Biaya Komitmen

Adang Iskandar* (Media Indonesia, 2 Jul 2017)

BARANG BUKTI OTT BENGKULU

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap beberapa pejabat di daerah pada bulan suci Ramadan lalu menuai keprihatinan publik, terutama warga muslim. Ramadan yang sejatinya merupakan bulan penuh berkah, rahmat, dan ampunan justru dinodai dengan perilaku kotor para pejabat itu. Penangkapan pejabat daerah oleh KPK itu antara lain terjadi di Bengkulu.

Gubernur Bengkulu melalui istrinya tertangkap tangan saat menerima suap dari seorang pengusaha terkait dengan proyek pembangunan di daerah tersebut. Berbagai media massa pun ramai mengabarkan peristiwa tersebut. Penggalan kalimat yang sering muncul dalam pemberitaan kasus itu ialah ‘Penyidik KPK juga menyita barang bukti uang Rp1 miliar yang diduga sebagai commitment fee dari sebuah proyek di wilayah Bengkulu’.

Saya merasa terganggu dengan penggunaan kata commitment fee di situ. Bukan karena kata itu masih dalam bahasa Inggris, melainkan karena memang tidak tepat digunakan dalam konteks tersebut. Para jurnalis asal comot kata tanpa memahami makna yang terkandung dari kata tersebut alias ‘asal gaya’. Kata commitment fee atau biaya komitmen sebenarnya lumrah digunakan dalam pemberitaan ekonomi atau bisnis.

Misalnya, terkait dengan pinjaman luar negeri dari lembaga donor seperti Bank Dunia, ada klausul biaya komitmen, yakni dana yang harus dise torkan negara penerima kepada lembaga donor untuk menjamin bahwa pinjaman yang diberikan memang digunakan untuk keperluan proyek yang sudah disepakati kedua belah pihak. Demikian juga dalam hal pinjam-meminjam antara pihak bank dan perusahaan, ada klausul soal biaya komitmen itu.

Akan tetapi, menjadi tidak berterima ketika kata commitment fee dikaitkan dengan suap yang diterima kepala daerah dari pengusaha terkait dengan proyek pengadaan barang/jasa di wilayah yang dipimpinnya. Makna kata commitment fee menjadi terdegradasi sehingga sejajar dengan kata suap atau uang sogok. Padahal, jika diibaratkan, commitment fee ialah ‘barang legal’, sedangkan suap atau uang sogok ialah ‘barang ilegal’.

Jadi, dalam pemberitaan kasus tersebut, seyogianya para jurnalis lebih teliti memilah kata. Jangan asal comot dari pernyataan yang muncul di persidangan atau mengutip pendapat para pengamat yang kadang asal. Untuk pemberitaan kasus korup si pejabat dalam proyek pembangunan, para jurnalis lebih baik menggunakan diksi yang jelas, seperti uang suap, sogokan, komisi, atau ijon proyek, untuk menegaskan bahwa perilaku mereka memang tidak mencerminkan tujuan mulia seorang pemimpin, yakni menyejahterakan rakyat tanpa korupsi, tanpa mengharapkan komisi atau fee.

Misalnya, penggalan kalimat yang saya kutip di atas bisa diubah menjadi ‘Penyidik KPK juga menyita barang bukti uang Rp1 miliar yang diduga sebagai uang sogok terkait dengan sebuah proyek di wilayah Bengkulu’. Penggunaan kata-kata yang ‘vulgar’ tersebut justru menegaskan dan menguatkan pesan kepada pembaca bahwa memang telah terjadi laku lancung para pejabat atau kepala daerah dalam mengatur proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pengadaan barang/jasa itu bukan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kemakmuran dirinya, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Terlalu ….

* Redaktur Bahasa Media Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s