Selesai Secara Adat

Kasijanto Sastrodinomo* (Majalah Tempo, 10 Jul 2017)

Yahdi cuma tersenyum pahit setelah mendengar berita di televisi mengenai pungutan liar yang masih merebak di sana-sini. Artinya, ia menyimpulkan, gebrakan saber pungli-sapu bersih pungutan liar-yang digeber pemerintah tak cukup ampuh. “Soalnya, semua bisa selesai secara adat,” ujarnya kemudian. Bertahun-tahun malang-melintang sebagai sopir truk ekspedisi, ia paham betul lika-liku bermacam pungutan, yang resmi ataupun yang gelap, di jalanan. Berkali-kali ia dicegat aparat gara-gara membawa muatan berlebih dalam truk yang disetirnya. Namun, seperti yang ia sebutkan, semua bisa dibereskan menurut adat.

Ungkapan “selesai secara adat” sering terdengar dalam cakapan bernada canda-seperti dikatakan Yahdi. Ada kalanya candaan semacam itu muncul dalam pertanyaan tentang siapakah yang “berhak” menghabiskan hidangan yang tinggal sedikit-agar tidak mubazir-dalam suatu acara makan-makan bersama. Biasanya ada yang nyeletuk, “Selesaikan saja secara adat.” Maka seseorang atau beberapa orang dalam jamuan itu dengan “sukarela” melahap hidangan yang tersisa. Begitu pula saat terjadi perselisihan di antara sesama teman, sepasang kekasih, atau antarsaudara, ada saja bisik-bisik “sebaiknya diselesaikan secara adat” agar persoalan tidak berkembang jauh.

Kata penting dalam ungkapan itu tentulah adat. Dipetik dari ‘âdah dalam bahasa Arab, kata adat berarti “kebiasaan” atau “praktik” (lihat H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, 1961). Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa merayakan kata serapan itu dalam aneka takrif yang bernas: (1) aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; (2) cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan, atau kebiasaan itu sendiri; (3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya menjadi suatu sistem; dan (4) cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dsb).

Intinya, arti kata adat yang padat itu memuat unsur aturan, peraturan, dan keteraturan, yang berlangsung cukup ajek. Sebagian di antaranya bahkan bermakna sebagai tradisi turun-temurun. Jika “selesai secara adat” dihubungkan dengan arti pertama adat dalam KBBI tersebut, ungkapan itu mengacu pada penyelesaian (masalah) menurut norma yang diwariskan sejak baheula. Apabila dikaitkan dengan arti yang kedua, frasa itu bermakna dibereskan dengan modus yang seakan-akan baku. Dalam hal relasinya dengan arti adat yang ketiga, “selesai secara adat” adalah wujud kebudayaan yang abstrak; dan menjadi suatu regulasi konkret dalam tautan arti yang keempat. Singkat kata, arti frasa “selesai secara adat” bisa diperas menjadi penyelesaian suatu hal menurut kebiasaan yang sudah lama berlaku.

Dalam ranah hukum, adat dikonseptualisasi sebagai sistem hukum bagi penduduk pribumi zaman kolonial. Seorang Belanda, Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), tercatat sebagai indolog yang berhasil mengangkat derajat hukum adat menjadi suatu wetenschap atau disiplin ilmu (lihat sumbangan F.D.E. van Osenbruggen dalam Honderd jaar studie van Indonesië 1850-1950, editor H.J.M. Maier dan A. Teeuw, 1976). Bahasa Belanda pun menyerap kata adatrecht ‘hukum adat’ pada awal abad ke-20, yang masuk sebagai lema dalam kamus bahasa Belanda sejak terbitan 1914-lihat misalnya kamus-kamus beken Belanda susunan Kramers, Koenen, dan Van Dale.

Suatu kali di kampus Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, saya ngobrol dengan Mawardi Umar, seorang rekan. Ia menjelaskan bahwa di Aceh adat yang bersanding dengan agama merupakan pilar penting dalam tatanan sosial masyarakat di sana. Senyawa kedua unsur itu terpantul dalam peribahasa hukôm ngen adat zat ngen sifeut atau hukum (Islam) dan adat seperti zat dengan sifat. Dalam sejarah Tanah Serambi, adat sering berperan sebagai rujukan tunggal terbaik ketika muncul tafsir yang beragam tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam situasi seperti itulah ungkapan “selesaikan secara adat” terbayang sebagai upaya mencari jalan keluar yang elegan dari suatu perbedaan pendapat.

Namun makna frasa “selesai secara adat” versi pengemudi truk tersebut berbeda dengan arti adat yang berkarakter hukum. Taruhlah ungkapan “selesai secara adat” dalam nada bergurau itu dimaknai “menyelesaikan suatu hal menurut aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”, maka pertanyaannya aturan apa yang harus dituruti itu. Ternyata “aturan” yang biasa berlaku di jalanan itu tak lain adalah kode yang korup antara pengemudi dan petugas lalu lintas-jelasnya praktik pungli, sogok-menyogok, dan semacamnya. Jadi “aturan” yang dimaksud dalam ungkapan itu justru menabrak aturan hukum yang beneran.

Maka telah terjadi penjungkirbalikan makna “selesai secara adat” sebagai suatu cara alternatif penyelesaian hukum menjadi modus yang justru melecehkan hukum. Patut diwaspadai, banyak persoalan hukum di negeri ini yang tak jelas ujungnya atau kabur kanginan entah ke mana. Sangat mungkin hal itu, diam-diam, telah “diselesaikan secara adat” dalam artian jalanan tadi.

* Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Iklan

One thought on “Selesai Secara Adat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s