Tak Cukup dengan Kata

Hermien Y. Kleden* (Majalah Tempo, 7 Nov 2016)

Di ambang kampanye pemilihan kepala daerah, kata ini tiba-tiba bertebaran di halaman koran dan majalah, di judul-judul media online. Ia melesat dari bibir para reporter televisi dan radio. Ia melengketi upaya para calon kepala daerah beradu jago, saling jegal, baku sikut, menguar-uarkan puji, caci, fitnah kalau perlu. Pendek saja kata ini: pilkada.

Saya pernah menanyakan artinya kepada satu bakal calon kepala daerah. “Pilkada itu istilah politik, artinya kompetisi merebut kursi kepala daerah,” ujarnya. Dia menatap saya lekat-lekat, lalu berkata dengan ketus: “Aneh Anda ini. Mengaku wartawan media terkenal tapi tidak tahu arti kata pilkada.” Kolega si calon yang duduk di sebelahnya turut “mewejangi” saya: “Itu istilah birokrasi. Kalau situ rajin baca, pasti tahu artinya.” Saya tercenung.

Interpretasi pada “potensi kuasa” yang dijanjikan kata ini tampaknya jauh menarik ketimbang asal-usulnya. Pilkada adalah akronim, bukan infinitif, bukan kata imbuhan. Ini singkatan dari pemilihan kepala daerah. Sebagai akronim, ia “aktif melahirkan” sejumlah akronim yang terkait dengan kontestasi politik: paslon, balon, cabup, cawabup, cagub, cawakot, paslonwako, pilwako.

Bahasa Indonesia pada dasarnya kaya sekali dengan kosakata baru. Sebagian besar lahir dari dua pertandingan paling panas dalam semesta sejarah manusia, yang paling memicu adrenalin, menguras emosi, melecut kreativitas serta imajinasi bahasa: politik dan sepak bola.

***Kreativitas bahasa dalam pesta politik di Indonesia, sayangnya, hanya sampai pada tahap mengolah kosakata baru. Terjadi eksploitasi habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis belaka akan jargon, yel-yel, julukan, akronim.

Setelah calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diumumkan, media sosial mengumbar aneka akronim “penyambutan”. Di antaranya Bacot: Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat; Asmuni: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni; Asin: Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Si anonim pencipta akronim lantas enteng saja menyimpulkan, pilkada DKI Jakarta adalah Bacot Asmuni Asin. Lahirlah persaingan kekasaran, kekonyolan, kelucuan. Di sana-sini dipaksakan pula sedikit kepornoan agar lebih menarik orang ramai.

Satu-dua media massa yang masih serius menyokong perkembangan bahasa Indonesia dengan tersengal mengingatkan kita agar tak terjerembap pada akronim serampangan. Umpamanya paslon = pasangan calon; paslonwako = pasangan calon wali kota; balon = bakal calon; pilwako = pemilihan wali kota; cabup = calon bupati; cawalkot = calon wali kota; dan seterusnya.

Coba simak kalimat ini di satu situs berita: “Pilkada di beberapa provinsi Sulawesi akan menampilkan paslonwako, paslonbup hingga paslongub.” Lalu disambung: “…Ajang pilwako di SulSel diperkirakan bakal sengit. Beberapa mantan balon siap mendukung paslon yang masih anggota keluarga.”

Deretan akronim di atas hanya melahirkan kerumitan baru, tanpa kecanggihan apa pun. Tak ada kedalaman, tak ada kalimat cerdas yang membikin saraf otak kita berpendar—macam saat penyair W.S. Rendra menerima Hadiah Seni Akademi Jakarta pada 1975. Kata Rendra dalam pidatonya: “Di dalam ilmu silat tidak ada juara nomor dua, di dalam ilmu surat tidak ada juara nomor satu.”

***Bung Karno melahirkan Jasmerah—jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Masih terus dikutip sampai hari ini, akronim yang menyerukan kita merawat sejarah itu memilih terminologi yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Ada busana dan warna, ada jas dan merah. Kecerdasan yang memberi kita insight baru tentang sejarah bisa pula kita temukan dalam penggalan polemik kebudayaan yang “melegenda” di bawah ini, antara Dr Soetomo dan Sutan Takdir Alisjahbana, antara politikus ternama dan sastrawan besar.

+ Soetomo: Alisjahbana hanya berpikir tentang masa depan, padahal masa depan tak bisa dilepaskan dari sejarah.

– Alisjahbana: …generasi baru tidak boleh menjadi hamba sejarah… …sejarah harus ikut dari belakang, mencatat apa yang dikerjakan oleh generasi muda.

Pertikaian pikiran di atas tidak terjadi dalam teks-teks pelik. Kedua cendekiawan bersahut-sahutan dari sudut pandang sejarah serta generasi muda. Terjadi pertukaran pemikiran yang melahirkan makna baru: anak muda tak boleh berhamba pada sejarah, tapi harus menciptakan sejarah. Perdebatan keduanya terlontar dalam kalimat-kalimat cerdas yang membuat kita tergetar.

Dalam suatu wawancara pada 1980-an, seorang wartawan meminta penyair Goenawan Mohamad menjelaskan puisi-puisinya. Goenawan menjawab—menolak, tepatnya—dalam satu kalimat “puitis”: Jika saya harus menjelaskan sajak-sajak saya dalam bentuk prosa, mengapa saya harus menuliskannya dalam bentuk puisi?

Si penyair tidak menggunakan “bahasa tinggi” saat menjawab si wartawan. Seperti polemik Soetomo versus Alisjahbana. Tapi kita tiba-tiba terpesona, overwhelmed, oleh pengertian baru—dan oleh pengayaan makna lama.

Belajar dari mereka, saya memberanikan pendapat ini: kita memerlukan kalimat untuk melahirkan kecerdasan—dan tak cukup hanya kata.

* Wartawan Tempo

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s