Singkatan

Pikiran Rakyat, 12 Feb 2011. Ajip Rosidi: Penulis, sastrawan.

Kegemaran bangsa kita membuat singkatan sudah sampai pada tingkat eksesif. Pada mulanya singkatan hanya dibuat untuk nama-nama lembaga atau orang. Mula-mula singkatanm terdiri atas huruf-huruf pertama nama yang bersangkutan seperti PLN dari Perusahaan Listrik Negara, PBB dari Persatuan Bangsa-Bangsa, TNI dari Tentara Nasional Indonesia, Kementerian P.P. dan K. dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Kementerian PU dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Ketika nama-nama itu berubah, singkatannya pun berubah, misalnya Kementerian P.P. dan K menjadi Kementerian P dan K karena kata pengajaran dihilangkan. Namun ketika kata kebudayaan dihilangkan (kemudian dipindahkan digabungkan dengan Kementerian Pariwisata), menjadi Departemen Pendidikan Nasional, singkatannya bukan Departemen PN, melainkan Departemen Diknas, ”dik” dari kata pendidikan dan ”nas” dari kata nasional.

Alternatif

Pikiran Rakyat, 5 Feb 2011. Ajip Rosidi: Penulis, sastrawan.

Kata ”alternatif” kita serap dari bahasa Belanda alternatief. Dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kita punya kata ”pilihan”, tetapi dianggap kurang gengsi. Akan tetapi, belakangan ini istilah alternatif kalah gengsi oleh kata yang berasal dari bahasa Inggris opsi (dari option). Namun, kata alternatif masih digunakan untuk hal-hal tertentu misalnya pengobatan alternatif yang artinya bukan pengobatan secara medis kedokteran. Bisa pengobatan secara herbal, bisa pengobatan oleh dukun. Istilah pengobatan alternatif tidak terdengar diganti menjadi pengobatan opsi.

Pengobatan dengan herbal sebenarnya masih bisa dimasukkan ke dalam pengobatan secara medis juga, hanya menggunakan obat yang langsung berasal dari alam (terutama daun-daunan dan buah-buahan, pendeknya dari tumbuh-tumbuhan). Bahkan, sekarang beberapa rumah sakit membuka bagian pengobatan dengan herbal. Beberapa universitas terkemuka mempunyai program penelitian tentang obat-obat herbal. Jadi ada kemungkinan tidak lama lagi pengobatan dengan herbal tidak akan disebut sebagai pengobatan alternatif lagi.

Warna

Pikiran Rakyat, 29 Jan 2011. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal bermacam-macam warna seperti putih, hitam, merah, biru, kuning, cokelat, hijau, dan lain-lain. Warna dibedakan berdasarkan pandangan mata kita, yang menerima pantulan cahaya terhadap benda yang kita lihat. Akan tetapi, tidak semua mata dapat membeda-bedakannya. Ada orang yang sejak lahir tidak bisa membedakan warna, sehingga dia disebut sebagai orang yang buta warna.

Warna tertentu dalam masyarakat tertentu mempunyai arti tertentu, yang mungkin tidak sama dengan arti yang terdapat dalam masyarakat lain. Kita bangsa Indonesia misalnya, mengartikan warna merah sebagai lambang keberanian, sedangkan warna putih sebagai lambang kesucian atau kebenaran. Bendera Merah Putih yang menjadi bendera nasional kita melambangkan bahwa kita sebagai bangsa berani, karena membela kesucian dan kebenaran.

Sastra Itu “Berat”

Pikiran Rakyat, 22 Jan 2011. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Sekretaris Ikapi Cabang Yogyakarta baru-baru ini menyatakan bahwa penerbitan buku sastra hanya lima persen dari penerbitan buku di Yogyakarta karena para penerbit menganggap sastra itu “berat, baik materi dan bahasanya” sehingga kurang laku (Kompas, 6 Oktober, 2010, hlm. 12). Anggapan buku sastra kurang laku karena dianggap “berat” dan oleh karena itu para penerbit menghindar menerbitkannya, sudah lama menjadi mitos di kalangan penerbit. Yang membingungkan, Sekretaris Ikapi Yogyakarta juga mengatakan, buku cerita dan novel populer sangat laku sehingga kita bertanya-tanya apa yang dia maksudkan dengan “sastra”? Bukankah sastra itu mengurung arti “cerita”, meskipun “novel populer” biasanya disisihkan dari sastra?

Kalau pengertian “populer” itu adalah buku-buku yang banyak dibeli pembaca sehingga sering dicetak ulang, bagaimana dengan buku-buku klasik seperti Mahabharata, Ramayana, karya-karya Gibran Khalil Gibran, cerita-cerita detektif karya A. Conan Doyle, yang berebutan diterjemahkan dan diterbitkan banyak penerbit saking lakunya? Buku-buku itu dianggap karya sastra, bukan “novel populer” tetapi laku sekali.

Mempromosikan Bahasa Indonesia di Luar Negeri

Pikiran Rakyat, 15 Jan 2011. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Kerajaan Malaysia sejak lama memperlihatkan langkah-langkah positif untuk memajukan salah satu bahasa resminya, yaitu bahasa Malaysia. Di Malaysia, kecuali bahasa Malaysia (tadinya bahasa Melayu), bahasa Cina, Inggris, dan Tamil pun menjadi bahasa resmi. Akan tetapi, yang dikembangkan oleh pemerintah Malaysia hanya bahasa Malaysia.

Dalam memajukan bahasa Malaysia, pemerintah Malaysia sangat bersungguh-sungguh. Kecuali melakukan langkah-langkah di dalam negeri, baik dalam hal pendidikan bahasa dan sastra Malaysia di sekolah-sekolah serta di masyarakat maupun dalam usaha membina dan mendorong agar orang banyak menulis karya ilmu ataupun karya sastra dalam bahasa tersebut, mereka pun membuat berbagai langkah untuk menarik minat orang mancanegara terhadap bahasa Malaysia. Mereka menyediakan tenaga pengajar bahasa dan sastra Malaysia di berbagai perguruan tinggi di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia. Indonesia adem ayem saja menghadapi minat orang luar terhadap bahasa Indonesia, bersikap pasif dengan menyerahkan seluruh insiatif dan langkah (serta biaya) kepada asing, sedangkan Malaysia justru bersifat agresif. Di samping menyediakan tenaga pengajar (dengan biaya ditanggung oleh pemerintah Malaysia), asal perguruan tinggi yang bersangkutan membukakan pintu bagi pengajaran bahasa dan sastra Malaysia, pemerintah Malaysia juga menyediakan dana untuk mengundang para sarjana bahasa dan sastra Indonesia untuk memperhatikan dan membuat penelitian tentang bahasa dan sastra Malaysia yang hasilnya kemudian diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Karena sikap dan langkah itu, banyak ahli mancanegara tentang bahasa dan sastra Indonesia, “berhijrah” menjadi pemerhati, peneliti, dan penerjemah bahasa Malaysia, antara lain Dr. Monique Lajoubert dari Prancis, Dr. Wendy Mukherjee dan Harry Aveling dari Australia, Prof. Parnickel dari Rusia (sudah meninggal), dan lain-lain.

Vokal “eu”

Pikiran Rakyat, 8 Jan 2011. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Dalam bahasa Indonesia vokal hanya ada enam, yaitu “a”, “i”, “u”, “e”, “e” dan “o”. Akan tetapi, dalam bahasa Sunda dan Aceh, masih ada satu vokal lagi, yaitu “eu”. Dalam bahasa Bali juga terdapat vokal “eu”, tetapi hanya pada suku kata akhir yang terbuka dengan vokal “a”, seperti pada kata “pedanda” diucapkan “pedandeu”, “pura” diucapkan “pureu”, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam bahasa tulisan vokal “eu” itu tidak terdapat dalam bahasa Bali

Karena dalam kebanyakan bahasa lain tidak terdapat vokal “eu”, timbul masalah bagi mereka ketika membaca dalam peta nama-nama tempat di Tatar Sunda atau Aceh yang menggunakan vokal “eu” seperti “Pameungpeuk”, “Cilauteureun”, “Cicaheum”, “Meulaboh”, “Seulimeum”, dan “Peureulak”.

Mencari Kata Dasar

Pikiran Rakyat, 18 Des 2010. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Salah satu kesulitan bagi orang asing mempelajari bahasa Indonesia, ialah mencari kata dasar. Seperti diketahui dalam bahasa Indonesia, kata-kata itu terdiri dari kata dasar dan kata jadian, yaitu kata dasar yang diberi imbuhan. Kalau imbuhan itu berupa sisipan atau akhiran, tidak jadi masalah karena tidak mempengaruhi tempatnya dalam kamus. Akan tetapi, kalau imbuhan itu berupa awalan yang jumlah macamnya lumayan banyak seperti ber-, me-, men-, meng-, mem-, ter-, per-, di-, dll., timbul kesulitan, apalagi kalau awalan itu meluluhkan konsonan pertama kata dasarnya seperti memakai, mengutip, menaksir, dll. Padahal semua lema kamus berdasarkan kata dasar.

Awalan me- meluluhkan huruf pertama kata dasar yang dimulai dengan konsonan tertentu, yaitu konsonani p, k, dan t, dan memberi bunyi sengau sebagai gantinya, sehingga pukul menjadi memukul, pikir menjadi memikirkan, pukat menjadi memukat, karang menjadi mengarang, kutip menjadi mengutip, kira menjadi mengira, takar menjadi menakar, tanding menjadi menandingi, tukar menjadi menukar, dll.

Huruf “e”

Pikiran Rakyat, 11 Des 2010. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Dalam abjad Latin EYD ada huruf e yang menyalahi prinsip EYD yang hendak “satu huruf satu fonem”, bisa dibaca baik sebagai e (lemah) seperti dalam kata jelas, pernah, melempem, dll., maupun sebagai é (tajam) seperti dalam kata bebek (dibaca bécék), bebek (bébék), receh (récéh), deret (dérét), dll. Seperti pernah berkali-kali saya kemukakan, hal itu menyebabkan kekacauan dalam membaca kata-kata terutama kata-kata yang belum dikenal, padahal kata-kata baru setiap hari menyerbu bahasa Indonésia baik dari bahasa asing (terutama Inggris) maupun dari bahasa ibu (terutama Jawa dan Jakarta). Kekacauan pembacaan itu dengan mudah kita dengar kalau kita bersedia mendengarkan dengan cermat orang-orang yang berbicara melalui televisi atau radio, baik tokoh pemimpin atau kaum selebriti yang diwawancarai maupun para pembaca berita atau wartawan yang melakukan wawancara.

Nama Sama, Tetapi Lain-Lain

Pikiran Rakyat, 4 Des 2010. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Kepada para mahasiswa Osaka Gaidai yang hendak pergi ke Indonesia untuk pertama kalinya, saya selalu mengingatkan mereka tentang macam-macam makanan dan minuman. Saya katakan banyak makanan yang namanya sama, tetapi ternyata di setiap daerah ada variasi yang berlainan satu dengan yang lain. Sebaliknya ada juga makanan yang namanya berlainan, tetapi ternyata wujud dan rasanya sama di daerah yang satu dengan di daerah yang lain.

Contoh yang sering saya kemukakan adalah kalau memesan minuman di restoran di Singapura (Kuala Lumpur), Bandung, dan Yogyakarta. Di Singapura (Kuala Lumpur) kalau kita memesan teh (tea), kita akan mendapat teh manis yang telah dicampur dengan susu. Kalau mau teh tanpa susu, kita harus meminta tea kosong atau tea o. Kalau mau teh tawar, kita harus memesan tea o tak bergula.

Bahasa Pengantar di Lembaga Pendidikan

Pikiran Rakyat, 27 Nov 2010. Ajip Rosidi: Penulis, budayawan.

Pada 1951, UNESCO menganjurkan agar bahasa pengantar yang digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah sebaiknya bahasa ibu anak-anak didik karena bahasa ibu lebih mesra dan lebih dikuasai oleh anak didik. Akan tetapi, pemerintah Republik Indonesia pada 1953 melalui Undang-Undang Pendidikan menetapkan bahwa di sekolah rakyat 6 tahun, yang sebelumnya menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran, hanya boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas I-III. Di kelas IV dan selanjutnya sampai sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, bahasa pengantar yang digunakan harus bahasa nasional, bahasa Indonesia. Pada waktu itu memang ada anggapan bahwa segala sesuatu yang berbau daerah (bahasa ibu disebut juga bahasa daerah), membahayakan kenasionalan Indonesia, seakan-akan bahasa ibu atau bahasa daerah itu merupakan lawan dari bahasa nasional, bahasa Indonesia.