Mobokrasi

Kasijanto Sastrodinomo*, Majalah Tempo, 20 Feb 2017

OPINI majalah ini, “Bukan Republik Mobocracy” (Tempo, 5-11 Desember 2016), mengingatkan pada sebuah istilah yang selama ini mungkin kurang dikenal secara luas. Mobokrasi, istilah itu, boleh jadi kalah pamor dibanding demokrasi. Dalam opini itu, istilah mobokrasi merujuk pada “keadaan ketika hukum ditentukan oleh kerumunan massa”-dengan kata lain, yang dimaksud Opini Tempo: tatkala sekumpulan orang memaksa polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka penistaan agama.

Beberapa tahun lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menengarai gejala serupa mobokrasi: bahwa “negara dibajak oleh kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang memaksakan tindakan-tindakan intoleran” (Kompas, 24 Desember 2014). Agak mengherankan jika kata mobokrasi tidak tercatat dalam kamus-kamus penting sosiologi ataupun ilmu politik, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Justru Kamus Besar Bahasa Indonesia Badan Bahasa yang membukukan istilah itu dengan arti “pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan”. Penjelasan KBBI masih terasa samar-samar setidaknya pada sebutan longgar “rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan”. Siapakah “rakyat jelata” itu? Jangan-jangan orang akan punya kesan frasa itu untuk “mendiskreditkan” sebagian besar masyarakat Indonesia-yang notabene jelata-sebagai buta pemerintahan.

Definisi itu mirip oklokrasi: “pemerintahan oleh rakyat yang hina” (dalam I Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara, 2012). Dalam beberapa literatur, oklokrasi kerap disamakan dengan mobokrasi dengan tekanan pada kekuasaan yang ilegal dan inkonstitusional. Contohnya situasi anarkistis di Amerika Serikat pada 1930-an ketika massa (sipil) bersenjata seperti kelompok mafia merajalela. Teori “siklus” dalam ilmu negara melihat bahwa oklokrasi-dari Latin, ochlokratia-merupakan bagian dari evolusi sistem kenegaraan dari monarki yang klasik menjadi berturut-turut tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan “berakhir” di oklokrasi. Bila berputar konsisten, akankah oklokrasi kembali ke monarki?

Kamus Inggris Merriam-Webster mendefinisikan mobocracy sebagai “rule by the mob” atau “the mob as a ruling class”. Jadi unsur penting dalam mobokrasi adalah mob sebagai aktor penguasa. Akan halnya mob, dalam istilah psikologi, adalah kerumunan individu yang bertingkah laku di bawah kondisi emosional yang sangat kuat, sering kali menjurus pada perbuatan kekerasan dan kekejaman, atau perbuatan tidak legal (lihat J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, 2011). Ditarik sebagai wacana politik di Barat, mobocracy bisa bertali-temali dengan istilah lain, seperti agent provocateur, agitprop, cabal; juga egalitarianism, federalism, hegemony, plenipotentiary, popular sovereignty, dan socialism, dalam kosakata Inggris.

Berpangkal pada kata mob, mobokrasi jadinya semacam “kekuasaan kerumunan”. Selama ini, kerumunan (crowd) secara umum dipahami sebagai sejumlah orang yang berkumpul bersama tapi tanpa ikatan asosiasi yang formal. Kendati begitu, suatu kerumunan biasanya terbentuk oleh suatu minat atau respons yang sama, atau terjalin oleh suatu mood sesaat yang sama dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sekumpulan orang yang nonton bareng pertandingan sepak bola di stadion, misalnya, dapat disebut kerumunan yang bisa membentuk semacam “imitasi massa”. Begitu pertandingan usai, kerumunan pun bubar.

Namun ditemukan pula kenyataan bahwa kerumunan bisa bertahan lama-biasanya di bawah tekanan “the dark common urging”, tulis Robert Park dalam warisan lamanya, The Crowd and the Public (1972). Dalam gerakan keagamaan, kerumunan jenis ini lambat-laun membangun sect (sekte). Mengutip sosiolog kawakan Gustave Le Bon, Park mencatat ciri-ciri kerumunan, yaitu heightened emotional sensitivity, increased suggestibility and credulity, exaggerated and one-sided opinions, intolerance and despotism, dan personal disinterestedness or unselfishness. Teoretis, kerumunan berciri seperti inilah yang berpotensi mengobarkan mobokrasi.

Kamus Merriam-Webster mencatat mobokrasi muncul dalam perbincangan luas di Eropa sejak awal abad ke-18. Tak ada keterangan soal titimangsa itu. Barangkali intensitas penggunaan kata itu terkait dengan pergeseran arti mob dari urusan status sosial-terlihat pada kata-kata base, low, atawa “hina” tadi-menjadi kosakata yang berperspektif sosio-politis. Pergeseran itu, jika merujuk pada Raymond Williams dalam Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (1976), terlihat mula-mula pada pemaknaan mob sebagai “the Corrupted Mass” (pada 1675), lalu “the mass of people” (1711), dan “the whole mass of mankind” (1713).

Ingat pula Revolusi Prancis yang sempat melahirkan “pemerintahan teror” (1792-1794) yang ditandai gelombang pasang massa. Kala itu, kawanan sans-culottes-penjaga toko, buruh pabrik, tukang, dan penganggur yang bercelana komprang-menggeruduk gedung Konvensi Nasional di Paris. Itulah wujud mobokrasi yang, kata orang Prancis, ibarat “penunggang kuda yang menyeruduk ke sana-sini”. Pada titik ini, mobokrasi adalah sisi buruk demokrasi.

* Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s