Pikiran Rakyat, 12 Feb 2011. Ajip Rosidi: Penulis, sastrawan.
Kegemaran bangsa kita membuat singkatan sudah sampai pada tingkat eksesif. Pada mulanya singkatan hanya dibuat untuk nama-nama lembaga atau orang. Mula-mula singkatanm terdiri atas huruf-huruf pertama nama yang bersangkutan seperti PLN dari Perusahaan Listrik Negara, PBB dari Persatuan Bangsa-Bangsa, TNI dari Tentara Nasional Indonesia, Kementerian P.P. dan K. dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Kementerian PU dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Ketika nama-nama itu berubah, singkatannya pun berubah, misalnya Kementerian P.P. dan K menjadi Kementerian P dan K karena kata pengajaran dihilangkan. Namun ketika kata kebudayaan dihilangkan (kemudian dipindahkan digabungkan dengan Kementerian Pariwisata), menjadi Departemen Pendidikan Nasional, singkatannya bukan Departemen PN, melainkan Departemen Diknas, ”dik” dari kata pendidikan dan ”nas” dari kata nasional.
Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal bermacam-macam warna seperti putih, hitam, merah, biru, kuning, cokelat, hijau, dan lain-lain. Warna dibedakan berdasarkan pandangan mata kita, yang menerima pantulan cahaya terhadap benda yang kita lihat. Akan tetapi, tidak semua mata dapat membeda-bedakannya. Ada orang yang sejak lahir tidak bisa membedakan warna, sehingga dia disebut sebagai orang yang buta warna.
Sekretaris Ikapi Cabang Yogyakarta baru-baru ini menyatakan bahwa penerbitan buku sastra hanya lima persen dari penerbitan buku di Yogyakarta karena para penerbit menganggap sastra itu “berat, baik materi dan bahasanya” sehingga kurang laku (Kompas, 6 Oktober, 2010, hlm. 12). Anggapan buku sastra kurang laku karena dianggap “berat” dan oleh karena itu para penerbit menghindar menerbitkannya, sudah lama menjadi mitos di kalangan penerbit. Yang membingungkan, Sekretaris Ikapi Yogyakarta juga mengatakan, buku cerita dan novel populer sangat laku sehingga kita bertanya-tanya apa yang dia maksudkan dengan “sastra”? Bukankah sastra itu mengurung arti “cerita”, meskipun “novel populer” biasanya disisihkan dari sastra?
Kerajaan Malaysia sejak lama memperlihatkan langkah-langkah positif untuk memajukan salah satu bahasa resminya, yaitu bahasa Malaysia. Di Malaysia, kecuali bahasa Malaysia (tadinya bahasa Melayu), bahasa Cina, Inggris, dan Tamil pun menjadi bahasa resmi. Akan tetapi, yang dikembangkan oleh pemerintah Malaysia hanya bahasa Malaysia.
Dalam abjad Latin EYD ada huruf e yang menyalahi prinsip EYD yang hendak “satu huruf satu fonem”, bisa dibaca baik sebagai e (lemah) seperti dalam kata jelas, pernah, melempem, dll., maupun sebagai é (tajam) seperti dalam kata bebek (dibaca bécék), bebek (bébék), receh (récéh), deret (dérét), dll. Seperti pernah berkali-kali saya kemukakan, hal itu menyebabkan kekacauan dalam membaca kata-kata terutama kata-kata yang belum dikenal, padahal kata-kata baru setiap hari menyerbu bahasa Indonésia baik dari bahasa asing (terutama Inggris) maupun dari bahasa ibu (terutama Jawa dan Jakarta). Kekacauan pembacaan itu dengan mudah kita dengar kalau kita bersedia mendengarkan dengan cermat orang-orang yang berbicara melalui televisi atau radio, baik tokoh pemimpin atau kaum selebriti yang diwawancarai maupun para pembaca berita atau wartawan yang melakukan wawancara.
Kepada para mahasiswa Osaka Gaidai yang hendak pergi ke Indonesia untuk pertama kalinya, saya selalu mengingatkan mereka tentang macam-macam makanan dan minuman. Saya katakan banyak makanan yang namanya sama, tetapi ternyata di setiap daerah ada variasi yang berlainan satu dengan yang lain. Sebaliknya ada juga makanan yang namanya berlainan, tetapi ternyata wujud dan rasanya sama di daerah yang satu dengan di daerah yang lain.
Pada 1951, UNESCO menganjurkan agar bahasa pengantar yang digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah sebaiknya bahasa ibu anak-anak didik karena bahasa ibu lebih mesra dan lebih dikuasai oleh anak didik. Akan tetapi, pemerintah Republik Indonesia pada 1953 melalui Undang-Undang Pendidikan menetapkan bahwa di sekolah rakyat 6 tahun, yang sebelumnya menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran, hanya boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas I-III. Di kelas IV dan selanjutnya sampai sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, bahasa pengantar yang digunakan harus bahasa nasional, bahasa Indonesia. Pada waktu itu memang ada anggapan bahwa segala sesuatu yang berbau daerah (bahasa ibu disebut juga bahasa daerah), membahayakan kenasionalan Indonesia, seakan-akan bahasa ibu atau bahasa daerah itu merupakan lawan dari bahasa nasional, bahasa Indonesia.