Lebih Pas yang Lama

Adang Iskandar* (Media Indonesia, 29 Jan 2017)

Konstelasi politik dalam dua tahun lebih masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih saja dalam suhu yang cukup panas. Baru-baru ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan beberapa orang sebagai tersangka kasus dugaan pemufakatan makar.

Sebagian dari mereka tokoh politik yang sangat dikenal publik. Seperti putri Presiden Pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan aktivis yang sudah malang melintang sejak zaman Orde Baru, Sri Bintang Pamungkas. Mereka diduga melakukan pemufakatan atau merencanakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan cara mendompleng atau menunggangi Aksi Bela Islam II yang bertajuk Aksi Superdamai 212 pada 2 Desember 2016. Karena laku itulah, mereka dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian.

Terlepas dari pemufakatan makar itu, dalam beberapa kesempatan mereka juga sering meneriakkan tuntutan agar konstitusi atau undang-undang dasar negara ini dikembalikan ke ‘Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli’. Bukan UUD 1945 yang telah diamendemen. UUD 1945, sejak masa reformasi pascalengsernya Soeharto pada 1998 hingga kini, memang telah mengalami amendemen sebanyak empat kali.

Dalam tulisan ini saya tidak akan membahas persoalan politik yang terjadi terkait dengan UUD 1945. Saya tertarik dengan frasa UUD 1945 yang asli, yang kerap digunakan beberapa pihak untuk menyebutkan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Hampir semua media baik cetak, dalam jejaring, maupun elektronik menyebutkan hal sama ketika memberitakan tuntutan para tokoh oposan tersebut. Judul-judul berita seperti ‘Desakan Kembali ke UUD 45 yang Asli Menguat’ dan ‘Sangat Sulit Kembali ke UUD 1945 yang Asli’ muncul di berbagai media.

Mungkin, bagi pihak-pihak yang menuntut dan menyuarakannya, penggunaan frasa tersebut sudah tepat dan mewakili karena mereka berpendapat UUD 1945 hasil amendemen merupakan produk konstitusi yang tidak sah atau tidak konstitusional, alias UUD palsu.

Akan tetapi, menurut saya, penggunaan frasa UUD 1945 yang asli tersebut tendensius. Sayangnya, hampir semua media, bahkan media arus utama juga menyebut UUD 1954 yang asli ketika menyajikan informasi terkait dengan hal itu. Seharusnya para jurnalis juga mempertimbangkan apa konsekuensi yang tersirat dari penggunaan frasa itu bahwa UUD 1945 hasil amendemen yang dijadikan dasar negara kita saat ini ialah UUD palsu! Menyedihkan.

Tentu, saya merasa sangat tidak setuju dengan penggunaan frasa tersebut. Sebagai orang yang ikut memperjuangkan gerakan reformasi pada 1998 ketika itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa amendemen UUD merupakan amanat reformasi yang harus dijalankan. UUD 1945 hasil amendemen merupakan produk yang konstitusional karena dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sah saat itu yang menjalankan amanat reformasi. Oleh karena itu, alih-alih menyebut UUD 1945 yang asli, saya lebih memilih menggunakan frasa UUD 1945 yang lama untuk merujuk pada UUD yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dan UUD 1945 yang baru untuk UUD 1945 hasil amendemen. Dengan begitu, keduanya tetap dianggap sebagai produk konstitusi yang sah meskipun naskah UUD 1945 yang lama sudah tidak berlaku lagi saat ini karena sudah ada UUD 1945 hasil amendemen.

* Redaktur Bahasa Media Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s