI,mhn diberitahukan Bpk Presiden,sudah terlalu dalam pemakaian bahasa Indonesia,di mal baru,petunjuk parkir nya semua bahasa Inggris,sopir sering tidak berani tanya,sehingga tidak bisa keluar,menu makanan di rumah makan,pakai bahasa Inggris,tanpa ada bahasa Indonesia. Sumbangan bis,iklannya dipasang di bis parawisata pakai bahasa Inggris semua,merasa lebih bangga,tanpa jati diri. Sering acara misalnya “car free day”,”festival night market” lambu jalan “busway” dst dst,ini sudah keterlaluan,tidak ada yang protes. Mohon tanggapannya di rubrik Kompas ini Terima kasih Wihardjo

  2. Ping-balik: Minang Mart dan Kedai Minang | Rubrik Bahasa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s