Bahasa Sederhana

Berthold Damshäuser*, Majalah Tempo, 3 Nov 2014

Saya baru mengetahui—melalui sebuah laporan di majalah Spiegel—bahwa istilah leichte sprache (bahasa sederhana atau mudah) di Jerman adalah istilah baku yang tercantum dalam peraturan hukum Jerman. Istilah ini berkaitan dengan bahasa yang wajib digunakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan, termasuk lembaga pemerintahan, antara lain kementerian.

Saya juga baru mengetahui bahwa kewajiban itu diadakan dalam rangka membantu mereka yang disable (difabel) secara mental, khususnya mereka yang hanya sanggup memahami kalimat-kalimat pendek dan sederhana, dengan tujuan memungkinkan mereka memahami kebijakan pemerintah dan turut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Maka, demi kaum difabel dan jutaan manusia Jerman lain yang “buta huruf fungsional”, lembaga negara diwajibkan memasang terjemahan ke Bahasa Sederhana pada situs atau website resminya. Itulah kewajiban konkret yang berlaku sejak 2011, yang—seperti dikeluhkan oleh majalah Spiegel—belum dipenuhi. Kini Perhimpunan Kaum Difabel di Jerman mau menuntut pemerintah untuk memenuhi kewajibannya.

Berita di majalah Spiegel dari berbagai segi cukup menarik. Tentu termasuk kenyataan bahwa kira-kira 10 persen penduduk Jerman berumur minimal 16 tahun dianggap “buta huruf fungsional”. Jumlah yang disebut adalah 7,5 juta orang (dan berapakah jumlah yang dianggap “buta huruf fungsional” di Indonesia?). Dan ini juga merupakan gambaran betapa sungguh nasib kaum difabel diurus di Jerman.

Dalam bahasa Inggris, bahasa sederhana disebut sebagai plain language. Saya menemukan sebuah contoh penerjemahan dari bahasa Inggris resmi-administratif ke bahasa sederhana: High-quality learning environments are a necessary precondition for facilitation and enhancement of the ongoing learning process. Terjemahannya: Children need good schools if they are to learn properly.

Kalimat asli yang menyebalkan itu cukup berbicara. Ia berbicara tentang sebuah sikap yang dapat kita saksikan di mana pun, termasuk di Indonesia. Saksikan saja kalimat-kalimat yang saya temukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI:

Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. […] Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelajaran.

Sanggupkah Anda menerjemahkannya?

Jenis kalimat seperti itu, yang sering dibumbui dengan istilah asing atau Latin, sangat disukai oleh para birokrat, kaum akademikus/sarjana, dan tak jarang juga oleh politikus.

Mereka—terkadang di bawah sadar—berupaya menciptakan sebuah jarak, sebuah jurang dalam, antara mereka dan orang awam. Jarak yang membuat mereka duduk di semacam kursi kekuasaan, jarak yang mempertahankan kedudukan mereka di situ. Kita bisa membayangkan perasaan seorang awam yang menghadapi mereka, terutama aparat birokrasi, saat mengajukan permohonan dan ditanggapi dengan teks-teks resmi-administratif yang tak ia pahami.

Sesungguhnya, bukan hanya kaum difabel atau buta huruf fungsional yang bisa dibuat menderita, kita semua bisa menjadi korban bahasa kekuasaan demikian.

Khususnya kaum akademikus yang bukan ilmuwan besar sepertinya punya tujuan lain lagi dengan cara bahasa berkode terelaborasi yang disebut “ilmiah”, tapi sering kabur dan ngawur. Banyak akademikus memang penipu yang berupaya menimbulkan kesan bahwa mereka sangat cerdas. Sering mereka berhasil membuat pembaca menganggap diri bodoh karena tak sanggup memahami ucapan aneh mereka. Dengan lihai kehampaan tuturnya disembunyikan, dan siapa tahu di antara mereka bahkan ada yang menipu diri sendiri.

Apakah saya mengutuk bahasa yang tidak sederhana? Bukan. Hal-hal yang tidak sederhana justru memerlukan bahasa yang istimewa, bahkan pelik, sehingga sulit dipahami, termasuk oleh mereka yang bukan difabel secara mental. Bahasa para filsuf adalah contoh, seperti filsuf Martin Heidegger, yang mengembangkan filosofinya dengan memanfaatkan kepelikan dan kekhasan bahasa Jerman untuk menemukan konsep baru yang memperkaya. Maka diperlukan semacam “kamus istilah Heidegger” untuk memahami pemikirannya. Dan, di bidang hukum pun, bahasa pelik jelas tak terhindari untuk menerangkan masalah yang kompleks.

Namun segala ketaksederhanaan mesti ada alasan yang meyakinkan. Dengan kata lain: Hal-hal yang sederhana hendaklah dituturkan secara sederhana pula.

Bagaimana dengan susastra, yang tujuan utamanya adalah mencipta karya seni bahasawi? Bukankah di situ kita menemukan demikian banyak karya agung, khususnya puisi, yang tak gampang dipahami, juga dari segi bahasa dan lepas dari interpretasi yang sulit? Ya, di situ pun ketaksederhanaan sah, tapi tetap memerlukan alasan yang jelas. Mungkin itu yang dipikirkan filsuf dan penyair Friedrich Nietzsche saat mencatat:

Ciri khas sastrawan yang baik: Ia memiliki dua sikap, lebih suka dipahami daripada dikagumi, dan ia tidak menulis untuk pembaca yang kelewat tajam.

Kalimat itu patut direnungkan, juga oleh non-sastrawan.

* Kepala Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Bonn,Pemimpin Redaksi Orientierungen, dan redaktur Jurnal Sajak