Anarkhi, Anomi, Hierarkhi

Samsudin Berlian* (Kompas, 27 Agu 2016)

Setelah pembakaran 10 kelenteng dan wihara di Tanjungbalai, Sumut, pada 30 Juli lalu, banyak orang dengan yakin dan memeleset menyebut kejadian itu anarkhi. Bahkan, Presiden Jokowi merasa perlu berjanji ”menindak tegas semua yang bertindak anarkis” dalam pidatonya di Jakarta, 1 Agustus. Walaupun anarkhi sering dipakai dalam arti kekacauan atau kerusuhan pada umumnya, arti semulanya lebih khas dan khusus.

Dalam Yunani awalan an- berarti ’tidak’ dan arkhon atau arkhos ’penguasa’ atau ’pemimpin’; anarkhia adalah keadaan masyarakat tanpa penguasa, atau dengan penguasa gagal fungsi. Arkhon sendiri berkait dengan arkhe ’awal’. Di mana kaitannya? Barangkali bisa kita bayangkan bahwa biasanya penguasa adalah yang mengawali prosesi, terdepan, terdahulu, nomor wahid. Para pengarsip dan birokrat mungkin senang tahu bahwa di dalam arkheion, rumah tinggal arkhon, segala macam dokumen penting disimpan dengan rapi teratur. Dari situlah muncul antara lain kata Belanda archief, yang kita baca arsip. Hubungan cinta penguasa dan birokrat memang langgeng.

KBBI memberikan definisi kurang keruan: ”hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban”. Sementara anarkhi memang adalah keadaan tanpa pemerintahan fungsional, keadaan tanpa undang-undang atau peraturan adalah anomi (dari a- ’tanpa’ dan nomos ’hukum’). Anomi terjadi ketika sekelompok orang berhasil menolak norma sosial umum dan memaksakan norma sempit mereka sendiri ke mana-mana. Baik anarkhi maupun anomi, karena kelemahan inheren, biasanya berujung pada ketiadaan ketertiban, tapi secara logis tidak harus dengan sendirinya.

Filsuf besar Immanuel Kant menjelaskan anarkhi sebagai pemerintahan atau tata-kemasyarakatan dengan hukum dan kebebasan tanpa kekuasaan, despotisme ’pemerintahan dengan hukum dan kekuasaan tanpa kebebasan’, barbarisme ’pemerintahan dengan kekuasaan tanpa kebebasan dan hukum, serta republik pemerintahan dengan kekuasaan dan kebebasan dan hukum’.

Anarkhi diusulkan sebagian kecil pemikir politik sebagai jawaban terhadap tirani—kekuasaan sewenang-wenang dihilangkan dengan menghilangkan kekuasaan itu sendiri. Namun, pemerintahan anarkhis akan dengan cepat berubah dari mimpi indah idealis naif menjadi mimpi buruk anomi dan kekacauan umum. Pilihan terbaik Kant tentu jelas: republik, sebentuk demokrasi yang menghilangkan kesewenang-wenangan dengan membatasi kekuasaan, memaksimalkan kebebasan rakyat, dan menguatkan hukum berbasis etika atau moral, sampai terwujudlah kekuasaan yang melayani kepentingan umum.

Filsuf politik Asia ternama Konghucu tidak menghargai kebebasan rakyat sebagai pengekang kewenangan. Justru sebaliknya, baginya kebebasan rakyat adalah identik dengan anarkhi. Bagi Kant, yang tumbuh dalam tradisi pemikiran demokrasi Yunani dan republik Romawi, arkhon yang berkuasa dan rakyat yang bebas menjadi kombinasi ideal yang menghasilkan masyarakat damai sejahtera. Konghucu hidup di zaman ketika Tiongkok sudah selama ratusan tahun dicabik-cabik oleh orang-orang kuat setempat yang dengan sesuka hati membentuk negara sampai berjumlah ratusan lalu baku-perang. Baginya, kebebasan rakyat berarti kehancuran penguasa dan kekacauan umum, sementara kekuatan penguasa berarti rakyat yang pasrah dan kedamaian serta kemakmuran.

Konghucu adalah penganjur hierarkhi; hieros berarti kudus, suci. Mulanya hierarkhi berarti bentuk pemerintahan di bawah kelompok imam atau pejabat agama. Karena organisasi keagamaan bersifat berjenjang seperti tangga, hierarkhi mendapat arti sistem kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Konghucu ingin semua hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan bersifat hierarkhis: suami–istri, ayah–anak, kakak–adik, penguasa–rakyat. Yang satu selalu berkuasa, yang lain selalu tunduk. Ungkapan ”aman dan terkendali” yang sering diucapkan pejabat sipil—termasuk polisi—kita adalah salah satu wujud nyata semangat hierarkhis yang mengandaikan bahwa keamanan hanya bisa dicapai dengan pengendalian, yakni kekuasaan.

Dengan memberi label ”anarkhi” kepada kejadian di Tanjung- balai dan tempat lain, penguasa sedang memperkukuh jalan—yang sudah selalu ditempuhnya—untuk menyelesaikan persoalan lewat logika sederhana: karena kekacauan ditimbulkan ketiadaan penguasa, penyelesaian paling manjur adalah memperkuat dan memperbesar kekuasaan hierarkhis penguasa.

Barangkali, kalau misalnya kita label anomi, negara akan lebih rajin menciptakan dan memberlakukan hukum yang dengan tegas membiarkan, bukan mengendalikan, kebebasan rakyat untuk hidup bersama dengan aman dan damai, sambil mengendalikan, bukan membiarkan, orang-orang yang berhobi mengganggu kehidupan orang lain.

* Penggumul Makna Kata

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s